Penulis: adakaltim

Samarinda – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama dengan Dewan Pengurus Cabang (DPC) JMSI Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kota Balikpapan akan menggelar Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) di masing-masing daerah.

Ketua JMSI Kaltim, Mohammad Sukri mengatakan, UKW akan dilaksanakan dalam tiga jenjang, yaitu Muda, Madya, dan Utama. Penyelenggaraan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi wartawan di Kaltim, serta memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan standar profesional jurnalistik.

Untuk Kabupaten PPU, UKW akan dibuka dalam tiga kelas, mencakup jenjang Muda, Madya, dan Utama. Pelaksanaannya direncanakan pada April mendatang bersamaan Rapat Kerja Pengurus Cabang PPU.

Sementara di Kukar, akan tersedia tiga kelas untuk jenjang Muda dan satu kelas untuk jenjang Utama di Juli. Sementara itu, di Kota Balikpapan, tiga kelas UKW juga tengah dalam tahap persiapan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada.

“Insyaallah, UKW ini direncanakan akan digelar pada bulan Juni atau Juli,” ungkap Sukri, Jumat (7/2/2025).

Sukri menjelaskan bahwa UKW menjadi tolok ukur kompetensi seorang wartawan agar dapat diakui secara profesional.

“UKW ini menjadi bagian dari upaya kita untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dan mengembangkan jurnalisme yang semakin berkualitas dan dapat menyajikan informasi sesuai dengan prinsip jurnalistik yang diakui,” tegasnya.

Chief Executive Officer (CEO) Media Sukri Indonesia (MSI) itu menambahkan bahwa pelaksanaan UKW juga berkaitan dengan regulasi pemerintah terkait hubungan kerja sama advertorial antara media dan pemerintah.

Salah satu aturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Selain itu, UKW juga selaras dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 yang mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas.

Perpres ini menetapkan aturan kerja sama antara perusahaan platform digital dan perusahaan pers, termasuk aspek pendanaan serta komite yang mengawasi pelaksanaannya.

“Regulasi ini memastikan bahwa karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan. Maka dari itu, kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sejak sekarang,” ujar Sukri.

Sukri juga menginstruksikan kepada seluruh Pengurus Cabang JMSI di Kalimantan Timur untuk mendukung dan berkoordinasi dalam menyukseskan UKW.

Ia menegaskan perusahaan media yang ingin bergabung dengan JMSI harus memiliki dokumen perusahaan yang lengkap serta bersedia membuat pernyataan siap verifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers.

“Saya sudah arahkan agar persiapan dilakukan dari sekarang, step by step. Tidak perlu terburu-buru, yang penting berjalan dengan baik dan terstruktur,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Sukri mengapresiasi kinerja DPC JMSI di Kalimantan Timur yang telah menjalankan roda organisasi dengan baik. Ia berharap UKW ini dapat semakin memperkuat kualitas dan profesionalisme wartawan di daerah tersebut. (*)

Samarinda – KPU Kaltim menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim tahun 2024 di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (6/2/2025) malam.

Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kaltim secara resmi telah menetapkan pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2025-2030.

Penetapan tersebut tertuang dalam surat ketetapan nomor 14/PL.02.7/BA/64/2025 tentang penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2025-2030.

Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris mengucapkan rasa syukur atas terselenggaranya Pilkada Kaltim yang aman dan lancar. Kata dia, kesuksesan penyelengaraan Pilkada di Kaltim ini tak terlepas dari bantuan seluruh pihak.

“Semua ini berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, Kepolisian, TNI, dan tentu saja masyarakat yang berpartisipasi dengan penuh tanggung jawab,” katanya.

Tak terlepas dari itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara Pilkada mulai dari KPPS hingga KPU kabupaten/kota yang ada di Kaltim.

Ia menyebut, walau tingkat partisipasi pemilih di Kaltim tak mencapai target nasional, yaitu 75 persen. Menurutnya, angka 68 persen partisipasi pemilih di Kaltim telah menunjukan trend yang baik.

“Angka ini di anggap baik, mengingat berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan Pilkada 2024,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji telah meraih 996.399 suara atau 55,66% dari total suara sah di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2024.

“Keputusan penetapan ini diumumkan pada pukul 21.33 WITA dan berlaku segera pada hari itu juga,” ungkapnya.

Keputusan tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang telah melalui berbagai tahapan hukum, termasuk sidang sengketa Pilkada yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

“Setelah keputusan MK kemarin malam, kami mendapatkan kepastian hukum mengenai hasil Pilkada 2024. Ini adalah sebuah langkah besar bagi Kaltim ke depan,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas’ud mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Kaltim kepada dirinya.

“Kami bertanggung jawab untuk mengemban amanah ini dengan sepenuh hati, dan tentunya kami akan selalu memohon petunjuk Tuhan yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas kami,” tuturnya.

Ia berkomitmen untuk menjalankan amanah tersebut, dengan sebaik-baiknya. Terlebih Kaltim telah ditetapkan menjadi bagian dari wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kita semua harus siap berkolaborasi dan berakselerasi dalam membangun Kaltim. Dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, kami yakin Kaltim bisa menjadi bagian penting dalam pembangunan IKN,” ujar Rudy Mas’ud.

Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Kaltim yang lebih baik lagi ke depannya.

“Mari kita bangun Kaltim dari Kita untuk Kita, dengan semangat yang kuat dan penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kami akan terus membutuhkan kritik dan dukungan untuk membuat Kaltim menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. (ko)

Tenggarong – Anggota DPRD Kaltim, Firnandi Ikhsan, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan di Gedung BPU Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kukar pada Kamis (6/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Firnandi mendengarkan berbagai aspirasi dari masyarakat Kelurahan Baru.

Beberapa usulan yang disampaikan di antaranya ialah pembangunan badan jalan, peningkatan fasilitas posyandu, fasilitas umum, dan pelatihan untuk masyarakat.

Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar ini menyampaikan perhatiannya mengenai keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kelurahan Baru, di mana pagu anggaran untuk kelurahan hanya sebesar Rp800 juta.

“Berbeda dengan desa yang memiliki dana desa sendiri, kelurahan berharap ada dukungan dari anggota dewan untuk memperjuangkan aspirasi mereka,” ujarnya.

Ia berharap Pemkab Kukar dapat mempermudah mekanisme bantuan keuangan, agar program yang belum terealisasi bisa diajukan ke provinsi melalui skema bantuan keuangan.

“Jika ada program yang belum bisa direalisasikan oleh kabupaten tahun ini, maka sebaiknya diusulkan ke provinsi melalui skema bantuan keuangan di tingkat provinsi,” katanya.

Firnandi menambahkan, meskipun masyarakat sering kali tidak memahami batasan kewenangan antara provinsi dan kabupaten, yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan mereka dapat terfasilitasi.

“DPRD Provinsi siap membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ia juga menyatakan akan menghadiri Musrenbang tingkat kecamatan, yang akan digelar pekan depan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai kebutuhan pembangunan di Kukar.

“Dengan sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, kita berharap pembangunan di Kukar bisa berjalan lebih optimal,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid mendukung langkah pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang pasar tumpah yang berjualan di ruas-ruas jalan utama Kota Tenggarong.

Sejumlah titik seperti Jalan Maduningrat, Kartini, Panjaitan, dan Pesut menjadi fokus utama dalam upaya penataan kota.

Rasid menegaskan bahwa keberadaan pedagang di lokasi tersebut perlu segera ditertibkan. Ia mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

“Saya pikir perlunya penertiban ini untuk memperbaiki tata kota Tenggarong. Pasar tumpah yang semakin menjamur justru memperparah kekumuhan kota,” ujar Rasid kepada awak media, Kamis (6/2/25).

Ia juga menyinggung citra Tenggarong yang kini dikenal dengan julukan “1000 wajah ruko” akibat dominasi aktivitas perdagangan informal di berbagai sudut kota.

Menurutnya, kebijakan ini bukan untuk menghambat pedagang, tetapi demi menata kota agar lebih rapi dan nyaman.

“Ini bukan soal menghambat pedagang, tapi bagaimana kita menata kota agar lebih rapi dan nyaman bagi semua,” tegasnya.

Rasid juga menambahkan penertiban ini sejalan dengan upaya Pemkab Kukar untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata, meski ia menyadari adanya tantangan dalam implementasinya.

“Penataan ini untuk kebaikan jangka panjang. Kami mendukung langkah pemerintah dalam menciptakan kota yang lebih bersih dan teratur,” tutupnya. (Ak)

Tenggarong – memasuki Musim hujan menjadi tantangan bagi Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjaga ketersediaan darah.

Lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) menyebabkan permintaan trombosit meningkat drastis. Sementara menjelang bulan Ramadan, jumlah pendonor cenderung berkurang.

Staf UDD PMI Kukar, Novi menjelaskan, untuk memastikan stok darah tetap aman, UDD PMI Kukar menerapkan strategi jemput bola dengan mendatangi tempat-tempat umum seperti gereja, masjid, dan festival komunitas guna mengadakan kegiatan donor darah.

Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga ketersediaan darah selama periode kritis.

Selain mengandalkan donor sukarela, PMI juga melakukan seleksi terhadap setiap pendonor untuk memastikan darah yang didonorkan memenuhi standar kesehatan.

“Biasanya kami seleksi dulu, melihat kondisi fisik dan rekam medis pendonor. Jika semuanya baik, proses donor bisa dilanjutkan. Jika ada masalah, kami tidak bisa melanjutkan,” jelas Novi ketika di wawancarai adakaltim.com pada Kamis (6/2/25).

Golongan darah yang paling banyak dibutuhkan saat ini adalah O dan A, namun stok golongan darah A sering kali terbatas.

Salah satu penyebabnya adalah pendonor dengan golongan darah A harus menunggu dua bulan sebelum bisa mendonor lagi.

Selain itu, banyak pendonor berasal dari luar daerah, sehingga sulit bagi mereka untuk rutin mendonorkan darahnya. Untuk mengatasi masalah ini, PMI sering meminta keluarga pasien menjadi pendonor pengganti.

Menjelang bulan puasa, PMI juga menyesuaikan jadwal donor agar lebih nyaman bagi pendonor. Biasanya, donor darah dilakukan setelah shalat Isya untuk menghindari efek lemas saat berpuasa.

“Menjelang bulan puasa, kami tetap menerapkan strategi jemput bola dengan mengunjungi gereja, masjid, atau acara komunitas untuk mengumpulkan darah,” pungkas Novi. (Ak)

Tenggarong – Musim hujan menjadi tantangan tersendiri bagi petani sawi, termasuk Tarno, petani dari Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu.

Hujan yang terus-menerus melanda, menyebabkan banyak tanaman sawi mati dan pertumbuhannya tidak optimal.

Meskipun harga jual meningkat, hasil panen tetap rendah, turun hingga 50 persen dari biasanya.

“Kalau di luar musim hujan, satu hektare bisa menghasilkan 8 ribu sampai 10 ribu ikat sawi. Sekarang, paling banyak hanya 5 ribu ikat saja,” ujar Tarno kepada adakaltim.com, Rabu (5/2/25).

Tarno memiliki lahan seperempat hektare. Untuk hasil panen, biasanya Tarno memasarkannya ke Samarinda, Loa Janan, dan Tenggarong.

Jika hasil melimpah, distribusi bisa diperluas hingga Bontang dan Balikpapan. Namun, karena panen menurun, pasokan lebih difokuskan untuk kebutuhan lokal.

Menurutnya, kendala utama saat musim hujan bukanlah hama, melainkan cuaca ekstrem yang semakin tidak menentu setiap tahunnya.

“Kalau hama, paling sering ulat yang menyerang daun sawi, tapi masalah terbesar itu cuaca,” katanya.

Dalam kondisi normal, sawi bisa dipanen dalam 18 hari. Namun, saat musim hujan, panen bisa lebih lama, hingga 23 hari.

“Biasanya dari tanam sampai panen butuh sekitar 20 hari. Kalau cuaca mendukung, malah bisa lebih cepat,” pungkasnya. (Ak)