ADA KALTIM

Facebook Instagram Youtube

Penulis: adakaltim

Bupati dan Wabup Evaluasi Program Empat Dinas di Lingkungan Pemkab Kukar

Posted on by adakaltim

BERITAALTERNATIF.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah dan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar.

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pemkab Kukar tersebut dilaksanakan di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar pada Selasa (2/5/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan OPD seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan Kukar.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Edi mengevaluasi infrastruktur jalan lingkungan, Program Terang Kampongku dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kukar.

Bupati melakukan evaluasi serta memaparkan capaian program daerah serta target yang ingin dicapainya berdasarkan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2022-2026.

Menurut Bupati, setiap OPD tak hanya menjalankan program yang telah dicanangkan, tetapi juga seyogyanya melihat manfaat semua kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat Kukar.

“Pekerjaan sudah selesai dilakukan, dilihat bagaimana kemanfaatannya untuk masyarakat,” ucap Bupati.

Dia mencontohkan Program Pamsimas yang telah direalisasikan oleh Disperkim Kukar. Program tersebut telah berjalan selama tiga tahun terakhir.

Pemkab Kukar, sambung dia, akan melanjutkan Program Pamsimas pada tahun 2023. Pasalnya, masih terdapat sejumlah desa di Kukar yang belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi mereka.

“Kita perlu menindaklanjuti dengan meningkatkan kapasitas semua jaringan sambungan rumah yang belum tersambung ke setiap rumah warga. Itu perlu atensi lanjutan,” imbuhnya.

Ia menegaskan, ke depan Pamsimas perlu dijalankan secara maksimal. Penyediaan air bersih dan sanitasi juga mesti dirasakankan secara merata oleh masyarakat Kukar.

“Apalagi ini berbicara soal air bersih yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Jangan sampai di 2023 pengerjaan ini tidak selesai,” tegasnya. (*)

Penulis: Nadya Fazira

Editor: Ufqil Mubin

Fenomena Kekerasan Polisi dan Rasisme di Prancis Tuai Kritik Keras dari Dewan HAM PBB

Posted on by adakaltim

ADAKALTIM.COM – Prancis telah dikritik oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa karena meningkatnya kekerasan polisi, termasuk terhadap pengunjuk rasa, saat demonstrasi Hari Buruh yang meluas menguasai negara.

“Prancis harus mengambil langkah-langkah untuk, secara transparan, mengatasi tuduhan mengenai penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi dan gendarmerie terhadap pengunjuk rasa selama demonstrasi,” demikian perwakilan Swedia mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa pada Senin (1/5/2023), ketika dunia memperingati Hari Buruh Internasional.

Selain ketegangan baru-baru ini antara pasukan polisi dan pengunjuk rasa di protes reformasi pensiun negara itu, kelompok-kelompok hak asasi juga sebelumnya menunjukkan skala luas kekerasan polisi di Prancis selama protes rompi kuning “gilets jaunes” 2018 dan final Liga Champions 2022, dan telah meminta Paris untuk mengatasi masalah ini.

Di Dewan PBB yang bermarkas di Jenewa, perwakilan Rusia Kristina Sukacheva, yang negaranya juga dikritik karena kekerasan polisi, mengatakan bahwa tindakan keras dan kadang-kadang kekerasan yang ditujukan untuk membubarkan warga negara yang damai di Prancis menjadi perhatian.

Paris juga dipanggil untuk intoleransi agama, serangan terhadap migran, dan pemrofilan rasial oleh beberapa negara di Dewan PBB ketika anggota melakukan Tinjauan Berkala Universal (UPR) Perancis—sebuah proses yang harus dilakukan oleh 193 negara PBB setiap empat tahun.

Perwakilan AS di Dewan PBB, Kelly Billingsley, mengatakan negaranya ingin Paris “memperluas upaya untuk melawan kejahatan dan ancaman kekerasan yang dimotivasi oleh kebencian agama seperti antisemitisme dan kebencian anti-Muslim, termasuk kasus pelecehan, vandalisme, dan penyerangan”.

Sementara itu, China mendesak Prancis untuk “menghentikan tindakan yang melanggar hak-hak migran” dan Brasil serta Jepang menyoroti pentingnya menghentikan “profil rasial oleh pasukan keamanan”.

Sabrine Balim, seorang penasihat yudisial di Kementerian Dalam Negeri Prancis, mengatakan kepada Dewan PBB bahwa Prancis “mengutuk segala bentuk profil rasial”.

Ia mengatakan bahwa kekuatan yang digunakan oleh polisi “diawasi, dikontrol dengan ketat, dan dalam kasus penggunaan yang salah akan diberi sanksi”. (*)

Sumber: Purna Warta

Salehuddin Uraikan Ragam Persoalan Pendidikan di Kaltim

Posted on by adakaltim

BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin menjadikan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) untuk mengevaluasi dunia pendidikan di Kaltim.

Dia menyebutkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana dunia pendidikan di Kaltim masih menuai permasalahan krusial.

Kata Salehuddin, terdapat beberapa sekolah negeri di Kaltim yang aksesnya sangat memprihatinkan.

Selain itu, kata dia, ada juga sekolah yang melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jumlah yang tidak terbatas meski sarana sekolah seperti rombongan belajar masih minim.

“Termasuk ada beberapa sekolah yang pada saat PPDB itu masih sengaja menerima peserta didik baru dengan jumlah yang tidak terbatas,” jelas dia, Selasa (2/5/2023).

Ia berpendapat, ada persoalan yang tidak kalah penting dibandingkan sarana dan prasarana sekolah, yakni tenaga pendidik.

Hanya beberapa sekolah negeri di pusat kabupaten dan provinsi yang memenuhi syarat kompetensi.

Karena itu, lanjut dia, harus ada peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

“Selebihnya di beberapa sekolah sebagian besar, pun negeri memang kondisi guru dan tenaga pendidiknya memang kurang, termasuk beberapa pengampu mata pelajaran,” ujarnya.

Beberapa permasalahan tersebut, sambung dia, ke depan harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.

“Dengan kondisi keuangan yang relatif baik di Kaltim saya pikir harusnya satu dua tahun ke depan permasalahan ini harus selesai,” tuturnya. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Ufqil Mubin

Salehuddin Desak Disdikbud Kaltim Perhatikan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidikan

Posted on by adakaltim

BERITAALTERNATIF.COM – Pada momentum Hari Pendidikan Nasional, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di Bumi Etam.

Ia mengungkapkan, beberapa persoalan muncul di bidang pendidikan, seperti kendala penundaan pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan jadwal kepada para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Kata Salehuddin, mestinya nasib P3K relatif lebih baik seperti ASN dan non-ASN yang telah mendapatkan jaminan kesejahteraan dari pemerintah.

Pasalnya, sambung dia, dana pendidikan Kaltim cukup besar, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan.

“Bagaimana pun guru perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya,” ucap Salehuddin, Selasa (2/5/2023).

Ia menilai pemerintah daerah dan pusat telah meningkatkan komitmen mereka dalam membangun disiplin penggajian terhadap guru dan tenaga pendidikan.

Menurut dia, penggajian tergolong penting. Apabila hak para tenaga pendidikan tidak terpenuhi, maka akan menggangu produktivitas belajar mengajar di sekolah.

“Sementara ada beberapa pembiayaan yang harus diposkan lewat dana alokasi umum oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

“Harusnya segera terserap, tapi di beberapa sekolah di kabupaten-kota, terutama SMK, ada beberapa SK yang sudah keluar tapi proses pembayarannya sedikit terlambat,” bebernya.

Meski demikian, secara umum ia optimis nasib para tenaga pendidik akan relatif lebih baik. Sebab, pemerintah sudah berkomitmen membayar gaji mereka.

“Tinggal bagaimana meningkatkan kualitas uji kompetensinya yang harus jadi konsen karena guru di Kaltim umumnya nilainya memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujarnya.

Salehuddin juga menekankan, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan Disdikbud Kaltim perlu mengevaluasi perekrutan P3K, yang dinilainya masih tumpah tindih.

Kata dia, ada beberapa sekolah yang mendapatkan tenaga pendidik baru, namun di lain pihak mengalami kekurangan, sebab sebagian besar P3K yang dinyatakan lulus tidak berasal dari sekolah asal mereka.

“Itu juga menimbulkan sebuah permasalahan. Harusnya terutama Kabid Guru dan Tenaga Pendidikan punya formulasi yang jelas bagaimana menata persebaran sekaligus mengatur kebutuhan guru di sekolah di Kaltim,” ujarnya.

Politis Golkar ini menilai Disdikbud Kaltim belum memiliki peta yang jelas untuk menyediakan guru dan tenaga pendidikan yang ideal.

Ia berharap beberapa isu krusial yang menjadi benang kusut di dunia pendidikan tersebut, termasuk beberapa P3K yang dinyatakan lulus namun belum mendapatkan penempatan,  bisa segera diselesaikan.

“Harus segera dicarikan solusinya oleh Pemprov Kaltim,” pungkasnya. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Ufqil Mubin

Hadiri Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Bupati Sampaikan Sejumlah Catatan kepada Disdik Kukar

Posted on by adakaltim

BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Halaman Kantor Bupati Kukar pada Selasa (2/5/2023).

Upacara yang dihadiri sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Kukar tersebut dipimpin oleh Bupati Kukar Edi Damansyah.

Pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 ini, ia meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar tak menjalankan kegiatan seremonial dalam bentuk upacara dan kegiatan semata.

Dia meminta Disdikbud Kukar terus melakukan evaluasi, perubahan, dan perbaikan di bidang pendidikan.

“Saya minta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus melakukan evaluasi agar terus melakukan perubahan dan perbaikan,” ucapnya.

Kata dia, berdasarkan catatan audit Lembar Kerja Peserta Didik tahun 2023, administrasi pertanggungjawaban keuangan Disdikbud Kukar mengalami perbaikan dibandingkan tahun lalu.

“Dulu selalu banyak persoalan yang berkaitan pertanggungjawaban BOS karena BOS tidak lengkap administrasi pertanggungjawabannya,” ungkap Bupati.

Ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban administrasi keuangan harus diperbaiki, khususnya substansi kualitas kegiatan belanja.

Bupati juga meminta Disdikbud Kukar memahami Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pendidikan.

Pendidikan, sambung dia, merupakan urusan wajib, maka harus memiliki SPM.

“Sebetulnya kita sudah tahu masalahnya, namun terjadi inkonsistensi pada saat penetapan program kegiatan dan pembiayaan. Di sisi itu saja lemahnya,” kata dia.

Dari hasil supervisi, ada beberapa bidang yang sudah direkomendasikan oleh BPKP agar diperbaiki dan diubah, khususnya pada substansi dan kualitas belanja.

Pada momentum tersebut, Bupati Edi meminta Disdikbud Kukar melakukan perbaikan di sektor pendidikan.

Ia juga berharap data di sektor pendidikan diperbaiki, baik data infrastruktur sekolah, angka putus sekolah, maupun lama sekolah.

Menurut dia, ada beberapa versi data dalam bidang-bidang tersebut. Ketika tidak akurat, maka pengerjaannya tidak akan tepat sasaran.

“Saya minta nanti Kukar kaya data, sehingga data ini bisa di-update terus dengan baik,” pungkasnya. (adv)

Penulis: Nadya Fazira
Editor: Ufqil Mubin

Pemkab Kukar Puji Peran PPKP Ribathul Khail dalam Mencetak SDM Unggul

Posted on by adakaltim

BERITAALTERNATIF.COM – Staf Ahli Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab Kukar Didi Ramyadi menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 Pondok Pesantren Karya Pembangunan (PPKP) Ribathul Khail Tenggarong.

Kegiatan yang dihadiri Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid tersebut diselenggarakan di Halaman PPKP Ribathul Khail Tenggarong pada Senin (1/5/2023).

Dalam sambutannya, Didi mengatakan bahwa Pemkab Kukar mengucapkan selamat atas HUT pondok pesantren tersebut.

Ia berharap PPKP Ribathul Khail  dapat mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam mengembangkan kehidupan bermasyarakat di Kukar.

Kata dia, dalam rentang usia yang begitu panjang, PPKP Ribathul Khail terus konsisten dalam mendidik, melahirkan alumni terbaik, dan mencetak generasi penerus yang dibekali berbagai kemampuan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, baik dari segi agama, bangsa, dan negara.

“Tentunya kita harus turut merasa bangga dan bahagia, PPKP Ribathul Khail Tenggarong terus mendidik anak-anak kita hingga melahirkan alumni-alumni terbaik sehingga tercetak generasi penerus bangsa ini,” tuturnya.

Didi juga menjelaskan, pendidikan merupakan kunci keberhasilan dan kesuksesan dalam bidang apa pun, yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa, salah satunya pendidikan di lingkungan pondok pesantren.

Pendiri PPKP, sambung dia, mengharapkan santri dan santriwati mereka menjadi orang-orang yang tangguh, kader umat dan bangsa, serta tulang punggung dalam menjaga dan memajukan Islam di tengah-tengah masyarakat.

“Seperti PPKP yang didirikan dengan tujuan sebagai upaya membantu pendidikan masyarakat di Kukar dan sekitarnya serta membangun benteng akidah umat Islam yang kuat,” sebutnya.

Selain itu, pembangunan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran pondok pesantren. Pasalnya, pesantren memiliki kekuatan yang luar biasa dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) guna mencapai masa depan yang gemilang.

“Maka dari itu, Pemkab Kukar senantiasa berupaya untuk mendukung dan mendorong percepatan pembangunan SDM yang berkompeten, yang sehat, berpendidikan, berketerampilan, berakhlak dan berperilaku mulia,” ucap Didi.

Bupati Kukar Edi Damansyah, sambung dia, memiliki komitmen dan dedikasi tinggi dalam mengembangkan pendidikan umum dan pesantren.

Berbagai program pun diwujudkan, seperti Gerakan Etam Mengaji dan Kukar Berkah berupa bantuan untuk pondok pesantren, rumah ibadah, serta beasiswa untuk santri.

“Program yang telah berjalan beberapa tahun ini di bawah pimpinan Bapak Bupati Kukar Edi Damansyah sebagai bagian yang terpenting dari upaya bersama guna mewujudkan Kukar Idaman yakni Kukar yang masyarakatnya dapat hidup sejahtera dan berbahagia,” jelas Didi. (*)

Penulis: Nadya Fazira
Editor: Ufqil Mubin