Penulis: adakaltim

Samarinda – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kaltim belum terbentuk.

Hal ini disebabkan oleh sejumlah kegiatan di luar kedewanan yang dinilai menghambat proses pembentukannya. Meski demikian, Ananda menegaskan bahwa AKD akan segera ditetapkan dalam waktu dekat.

Ananda menyebutkan bahwa salah satu faktor keterlambatan pembentukan AKD adalah agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang cukup padat.

Namun, ia menjelaskan bahwa meski AKD belum terbentuk, fungsi dan tugas lembaga legislatif tetap berjalan dengan baik, terutama melalui beberapa Panitia Khusus (Pansus) yang sudah dibentuk, seperti Pansus Rencana Kerja, Pansus Pokok Pikiran, dan Pansus Kode Etik Tata Beracara.

“Memang belakangan ini agenda Pilkada kita cukup padat dan harus keliling, tapi sudah ada beberapa pansus yang kita bentuk, itu semuanya berjalan kok,” ujar Ananda.

Mengenai estimasi pembentukan AKD, Ananda menegaskan bahwa hal itu akan segera dibahas setelah Pilkada selesai. “Kalau bisa pekan ini, akan kita bahas lagi bersama teman-teman,” sebutnya.

Sebagai informasi, seluruh Anggota DPRD Kaltim telah mengucapkan sumpah janji sebagai wakil rakyat pada 2 September lalu. Kemudian, pada 10 Oktober, agenda pengambilan sumpah janji untuk unsur pimpinan DPRD Kaltim juga telah dilaksanakan. (adv)

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menghadiri peresmian Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Linggang Kebut, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, pada Sabtu (23/11/2024).

Peresmian yang berlangsung di halaman gereja tersebut dihadiri oleh jemaat Kanaan, Camat Linggang Bigung Kristian, Kepala Kampung Linggang Kebut Antonius, dan Ketua Daerah GKII Daerah Mahakam Kutai Barat.

Dalam sambutannya, Ekti Imanuel menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap hadirnya GKII Linggang Kebut. Menurutnya, gereja ini memiliki peran penting dalam masyarakat Linggang Bigung, dengan semangat kebersamaan yang besar.

“Kami sangat mensupport pembangunan rumah ibadah karena ini adalah untuk kenyamanan beribadah umat. Kami sebagai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bertanggung jawab untuk menghadirkan kenyamanan dan meningkatkan hubungan keberagaman. Jika hal ini terwujud, maka Kabupaten Kutai Barat akan aman,” ungkap Ekti Imanuel.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pentingnya keterlibatan umat Kristiani dalam pembangunan, baik dalam aspek pemikiran maupun kolaborasi dengan pemerintah daerah.

“Mari kita jaga dan tanamkan nilai keimanan kepada mereka karena mereka adalah generasi yang handal untuk pembangunan Kabupaten Kutai Barat,” jelasnya.

Ekti Imanuel berharap kolaborasi antar umat dan pemerintah dapat terus terjalin untuk mewujudkan kemajuan dan kedamaian di Kabupaten Kutai Barat. (adv)

Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang membahas Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) menggelar rapat internal di ruang Edelweis, Lantai 6, Astara Hotel Balikpapan, Jumat (22/11/2024).

Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus Pedoman Penyusunan Pokir DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menjelaskan bahwa inisiatif ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga pansus perlu melakukan kajian-kajian lebih lanjut.

“Membuat kerangka pedoman penyusunan, di antaranya mekanisme penginputan yang mengacu kepada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,” ujar Sabaruddin.

Pokok-pokok pikiran DPRD sendiri merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam bentuk program dan kegiatan.

Oleh karena itu, pansus berencana untuk mencontoh daerah-daerah yang sudah lebih dulu memiliki pedoman serupa. “Daerah yang lebih dulu punya dan melaksanakan, terkonfirmasi Bantul, dan Provinsi DI Yogyakarta,” tambahnya.

Namun, sebelum melangkah lebih jauh, pansus berencana untuk melakukan konsultasi awal dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah pedoman penyusunan pokok-pokok pikiran dapat dilaksanakan, mengingat ini merupakan hal baru yang belum pernah diterapkan.

Pansus menargetkan dua hal utama dalam proses ini. Target jangka pendeknya adalah menghasilkan rekomendasi sebagai produk kerja pansus yang akan disampaikan dalam rapat paripurna.

Sedangkan target jangka panjangnya adalah agar pedoman penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dapat menjadi peraturan daerah.

“Lihat nanti bagaimana hasil konsultasi pansus ke Kemendagri. Kenapa harus perdana? Karena ini sebagai acuan atau landasan hukum di tingkat daerah,” kata Sabaruddin.

Hadir dalam rapat internal tersebut Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, serta Wakil Ketua Pansus Pedoman Penyusunan Pokir, Sabaruddin Panrecalle dan Fadly Imawan. Sejumlah anggota pansus lainnya juga turut hadir, di antaranya Abdul Rahman Agus, Kamaruddin Ibrahim, dan Husin Jufri. (adv)

Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, turut hadir dalam Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk Pilkada 2024, yang diselenggarakan di Grand Studio Metro TV, Jakarta Barat, pada Jumat (22/11/2024).

Dengan selesainya debat publik ketiga, Hasanuddin memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim atas suksesnya acara tersebut.

“Acara debat ketiga ini, Alhamdulillah berjalan dengan baik dan sesuai dengan koridor. Larangan untuk menyerang pasangan calon (paslon) secara pribadi, fokus pada materi, semua sudah cukup bagus,” kata Hasanuddin, yang akrab disapa Hasan.

Namun, ia menambahkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti akurasi data yang disampaikan oleh panelis yang dianggap salah oleh salah satu paslon.

“Ini harus diklarifikasi, apakah memang data yang disampaikan panelis salah, atau anggapan paslon yang menyalahkan itu yang justru keliru. Karena ini menyangkut kredibilitas KPU sebagai penyelenggara,” terangnya.

Hasanuddin juga mengimbau masyarakat Kaltim agar tetap menjaga kondusivitas jelang pemilihan dan menghindari hal-hal yang dapat merusak suasana.

“Ayo ke TPS pada 27 November 2024, gunakan hak suara kita. Siapapun yang terpilih nantinya, silaturahmi tetap berjalan dan masyarakat Kaltim tetap bersaudara. Pilgub hanyalah pesta demokrasi, yang harus dirayakan dengan riang gembira,” serunya.

Sementara itu, Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris, menyatakan bahwa debat ini bukan hanya menjadi ajang bagi paslon untuk memaparkan visi mereka, tetapi juga sebagai ajakan kepada masyarakat untuk lebih yakin dalam menentukan pilihan mereka.

“Semoga debat ini bisa meyakinkan masyarakat untuk datang dan menggunakan hak pilihnya pada 27 November nanti. Kami menargetkan tingkat partisipasi sebesar 77,5 persen, sesuai target nasional,” ujarnya.

Fahmi menambahkan bahwa partisipasi pemilih Kaltim pada Pemilu sebelumnya, yang digelar pada Februari lalu, telah melampaui target nasional dengan angka 79,81 persen, yang menunjukkan kesadaran politik masyarakat Kaltim yang semakin tinggi.

“Ini adalah keberhasilan kita bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung, mulai dari tim perumus, panelis, pemerintah, hingga jajaran keamanan TNI dan Polri,” katanya.

Debat publik ketiga ini juga menjadi kesempatan terakhir bagi kedua pasangan calon untuk mengutarakan visi dan misi mereka.

Paslon Nomor Urut 01, Isran Noor dan Hadi Mulyadi, serta Paslon Nomor Urut 02, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, memperkenalkan strategi mereka dalam tema “Ekonomi, Pendapatan Daerah, Kebudayaan dan Lingkungan”.

Tema ini menjadi penting untuk mengukur kemampuan kedua paslon dalam meraih dukungan dari masyarakat Kaltim menjelang Pemilihan pada 27 November mendatang. (adv)