Penulis: adakaltim

Tenggarong – Pelantikan Gunawan sebagai Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Makarti, Kecamatan Marangkayu menggantikan Aris Bintoro menjadi momentum dimulainya babak baru tata kelola desa di bawah kepemimpinan yang diharapkan mampu menghadirkan suasana yang rukun serta mendorong ekonomi kerakyatan tumbuh lebih mandiri.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri menegaskan regenerasi kepemimpinan bukan sekadar pergantian jabatan, namun penanda arah pembangunan desa yang lebih teratur, berkeadilan di mana desa ditempatkan sebagai pusat gerak ekonomi masyarakat.

Dalam momen tersebut, Aulia menekankan kepemimpinan baru harus mampu menyatukan warga serta menggerakkan ekonomi desa secara mandiri, selaras dengan visi Kukar Idaman Terbaik 2025–2030 yang menempatkan desa sebagai pusat pembangunan berbasis masyarakat.

Pelantikan ini bukan hanya seremonial, tetapi dimaknai sebagai langkah awal untuk membangun Makarti yang lebih produktif, solid, dan berdaya saing.

Aulia menegaskan bahwa pemimpin desa adalah penjaga harmoni sosial yang harus merangkul semua pihak pasca kontestasi.

“Pemimpin desa harus menjadi rumah bagi semua warga, bukan hanya bagi yang memilihnya,” ucapnya, Kamis (27/11/2025).

Ia menekankan bahwa pembangunan mustahil berjalan jika masyarakat terpecah. “Tidak ada pembangunan yang berdiri dari konflik, karena desa kuat dimulai dari rukun,” tegasnya.

Bupati kemudian mengaitkan pelantikan ini dengan arah kebijakan ekonomi desa melalui One Village One Product (OVOP) sebagai strategi pengembangan produk unggulan tiap desa.

Dukungan anggaran juga diperkuat melalui program Rp150 juta per RT, yang diminta diarahkan pada kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Pastikan setiap RT memiliki kegiatan yang bermanfaat, seperti menyediakan pengajar mengaji atau menjaga agar tidak ada warga kelaparan. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya saat pemilu,” ujarnya.

Ia meminta agar pemanfaatan dana dilakukan melalui musyawarah terbuka agar setiap keputusan mencerminkan kebutuhan nyata warga, bukan sekadar proyek seremonial.

“Ketua RT adalah pelaku utama program ini. Ada juknis, tetapi juknis terpenting adalah hati nurani. Pemerintah Kabupaten memberikan kepercayaan penuh kepada ketua RT untuk menggunakan dana ini secara bijak,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Layanan Posyandu di Kutai Kartanegara (Kukar) kini memasuki fase baru dengan sistem yang tidak lagi berjalan parsial, melainkan terintegrasi untuk seluruh kelompok usia mulai dari ibu hamil hingga lansia.

Perubahan besar ini mengarahkan Posyandu menjadi pusat layanan kesehatan primer yang lebih komprehensif, dan percepatan penguatan telah dimulai melalui rangkaian advokasi, koordinasi, serta bimbingan teknis bagi seluruh TP Posyandu di tingkat kecamatan hingga desa.

Ketua Tim Kerja Integrasi Layanan Primer dan UKBM Dinas Kesehatan Kukar, Dewi Rosmalia, mengatakan bahwa proses transformasi saat ini bukan sekadar pembaruan struktur, tetapi pergeseran paradigma kerja Posyandu agar dapat menjalankan amanah baru sebagai layanan terpadu satu pintu.

“Kegiatan hari ini merupakan advokasi, koordinasi, dan bimbingan teknis bagi TP Posyandu se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Agenda ini dilakukan dalam rangka memperkuat pengelolaan Pustu dan Posyandu pada proses transformasi layanan primer,” jelasnya saat ditemui usai acara yang di gelar di Hotel Grand Elty, Tenggarong, Kamis (27/11/2025).

Dewi memaparkan, Posyandu tidak lagi berfungsi seperti model lama yang hanya berpusat pada layanan kesehatan dasar.

Pada era baru ini cakupan kerja diperluas menjadi enam bidang layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perumahan rakyat, hingga ketertiban masyarakat.

“Jika dulu Posyandu hanya bergerak di bidang kesehatan, kini cakupannya meluas menjadi enam bidang SPM, ada bidang sosial, pendidikan, kesehatan, PU, PR, dan trantib/linmas,” ungkapnya.

Perubahan paling mendasar dalam transformasi ini adalah hilangnya layanan berbasis kategori seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia, atau Posbindu PTM.

Semua layanan kini dilebur ke dalam Posyandu Terintegrasi, yang memberikan pelayanan kesehatan melingkupi seluruh rentang usia dalam satu titik akses.

“Sekarang semuanya terintegrasi menjadi satu, yaitu Posyandu Terintegrasi. Posyandu ini melayani seluruh siklus hidup, dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, remaja, usia dewasa hingga lansia,” jelasnya.

Untuk mengoperasikan sistem baru ini, peningkatan kapasitas kader menjadi titik krusial.

Para kader dituntut menguasai 25 keterampilan dasar yang mencakup pemeriksaan kesehatan balita, pemantauan ibu hamil, edukasi remaja, manajemen pos layanan, hingga layanan lanjut usia.

“Kader Posyandu harus ditingkatkan kapasitasnya. Mereka perlu menguasai 25 keterampilan dasar, yaitu kompetensi yang wajib dimiliki untuk melayani Posyandu siklus hidup,” tegasnya.

Sementara perluasan bidang non-kesehatan tetap dilanjutkan oleh organisasi perangkat daerah sesuai wilayah kewenangan, misalnya pendidikan ditangani oleh Dinas Pendidikan jika sudah memasuki fase pembinaan program.

“Untuk bidang lain seperti pendidikan, pembinaan selanjutnya oleh OPD terkait. Misalnya dinas pendidikan akan menangani bidang pendidikan pada Posyandu,” jelasnya.

Transformasi ini berada dalam garis yang sama dengan penguatan layanan dasar masyarakat dalam Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang diusung Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin.

Dua program turunan yang bersinggungan langsung dengan sistem Posyandu adalah Etam Sejahtera serta Makan Bergizi Balita dan Lansia, yang menempatkan Posyandu sebagai garda terdepan pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang warga.

Dengan berjalannya Posyandu Terintegrasi, setiap Desa dan Kelurahan di Kukar akan memiliki pusat layanan yang bukan hanya menimbang balita, tetapi juga melayani ibu hamil, memantau kesehatan remaja, memberi edukasi lansia, hingga menjadi lokasi penyaringan masalah sosial-kesehatan yang muncul di masyarakat. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengupayakan penyelesaian Jembatan Sebulu dengan membuka peluang pendanaan dari pemerintah pusat sebagai opsi percepatan pengerjaan.

Langkah ini ditempuh karena kebutuhan anggaran pada konstruksi lanjutan masih cukup besar dan tidak dapat sepenuhnya ditopang melalui alokasi fiskal daerah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menyampaikan pembangunan jembatan tetap menjadi prioritas utama mengingat fungsinya sebagai jalur penghubung strategis yang diharapkan mampu memperlancar mobilitas barang maupun masyarakat.

Namun, keterbatasan ruang anggaran daerah menjadi alasan pemerintah mendorong skema dukungan APBN agar proses penyelesaian tidak terhambat waktu.

“Tahapan konstruksi yang tersisa kini berada pada bagian paling krusial, yaitu bentang tengah jembatan,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Segmen ini memerlukan pengerjaan secara penuh tanpa sistem bertahap, karena struktur tidak dapat diuji sebagian dan harus melalui penguatan keseluruhan sebelum dinyatakan layak digunakan.

Ia menegaskan, pemerintah daerah sudah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan pendanaan tambahan.

Salah satunya koordinasi bersama Anggota DPR RI, Budisatrio Djiwandono guna membuka kemungkinan pengambilalihan pembiayaan melalui pemerintah pusat.

“Memang TKD kita sedang turun, namun posisi Pak Budisatrio sangat strategis. Beberapa hari lalu beliau menghubungi kami dan meminta data-data terkait Jembatan Sebulu. Semua sudah kami kirimkan. Upaya agar proyek ini bisa diambil alih oleh pusat, sedang diusahakan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, pembiayaan penyelesaian jembatan diperkirakan memerlukan tambahan sekitar Rp500 miliar.

Dengan dana sebesar itu, pemerintah berharap pengerjaan dapat dikebut dan Jembatan Sebulu selesai dalam dua tahun ke depan.

“Kita terus memprogres pengerjaan sesuai kemampuan daerah, tetapi untuk bentang tengah memang tidak bisa diselesaikan separuh-separuh. Kita berharap ada dukungan daerah dan pusat agar jembatan ini segera tuntas,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menempatkan pemerataan akses internet sebagai salah satu fokus utama transformasi digital daerah dengan target seluruh desa hingga Rukun Tetangga (RT) sudah terhubung layanan jaringan pada 2026.

Program ini diproyeksikan menjadi fondasi percepatan layanan publik modern dan sekaligus membuka ruang pemanfaatan teknologi di seluruh lapisan masyarakat.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menjelaskan, kebutuhan internet kini setara dengan layanan dasar lainnya.

Pemerintah ingin memastikan wilayah kota hingga pedalaman dapat menikmati akses jaringan yang stabil dan terjangkau.

“Kami ingin seluruh wilayah Kukar, dari kota sampai pedalaman, bisa menikmati internet. Targetnya 2026, tak ada lagi desa tanpa jaringan,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Upaya tersebut akan dipacu melalui pemanfaatan satelit Starlink yang dinilai lebih efisien menjangkau wilayah terpencil.

Sebelumnya, uji akses telah dilakukan di Desa Sungai Bawang, Kecamatan Muara Badak, namun penghentian akses Starlink kategori rumah tangga membuat skema penggunaan perlu disusun ulang.

Meski begitu, Aulia menegaskan pemkab telah melakukan komunikasi dan negosiasi lanjutan agar layanan tetap bisa digunakan untuk percepatan Internet Desa.

“Starlink untuk kategori rumah tangga memang sudah ditarik. Tapi kami sedang negosiasi agar tetap bisa digunakan dengan skema lain. Jika menggunakan provider konvensional, biayanya jauh lebih besar,” jelasnya.

Aulia menyebutkan, pengembangan internet desa ini merupakan bagian dari 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang turut memberikan alokasi Rp150 juta per RT sebagai sumber pendanaan infrastruktur digital.

Dengan estimasi biaya pemasangan Starlink sekitar Rp5–7 juta dan langganan sekitar Rp2 juta per bulan, RT berpotensi mengelola jaringan secara mandiri tanpa beban anggaran besar.

“Program ini terhubung dengan Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, karena akses internet harus bisa dimanfaatkan di tingkat RT. Kita ingin masyarakat merasakan manfaatnya langsung,” tegasnya.

Dampak program internet desa, kata dia, tidak hanya terbatas pada jaringan, namun juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik digital, mulai dari administrasi desa, pendidikan daring, layanan kesehatan, hingga ruang ekonomi berbasis teknologi.

“Pemerintah berharap pemerataan internet dapat mempercepat transformasi pelayanan yang responsif hingga ke wilayah terbawah,”tutupnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Program Da’i Masuk Desa kembali dilanjutkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai bagian dari implementasi visi Kukar Idaman Terbaik, yang menempatkan pembinaan keagamaan sebagai salah satu pilar pembangunan masyarakat.

Memasuki angkatan ke-6, Pemkab mulai membuka proses seleksi dan bimbingan bagi calon da’i dari berbagai kecamatan, dengan fokus memperluas jangkauan dakwah dan mengisi desa-desa yang masih kekurangan pendamping spiritual.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Dendi Irwan Fahriza, mengungkapkan bahwa total 51 peserta dari 15 kecamatan turut ambil bagian dalam proses seleksi.

Seluruh peserta merupakan utusan resmi dari desa atau kelurahan, sehingga setelah dinyatakan lolos mereka dapat kembali mengabdi di wilayah asal masing-masing.

“Agenda hari ini terkait seleksi dan bimbingan teknis Program Da’i Masuk Desa Angkatan ke-6,” jelasnya, Rabu (26/11/2025).

Penilaian dilakukan oleh tim seleksi yang melibatkan unsur MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia hingga Kementerian Agama.

Keterlibatan banyak lembaga dilakukan agar kualitas peserta benar-benar terukur dan sesuai kebutuhan desa.

“Untuk seleksi ada tiga materi utama yang diuji, yaitu Al-Qur’an, fikih dan dakwah,” ungkapnya.

Pemkab Kukar menargetkan sebanyak 50 da’i dan da’iah dapat melaksanakan tugas setelah seleksi dan pembinaan selesai.

Penempatan dilakukan mengikuti daerah pengusul, sehingga peserta yang lulus langsung dipulangkan untuk membantu penguatan kehidupan keagamaan di desa masing-masing.

“Program ini menargetkan menghasilkan 50 da’i dan da’iah,”tuturnya.

Namun begitu, kebutuhan nyata masih cukup besar. Berdasarkan pemetaan terbaru, dari 193 desa di Kukar, sekitar 20 persen wilayah belum memiliki pendamping dakwah tetap.

Desa-desa dengan komposisi penduduk non-Muslim lebih dominan, seperti sebagian titik di Kenohan dan Kota Bangun Darat, menjadi wilayah dengan tantangan pemenuhan paling tinggi.

Selain itu, keterbatasan peserta yang dapat diutus juga membuat beberapa desa belum terlayani optimal.

Dendi menilai dengan hadirnya da’i yang berasal dari sekitar wilayah tersebut, ruang pembinaan tetap dapat berjalan sekalipun jumlah tenaga belum sepenuhnya terpenuhi.

“Harapan kami, dengan penugasan da’i yang berdomisili dekat desa-desa ini, kebutuhan tetap bisa terpenuhi,” tutupnya. (adv/ak/ko)