Penulis: adakaltim

Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, mengungkapkan tekadnya untuk bergabung dengan Komisi III DPRD Kaltim, yang berfokus pada pengawasan dan pengembangan infrastruktur.

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan, prioritasnya adalah pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan dan rumah ibadah, dua sektor yang masih membutuhkan perhatian khusus, terutama di Samarinda.

Afif menilai pengalamannya di Komisi I DPRD Kota Samarinda pada periode sebelumnya memberikan banyak pelajaran berharga, namun ia merasa dapat memberikan kontribusi yang lebih besar di Komisi III.

“Saya maunya di Komisi III. Kalau di Komisi I, saya sudah pernah saat di DPRD Samarinda. Saya rasa kalau ambil itu lagi, hanya buang-buang kuota saja,” ujar Afif baru-baru ini.

Afif juga menyoroti kondisi infrastruktur sekolah dan tempat ibadah di Samarinda yang menurutnya masih jauh dari standar kelayakan.

Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya sekolah yang dinilai belum layak, bahkan ada yang tidak layak pakai. Demikian juga dengan musala dan rumah ibadah yang kondisinya memprihatinkan.

“Melihat banyak sekolah yang belum layak, bahkan ada yang tidak layak pakai, saya merasa bisa membantu lebih banyak jika berada di Komisi III. Begitu juga dengan musala dan tempat ibadah yang kondisinya memprihatinkan,” katanya.

Selain fokus pada infrastruktur, Afif juga berencana untuk memperluas jangkauannya dalam bidang hukum.

Ia berniat mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Afif, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda, menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Samarinda.

Ia berkomitmen untuk mendukung program-program pembangunan daerah demi mempercepat perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

“Artinya, saya bisa bantu infrastruktur Samarinda dan mendorong pergerakan wali kota dalam pembangunan,” tegasnya.

Langkah ini mencerminkan upaya Afif untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Samarinda selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta mendukung rencana strategis pemerintah daerah.

Dengan pengalaman dan komitmennya, Afif berharap dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Samarinda. (Adv)

Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim tengah mempercepat pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sebuah langkah strategis untuk memaksimalkan kinerja legislatif dalam lima tahun ke depan.

Proses ini bertujuan untuk memastikan DPRD dapat segera fokus pada program-program prioritas yang mendukung percepatan pembangunan daerah.

Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menjelaskan bahwa pembentukan AKD yang cepat sangat penting agar DPRD dapat segera menjalankan tugas-tugas utamanya, seperti pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

“Keberadaan AKD yang jelas akan memudahkan kami untuk fokus pada program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Sigit, Minggu (1/12/2024).

Pembentukan AKD kini memasuki tahap pengajuan nama-nama calon anggota dari masing-masing fraksi di DPRD Kaltim. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses kerja dewan dalam merumuskan dan mendukung berbagai kebijakan yang relevan dengan pembangunan daerah.

Sigit menambahkan, struktur AKD yang solid akan sangat mendukung visi pembangunan Kaltim, dengan memastikan DPRD dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas legislatifnya.

“Dengan AKD yang terbentuk dengan baik, kami akan lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas penting demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

DPRD Kaltim berharap, dengan pembentukan AKD yang cepat dan tepat, semua anggota dewan dapat langsung terlibat dalam program-program yang akan membawa kemajuan signifikan bagi daerah dan masyarakat Kaltim. (Adv)

Samarinda – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), ketersediaan stok beras di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi fokus perhatian Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun.

Dalam menghadapi lonjakan permintaan yang biasa terjadi pada akhir tahun, Samsun mengingatkan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan pasokan beras tetap stabil dan harga tidak melonjak.

“Kebutuhan beras diperkirakan meningkat di akhir tahun, sebagaimana terjadi pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah harus memastikan stok tetap aman,” ujar Samsun.

Menurutnya, stabilitas pasokan pangan harus menjadi perhatian bukan hanya pada saat perayaan besar, tetapi juga sepanjang tahun untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Ketersediaan pangan yang terjamin akan menghindarkan masyarakat dari kelangkaan dan gejolak harga yang merugikan,” tambah Samsun.

Samsun juga mendorong agar pemerintah daerah menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Bulog untuk merancang strategi yang efektif dalam menjaga pasokan beras.

Termasuk memastikan kelancaran distribusi dari luar daerah, guna menghindari kekurangan pasokan di pasar lokal.

“Produksi pangan lokal yang kuat tidak hanya memberikan ketahanan pangan, tetapi juga stabilitas ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah preventif dan kolaborasi yang matang, DPRD Kaltim berharap masyarakat dapat merayakan Nataru dengan tenang, tanpa adanya kekhawatiran terkait kelangkaan bahan pangan pokok seperti beras. (Adv)

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) tengah bekerja keras untuk menyelesaikan penyusunan struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja legislatif dalam lima tahun ke depan.

Proses ini menjadi kunci untuk mendukung visi dan misi DPRD Kaltim dalam memberikan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Sigit Wibowo, salah satu anggota DPRD Kaltim, yang menekankan pentingnya penyelesaian AKD dalam waktu dekat.

“Kami ingin menyelesaikan lebih cepat agar DPRD dapat bekerja secara maksimal,” ujarnya dengan singkat namun tegas.

Saat ini, DPRD Kaltim tengah mempersiapkan rapat pimpinan yang akan menjadi langkah awal dalam pembentukan AKD. Tahapan penyusunan dimulai dengan pengajuan nama-nama calon anggota dari setiap fraksi di DPRD.

Pimpinan DPRD kemudian akan mengirimkan surat kepada masing-masing fraksi untuk mengusulkan nama anggota yang akan bergabung.

Sigit menambahkan, kelompok kerja yang bertugas menyusun Tata Tertib anggota DPRD Kaltim telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik.

“Kami berharap bisa segera menyelesaikan pembentukan AKD ini sebelum akhir Desember 2024,” tambahnya.

Pembentukan AKD menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan DPRD dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal, terlebih dengan tantangan pembangunan yang terus berkembang di Kaltim.

Dengan akselerasi ini, DPRD Kaltim berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Adv)

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, mengingatkan pentingnya menjaga kedamaian dalam masyarakat baik selama maupun setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurutnya, keharmonisan sosial antarwarga jauh lebih berharga daripada perbedaan pilihan politik yang mungkin terjadi.

“Pilkada damai itu sangat penting, jangan sampai ada keributan hanya karena perbedaan pilihan,” ujar Yenni.

Lebih lanjut, Yenni menegaskan bahwa demokrasi seharusnya menjadi sarana untuk mempererat persatuan, bukan memecah belah masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghargai perbedaan sebagai bagian alami dari proses demokrasi.

“Pilihan politik kita hanya berlangsung beberapa bulan, tapi hubungan dengan tetangga, saudara, dan teman jauh lebih panjang dan berarti,” tegas Yenni, yang akrab disapa.

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan saling menghormati meskipun ada perbedaan pandangan politik di antara masyarakat.

“Masyarakat Kaltim harus tetap menjaga nilai-nilai toleransi dan kebersamaan agar kehidupan bermasyarakat kita tetap harmonis,” pesan Yenni.

Di akhir pernyataannya, Yenni mengingatkan bahwa menjaga Pilkada yang damai adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya penyelenggara, tetapi juga setiap individu di masyarakat.

“Perdamaian pasca Pilkada adalah tugas kita semua,” tandasnya. (Adv)