Penulis: adakaltim

Samarinda – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, semakin menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong pemberdayaan perempuan, khususnya di dunia politik.

Ananda, yang juga merupakan legislator dari Dapil Kota Samarinda, melihat posisinya di DPRD Kaltim sebagai peluang besar untuk menginspirasi perempuan lainnya agar lebih aktif dalam politik.

“Saya ingin menjadi contoh nyata bahwa perempuan bisa berperan besar di politik. Saya berharap posisi ini bisa memotivasi lebih banyak perempuan untuk percaya bahwa mereka juga bisa berkontribusi bagi masyarakat,” ungkap Ananda, Jumat (29/11/2024).

Dalam perjalanan karier politiknya, Ananda mengakui pentingnya dukungan dari partainya, PDI Perjuangan. Menurutnya, partai tersebut telah memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia politik.

“Sejak awal saya meniti karir politik, PDI Perjuangan telah memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk terlibat aktif di ranah politik,” ujarnya.

Ananda menambahkan bahwa dorongan dari partai sangat vital dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam mempengaruhi kebijakan publik.

“Saya bangga menjadi bagian dari PDI Perjuangan yang konsisten mendukung perempuan untuk lebih berkiprah. Ini menjadi energi saya untuk terus memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Dengan posisi strategis yang dimilikinya, Ananda berharap dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi masyarakat Kaltim secara keseluruhan. (Adv)

Tenggarong – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan kekhawatirannya tentang dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap ekosistem dan kekayaan alam yang ada di Kaltim.

Menurutnya, meskipun proyek besar ini menawarkan peluang signifikan untuk kemajuan ekonomi dan infrastruktur, pembangunan tersebut tidak boleh mengabaikan kelestarian alam.

“IKN memang sebuah peluang besar, tetapi kita harus ingat bahwa Kaltim memiliki kekayaan alam yang luar biasa, yang harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai proses pembangunan ini malah merusak ekosistem yang ada,” ujar Hamas, sapaan akrabnya, saat diwawancarai.

Hamas menekankan bahwa pembangunan IKN harus dirancang dengan prinsip keberlanjutan, agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kaltim tanpa merusak lingkungan. Ia juga mengingatkan bahwa keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian alam harus tetap dijaga.

“Ekosistem dan kekayaan alam Kaltim adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari identitas kita. Kami berharap bahwa setiap langkah pembangunan di IKN tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Hamas menambahkan, pembangunan IKN tidak seharusnya hanya fokus pada infrastruktur seperti gedung dan jalan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, meskipun proyek ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, jika tidak dikelola dengan hati-hati, dapat menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang merugikan.

“Kami ingin agar proyek pembangunan IKN ini bukan hanya soal membangun gedung-gedung besar atau jalan raya yang megah. Yang lebih penting adalah bagaimana pembangunan ini bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan,” tutupnya. (Adv)

Samarinda – Mewakili Sekretaris DPRD Kalimantan Timur, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Suriansyah, menghadiri penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) XXX Tahun 2024 di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (28/11/2024).

Penganugerahan tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia ini disematkan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Deni Sutrisno.

Usai acara, Suriansyah menjelaskan bahwa penganugerahan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurutnya, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pengabdiannya.

“Ini semacam penghargaan, artinya ucapan dari pemerintah daerah atas pengabdiannya, saya pikir ini bagus saja,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Staf DPRD Kaltim, Mustafa Hilmi, menjadi salah satu penerima Satya Lencana Karya Satya. Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, turut mengucapkan selamat kepada para ASN yang menerima tanda kehormatan tersebut.

“Para ASN ini dapat menjadi duta-duta kinerja Pemprov Kaltim. Penganugerahan ini sebagai momentum refleksi pengabdian para abdi negara dan pelayan masyarakat,” kata Akmal.

Ia juga berharap agar seluruh ASN terus semangat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. (Adv)

Samarinda – Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pemprov Kalimantan Timur, Hardiyanto, mewakili Sekretaris DPRD Provinsi Kaltim untuk menghadiri rapat persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) 2024.

Rapat ini berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, pada Kamis (28/11/2024).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, didampingi Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kaltim Iwan Setiawan, serta dihadiri perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Hardiyanto mengungkapkan bahwa Rakernas Forsesdasi 2024 akan dilaksanakan pada 11-13 Desember 2024 di Balikpapan. Sebagai tuan rumah, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk mempersiapkan acara tersebut dengan maksimal.

“Sebagai panitia, sesuai arahan Ibu Sekda, tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, berbagai kesiapan mulai dari transportasi, konsumsi, sarana dan prasarana, hingga aspek logistik lainnya dibahas secara mendetail. Hardiyanto menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara seluruh pihak yang terlibat, guna memastikan kelancaran acara.

“Kita saling bertukar pikiran dan memberikan masukan agar kegiatan ini bisa berjalan lancar dan sukses,” tambahnya.

Rapat juga membahas anggaran dan progres tahapan-tahapan persiapan. “Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kiat-kiat yang dilakukan oleh teman-teman para Sekda seluruh Indonesia,” pungkasnya. (Adv)

Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agusriansyah Ridwan menyoroti tingginya angka putus sekolah di Kota Bontang dan mendesak pemerintah daerah untuk melakukan intervensi lebih lanjut.

Menurutnya, intervensi tersebut harus berupa kebijakan yang dapat meringankan beban ekonomi bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Ya, memang harus adil pemerintah dalam soal ini. Minimal, pertama bagaimana memetakan dan memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang memang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi,” ujar Agusriansyah.

Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah juga memperhatikan kebutuhan sarana pendidikan siswa. Hal ini mencakup penyediaan pakaian sekolah, buku, dan perlengkapan belajar lainnya.

“Saya rasa ini perlu serius untuk dipikirkan, bagaimana pemerintah bisa membantu anak-anak dengan menyiapkan kebutuhan mereka di sekolah,” katanya.

Untuk mengidentifikasi penyebab tingginya angka putus sekolah, Agusriansyah berencana melakukan pendalaman data dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Iya, nanti kita analisis, seperti yang saya katakan tadi tentu kita akan berdiskusi dengan dinas terkait. Pasti dia punya data kajian terhadap itu dan sudah punya rencana kerja untuk menyelesaikannya,” paparnya.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa pemerintah harus berpegang pada amanat undang-undang yang menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu.

“Intinya, semua anggaran untuk sektor vital ini harus dikelola daerah, disesuaikan dengan kebijakan pusat,” tegasnya.

Agusriansyah juga berencana mengadakan kajian kebijakan di tingkat provinsi dan Kota Bontang untuk merumuskan solusi yang tepat.

“Saya akan melakukan kajian kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun kota agar kita bisa melakukan diskusi-diskusi ilmiah dan kebijakan sesuai aturan regulasi,” jelasnya.

Dengan adanya intervensi dan kolaborasi lintas pemerintah daerah, Agusriansyah berharap angka putus sekolah di Bontang dapat ditekan, sehingga pendidikan lebih mudah diakses tanpa terbentur masalah biaya. (Adv)

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, mendesak Pemerintah Kota Balikpapan untuk segera mempersiapkan infrastruktur jalan guna mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satu langkah yang dianggap perlu adalah pembangunan jalur layang (flyover) untuk mengurangi kemacetan di kawasan-kawasan padat.

Politisi Partai Amanat Nasional itu menilai, seiring dengan peralihan pusat pemerintahan ke IKN, Balikpapan diprediksi akan mengalami lonjakan jumlah penduduk yang signifikan.

“Balikpapan akan menjadi lebih padat. Kami butuh infrastruktur jalan yang memadai, termasuk flyover, untuk mengatasi kemacetan, terutama di kawasan MT Haryono dekat Dome,” ujarnya.

Sigit menambahkan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang akan bermukim di daerah penyangga IKN seperti Balikpapan dan Samarinda, perencanaan tata ruang kota, termasuk infrastruktur jalan, harus dilakukan secara matang.

“Pemerintah kota harus merancang bagaimana mengelola pertumbuhan penduduk yang akan datang, baik di IKN maupun di sekitar Balikpapan dan Samarinda,” tegasnya.

Selain itu, Sigit juga menyoroti kondisi Jalan Mulawarman yang merupakan jalan provinsi. Ia mengungkapkan, dirinya telah meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim untuk mempertimbangkan pelebaran bahu jalan atau pembangunan jalan baru guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas.

“Saya sudah meminta Dinas PUPR PERA untuk memperlebar bahu jalan jika memungkinkan, atau membangun jalan baru agar kendaraan dapat melintas dengan nyaman tanpa saling bertumpuk,” tandasnya. (adv)