Pasar Belida Dua Terendam Banjir, Warga Begadang Khawatir Air Makin Naik

Tenggarong – Hujan deras yang turun sejak semalam menyebabkan banjir di Jalan Belida Rt 31, tepatnya di sekitar Pasar Belida Dua, Kecamatan Tenggarong.

Ketinggian air yang mencapai 30-50 cm membuat banyak warga terpaksa berjaga sepanjang malam karena khawatir banjir semakin parah.

Diketahui, Hujan mulai turun selepas Maghrib dengan intensitas sedang, namun semakin deras setelah Isya.

Salah satu warga setempat, Rifky mengatakan, sekitar pukul 22.20 WITA, air mulai naik dengan cepat hingga merendam ruko-ruko di pasar dan rumah warga.

“Saat awal hujan, air masih stabil. Tapi selepas Isya hujan makin deras, dan tiba-tiba sekitar jam 10 malam lebih, air langsung naik cepat,” ujar Rifky ketika dikonfirmasi, Rabu (29/1/25).

Menurutnya, banjir ini tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh air kiriman dari banjir di Kelurahan Bukit Biru.

Akibat banjir yang datang mendadak, banyak warga tidak sempat bersiap. Rifky mengungkapkan mereka harus tetap terjaga karena khawatir air terus naik.

“Kami tidak bisa tidur kalau ada bencana seperti ini. Takut tiba-tiba air makin tinggi dan masuk ke dalam rumah,” katanya.

Hingga pagi hari, genangan air masih terlihat dibeberapa titik di sekitar pasar.

Warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini dan mencari solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kalau seperti ini, kami kesulitan, apalagi kalau ada air kiriman lagi,” pungkas Rifky. (Ak)

Breaking News: Hujan Lebat dan Angin Kencang Sebabkan Pohon Tumbang, Dua Mobil Rusak di Depan Kopi Kenangan Timbau

Tenggarong – Kejadian tak terduga terjadi di Jalan KH Ahmad Muksin Kelurahan Timbau, Tenggarong, Selasa (28/1/2025) sore, ketika hujan deras disertai angin kencang melanda.

Sekitar pukul 18.30 WITA, sebuah pohon besar tumbang menimpa dua unit mobil yang sedang terparkir di depan kafe Kopi Kenangan.

Dalam video berdurasi tujuh detik yang beredar luas, terlihat jelas kondisi cuaca yang sangat buruk, hujan deras dan angin kencang yang mengamuk.

“Info pohon tumbang depan Kopi Kenangan, baru aja langsung tumbang nimpa dua mobil sekaligus,” terdengar suara pria dalam video yang memperlihatkan situasi di lokasi kejadian.

Ranting-ranting pohon berserakan di sekitar parkiran, namun beruntungnya, tidak ada korban jiwa.

Tak ada laporan penumpang mobil atau orang lain yang tertimpa pohon tersebut.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Matan Kukar, Fida Hurasani, yang dikonfirmasi terkait kejadian ini, mengungkapkan tim pemadam kebakaran bertindak cepat setelah menerima laporan masyarakat dan mengirim anggota segera untuk mengevakuasi pohon tumbang dan mengamankan lokasi.

“Anggota sudah di lokasi dan sedang menangani situasi ini,” ungkap Fida singkat lewat pesan WhatsApp.

Pihaknya mengimbau warga untuk tetap waspada, mengingat kondisi cuaca yang masih tidak stabil di wilayah Tenggarong. (Ak)

Hujan Lebat Sebabkan Banjir dan Longsor di Kukar, BPBD Imbau Warga Tetap Waspada

Tenggarong – Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur hampir seluruh wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) selama sepekan terakhir telah menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah titik.

Curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir memperparah kondisi, menyebabkan genangan air meluas hingga ke permukiman warga dan akses jalan utama.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar, tercatat delapan lokasi terdampak banjir dan dua wilayah yang dilanda tanah longsor.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kukar, Abdal, mengungkapkan banjir merendam sejumlah desa di berbagai kecamatan di Kukar.

“Banjir melanda Desa Sungai Payang dan Jonggon Desa di Kecamatan Loa Kulu. Selain itu, Desa Tanah Datar, Desa Badak Mekar, dan Desa Suka Damai di Kecamatan Muara Badak, serta Desa Lebaho Ulaq di Kecamatan Muara Kaman dan Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong,” ujar Abdal pada Selasa (28/1/25).

Ia juga menjelaskan bahwa tanah longsor terjadi di beberapa titik. “Sementara itu, tanah longsor terjadi di Dusun Spontan Kelurahan Mangkurawang dan Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong,” tambahnya.

BPBD Kukar telah mengerahkan separuh Tim Reaksi Cepat Pertolongan Bencana (TRC-PB) yang bertugas selama 24 jam. Tim ini bekerja memantau kondisi kebencanaan sekaligus memberikan bantuan darurat di wilayah rawan.

“Hari ini kami juga mengirimkan bantuan personel dan peralatan ke Desa Bukit Pariaman di Kecamatan Tenggarong Seberang,” jelas Abdal.

BPBD Kukar mengimbau masyarakat di wilayah rawan banjir dan longsor untuk lebih waspada dan mempersiapkan diri.

“Pastikan dokumen penting disimpan dengan aman, sediakan perbekalan darurat, dan segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika situasi memburuk,” imbaunya.

Abdal juga menekankan pentingnya peran pemerintah kecamatan dan desa dalam menyosialisasikan langkah antisipasi kepada masyarakat.

“Banyaknya lokasi yang terdampak membuat kami sangat terbantu dengan kehadiran relawan, baik dari Tenggarong maupun wilayah kecamatan lainnya. Bantuan dari aparat desa, kelurahan, dan masyarakat setempat juga sangat berarti,” pungkasnya. (Ak)

Wakil Ketua DPRD Kukar Desak PT Kalimantan Powerindo Selesaikan Tunggakan Gaji Karyawan dan Pertanggungjawaban Aset

Tenggarong – Puluhan karyawan PT Kalimantan Powerindo masih terjebak dalam ketidakpastian akibat keputusan perusahaan yang menghentikan operasional dan menyatakan status pailit.

Situasi ini diperparah dengan tunggakan gaji selama tujuh bulan, sejak Mei hingga November 2024. Bahkan, pada April 2024, perusahaan hanya mampu membayarkan 25 persen dari gaji karyawan.

Kondisi ini telah menyebabkan keresahan mendalam di kalangan pekerja, yang terus mempertanyakan statusnya di tengah ketidakpastian ini.

Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Aini Faridah, mengecam keras tindakan perusahaan yang dianggap mengabaikan hak-hak karyawan.

“Kami sangat menyayangkan sikap perusahaan. Karyawan mempertanyakan status mereka, apakah masih dianggap bekerja atau tidak, sementara hak mereka selama tujuh bulan belum diselesaikan,” ujarnya kepada adakaltim.com, Sabtu (25/01/25).

Meskipun perusahaan pada Desember 2024 akhirnya membayarkan gaji penuh, Aini menilai langkah tersebut tidak cukup untuk menghapus penderitaan yang dialami para karyawan.

Ia menyoroti perusahaan seharusnya tidak hanya memenuhi kewajiban finansial, tetapi juga memberikan kejelasan status kerja kepada karyawan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP), Aini dan anggota Komisi I DPRD Kukar mengusulkan agar aset perusahaan dijual untuk melunasi tunggakan gaji.

Namun, langkah ini menemui hambatan karena pihak perusahaan menyatakan seluruh aset mereka telah digadaikan ke Bank Mandiri.

“Perusahaan ini terkesan tidak punya itikad baik. Dalih soal agunan aset hanya menunjukkan mereka lebih mementingkan kepentingan korporasi dibandingkan nasib karyawannya. Ini tak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Ia juga mengkritik manajemen perusahaan yang dianggap tidak memiliki komitmen dalam menyelesaikan masalah ini.

Menurut Aini, dalih terkait agunan aset hanya memperlihatkan perusahaan lebih memprioritaskan kepentingan internal daripada memperjuangkan hak-hak karyawan yang sudah lama terabaikan.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, pihaknya menegaskan pentingnya menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Ia berkomitmen untuk memastikan kebijakan perusahaan tidak merugikan masyarakat, khususnya para karyawan yang menjadi korban.

Selain itu, Aini juga akan memastikan regulasi yang melindungi hak pekerja dapat ditegakkan dengan baik.

Ia mengungkapkan, pihaknya berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk menekan pemilik saham perusahaan agar segera memberikan solusi yang berpihak kepada karyawan.

“Pemilik saham harus bertanggung jawab penuh dan segera memberikan solusi yang berpihak kepada karyawan. Hak-hak mereka tidak bisa terus diabaikan seperti ini,” pungkasnya. (Ak)

Empat Tahun Pailit, PT Kalimantan Powerindo Belum Bayar Gaji 38 Karyawan

Tenggarong – Krisis berkepanjangan terus melanda PT Kalimantan Powerindo, sebuah perusahaan yang telah dinyatakan pailit selama empat tahun.

Hingga saat ini, kewajiban perusahaan untuk membayar gaji karyawan masih terabaikan, meninggalkan 38 pekerja tanpa kejelasan nasib, sejak Mei hingga November 2024, para karyawan belum menerima hak mereka.

Sementara itu, perusahaan berdalih seluruh asetnya telah diagunkan ke Bank Mandiri, sehingga saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk menjual aset demi membayar gaji dianggap mustahil.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (4) disebutkan bahwa hak-hak pekerja, seperti gaji dan pesangon, mendahului utang lainnya kecuali biaya kepailitan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur bahwa harta pailit harus dikelola oleh kurator yang bertugas menjual aset perusahaan untuk melunasi kewajiban, termasuk kepada karyawan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar baru-baru ini di DPRD Kukar, Mediator Bidang Hubungan Industrial dari Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Distransnaker) Kukar, Desak, menegaskan upaya mediasi telah dilakukan berulang kali, tetapi tidak ada hasil yang memuaskan.

“Kami sudah tiga kali memfasilitasi mediasi antara karyawan dan perusahaan, namun tak satu pun solusi konkret tercapai. Hingga ke RDP pun, hak-hak karyawan masih belum ada titik terang,” ujar Desak saat ditemui di Tenggarong, Sabtu (25/1/25).

Desak juga mengungkapkan awalnya kasus ini berdampak pada 40 karyawan. Namun, dua di antaranya memilih mundur setelah menerima uang pisah yang dibayar secara berkala.

“Meski demikian, 38 karyawan yang tersisa masih terus berjuang mendapatkan hak gaji yang seharusnya mereka terima,” tambahnya.

Sementara itu, pihak perusahaan yang hadir dalam RDP nyaris tidak menawarkan solusi selain berulang kali berdalih soal agunan aset.

Hal ini membuat para karyawan semakin frustrasi dan mendesak pemerintah daerah untuk turun tangan agar lebih serius menangani kasus ini.

Sebagai tindak lanjut, Distransnaker Kukar bersama DPRD Kukar berencana melakukan kunjungan lapangan ke lokasi perusahaan di Sebulu untuk memverifikasi aset-aset perusahaan.

“Saat ini kami masih menunggu koordinasi dari DPR mengenai jadwal kunjungan tersebut. Rencananya, kami akan mengecek aset-aset perusahaan, apakah benar telah diagunkan ke Bank Mandiri,” pungkasnya. (Ak)

Distanak Kukar Tanggapi Soal Ratusan Hektar Sawah di Bukit Biru Terendam Banjir

Tenggarong – Kutai Kartanegara (Kukar) kembali dilanda banjir akibat curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, mengakibatkan ratusan hektar sawah di Kelurahan Bukit Biru, Tenggarong terendam air.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani hingga memicu pertanyaan terkait penyebab dan langkah penanganan dari Pemkab Kukar.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Taufik, ketika di konfirmasi media adakaltim.com menjelaskan bahwa banjir di Bukit Biru merupakan dampak dari kondisi geografis wilayah tersebut.

Ia menyebut banjir kali ini juga dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi dan sungai mahakam yang sedang pasang, sehingga air dari wilayah tersebut sulit mengalir dengan cepat ke sungai.

“Curah hujan yang tinggi ditambah mahakam yang sedang pasang membuat air sulit turun,” ungkap Taufik.

Taufik juga menanggapi keluhan petani yang mengaitkan banjir ini dengan proyek irigasi yang belum selesai.

Ia menegaskan banjir semacam ini sebenarnya sudah menjadi pola tahunan di wilayah Bukit Biru setiap kali intensitas curah hujan meningkat.

Menurutnya, proyek irigasi tidak menjadi faktor utama penyebab banjir, karena situasi serupa juga terjadi di daerah lain seperti Loa kulu dan Desa Jonggon Jaya, yang tidak memiliki proyek pembangunan serupa.

“Banjir seperti ini hampir setiap tahun terjadi saat curah hujan tinggi. Tidak ada kaitannya dengan proyek irigasi,” tegasnya.

Saat ini, Distanak Kukar sedang berdiskusi untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.

Taufik menambahkan bahwa pemerintah sudah memulai program asuransi lahan sawah di beberapa wilayah, meskipun kebijakan itu belum dilakukan di Bukit Biru.

“Di beberapa lokasi lain kami sudah mengadakan asuransi untuk sawah, tetapi wilayah ini belum masuk ke konsolidasi,” pungkasnya. (Ak)