Penulis: adakaltim

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK serta menjalankan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025.

Hal ini menjadi fokus utama dalam acara Ngapeh Hambat yang digelar di Ruang Ing Martadipura, Bappeda Kukar, pada Senin (17/2/25).

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, Wakil Bupati Rendi Solihin, Sekretaris Daerah Sunggono, serta seluruh kepala dinas dan camat di Kukar.

Dalam forum tersebut, terdapat dua isu utama yang dibahas, yakni penguatan nilai ASN BerAKHLAK dan tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Untuk memperdalam pemahaman ASN BerAKHLAK, Pemkab Kukar menghadirkan seorang konsultan yang memaparkan konsep tersebut.

“Konsep ASN BerAKHLAK telah dipaparkan, dan tindak lanjutnya adalah penyusunan roadmap serta forum-forum lanjutan untuk pendalaman materi,” ucap Bupati Edi Damansyah.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Kukar akan menerapkan konsep ini melalui berbagai program, termasuk gerakan etam mengaji.

Sementara itu, terkait efisiensi anggaran, Pemkab Kukar mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Instruksi ini mengarahkan seluruh pemerintah daerah untuk memangkas kegiatan yang tidak prioritas, menghemat anggaran perjalanan dinas, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa.

Pemkab Kukar telah mengevaluasi program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD 2025 untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan efisiensi ini.

Proses evaluasi ini sedang berlangsung, dengan target penyelesaian pada awal atau pertengahan Maret 2025.

Bupati Edi menekankan implementasi kebijakan ini harus lebih dari sekadar formalitas.

“Kami telah menandatangani komitmen bersama, tetapi yang terpenting adalah pelaksanaannya di lapangan. Pimpinan OPD harus benar-benar mengawal kebijakan ini agar berjalan efektif,” tegasnya.

Ia juga menegaskan jika ada perubahan regulasi, Pemkab Kukar akan berkoordinasi dengan DPRD untuk penyesuaian teknis pelaksanaannya.

“Kami akan terus berkomunikasi dengan DPRD agar kebijakan efisiensi ini dapat berjalan sesuai aturan dan kebutuhan daerah,” tambahnya.

Pemkab Kukar optimistis kebijakan efisiensi anggaran dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

“Insyaallah, pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menggencarkan upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui penyuluhan keliling dan kampanye Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan metode 3M Plus.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 12 hingga 14 Februari 2025, di wilayah kerja Puskesmas Mangkurawang, Puskesmas Rapak Mahang, dan Puskesmas Loa Ipuh.

Plt Kepala Dinkes Kukar, Kusnandar, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan terutama tempat-tempat yang bisa menjadi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, terutama saat ini kondisi curah hujan yang tinggi,” ujarnya kepada media adakaltim.com pada Sabtu (15/2/25).

DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk aedes aegypti.

Penyakit ini dapat menimbulkan gejala seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, mual, muntah, hingga pendarahan yang berisiko menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus DBD di Indonesia cenderung meningkat saat musim hujan karena banyaknya genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

Dinkes Kukar mengajak masyarakat untuk melakukan PSN dengan metode 3M Plus, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

“Perlu kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong untuk melakukan PSN dengan 3M Plus,” tambah Kusnandar.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk melakukan upaya tambahan, seperti menggunakan lotion anti nyamuk atau kelambu saat tidur, menaburkan bubuk larvasida di tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk, menanam tanaman pengusir nyamuk, serta menjaga pencahayaan dan ventilasi rumah agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk.

Selain penyuluhan, Dinkes Kukar juga membagikan selebaran informasi tentang DBD dan bubuk abate gratis kepada masyarakat.

“Selain menggunakan pengeras suara, Dinkes Kukar juga membagikan selebaran berupa informasi terkait DBD, pemberian bubuk abate gratis kepada masyarakat, dan meminta masyarakat yang memiliki ban bekas dan tempat penampungan air berisiko untuk melakukan 3M,” tutupnya.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah penyebaran DBD.

Jika mengalami gejala DBD seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot, ruam kulit, atau pendarahan ringan, masyarakat disarankan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga ada kasus DBD di lingkungan mereka baru bertindak. Pencegahan harus dilakukan sejak dini agar kasus DBD tidak meningkat,” pungkas Kusnandar. (Ak)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tidak akan memengaruhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Langkah penghematan lebih difokuskan pada pengeluaran non-prioritas, sementara hak pegawai tetap menjadi komitmen utama dalam pengelolaan anggaran daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan belanja pegawai daerah masih dalam batas aman sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Berdasarkan regulasi tersebut, belanja pegawai daerah tidak boleh melebihi 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saat ini belanja pegawai di Kukar berkisar antara 24 hingga 27 persen. Dengan tambahan PPPK yang baru, angkanya naik menjadi 29 persen, masih di bawah batas maksimal,” ujar Sunggono, Sabtu (15/2/25).

Ia menegaskan pengangkatan PPPK merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Dengan kepastian anggaran, para PPPK di Kukar dapat bekerja dengan tenang tanpa khawatir terhadap hak-hak yang seharusnya mereka terima.

“Kami memahami betul bahwa PPPK, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pembayaran gaji mereka menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran daerah,” katanya.

Selain itu, Pemkab Kukar juga berkomitmen memberikan berbagai fasilitas tambahan bagi PPPK, seperti pelatihan peningkatan kompetensi serta akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan.

“Kami ingin memastikan PPPK tidak hanya mendapatkan hak yang layak, kami akan terus menyiapkan program pelatihan agar mereka bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, kebijakan efisiensi anggaran yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 lebih banyak menyasar pengeluaran non-prioritas.

Pemkab Kukar memangkas biaya perjalanan dinas hingga 60 persen serta mengurangi anggaran untuk ATK, bahan cetak, dan honor narasumber seminar hingga 50 persen.

“Belanja pegawai yang telah diatur tidak boleh dipotong atau dikurangi, termasuk pembayaran gaji PPPK yang tetap menjadi prioritas dalam anggaran daerah,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – PT Multi Harapan Utama (MHU) terus berupaya mengoptimalkan lahan pasca-tambang di Desa Jonggon Jaya dengan mengembangkan program ketahanan pangan.

Beralih dari kegiatan pertambangan yang berlangsung sejak 1995 hingga berakhir pada 2013, kawasan ini kini difokuskan pada sektor pertanian dan peternakan sebagai bentuk kontribusi terhadap kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan.

Kepala Teknik Tambang PT MHU, Aris Subagyo, menjelaskan lahan seluas 2.400 hektare tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai komoditas, seperti jagung, lengkeng, mangga, alpukat, dan serai wangi.

Selain itu, perusahaan juga memiliki peternakan sapi dan kambing yang terintegrasi dengan sektor pertanian.

“Salah satu fokus utama kami adalah ketahanan pangan. Kami memiliki sektor pertanian dan peternakan yang terintegrasi,” ujarnya pada awak media, Jumat (14/2/25).

Kunjungan Panglima Kodam VI/Mulawarman ke kawasan tersebut menjadi sebuah kehormatan sekaligus dukungan terhadap program yang dijalankan.

Aris mengungkapkan peran Kodam sangat penting, terutama dalam pengamanan lokasi dan kolaborasi dalam pengelolaan program ketahanan pangan.

“Peran Kodim atau jajaran Kodam VI/Mulawarman dalam kegiatan ini sangat penting, terutama dalam pengamanan lokasi serta kolaborasi dalam berbagai aspek pengelolaan,” tambahnya.

Dalam hal suplai daging sapi, kontribusi PT MHU terhadap kebutuhan Kalimantan Timur saat ini masih di bawah 10 persen.

Pasokan utama untuk wilayah tersebut masih berasal dari luar daerah seperti Sulawesi, Sumbawa, dan Kupang.

Namun, perusahaan terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi kebutuhan lokal.

“Saat ini, distribusi utama kami hanya mencakup wilayah sekitar, seperti Samarinda dan Tenggarong,” jelas Aris.

Menjelang Idul Adha, PT MHU juga membantu para peternak di Samarinda yang kesulitan mendapatkan pakan dan pupuk.

“Kami berusaha membantu dengan menyuplai kebutuhan tersebut, baik saat Idul Adha maupun kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Panglima Kodam (Pangdam) VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc., meninjau pengembangan ketahanan pangan di lahan reklamasi eks tambang di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar), pada Jumat (14/2/25).

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam juga melakukan penanaman jagung sebagai bagian dari program ketahanan pangan.

Pangdam melalui Komandan Korem (Danrem) 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Samarinda, Brigjen TNI Anggara Sitompul, menjelaskan lahan eks tambang yang dikelola oleh PT Multi Harapan Utama (MHU) melalui PT Bramasta Sakti saat ini tengah menjalani uji coba penanaman jagung.

Kajian ini bertujuan untuk menilai potensi lahan dalam mendukung ketahanan pangan. “Karena lahan ini merupakan lahan eks tambang, tentu membutuhkan berbagai perlakuan khusus agar dapat dikonversi menjadi lahan pertanian yang produktif,” ujar Anggara.

Selain sektor pertanian, Pangdam VI/Mulawarman juga menyoroti potensi pengembangan peternakan di kawasan tersebut, khususnya penyediaan pakan ternak berupa rumput untuk sapi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Jika proyek ini berhasil, lahan eks tambang ini berpotensi menjadi model pemanfaatan lahan pascatambang untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menyukseskan program ini.

“Stakeholder, baik dari pemerintah daerah maupun perusahaan, akan berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana guna mengembangkan program ketahanan pangan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Anggara mengungkapkan bahwa program ini akan menjadi percontohan bagi wilayah lain.

“Sebagai langkah awal, kami mencoba membangun pilot project di Kukar. Nantinya, Kodim-Kodim lain dapat menyesuaikan dengan potensi masing-masing untuk mendukung kebutuhan pangan nasional,” tegasnya.

Proyek ini ke depannya akan dikembangkan sebagai model ketahanan pangan terintegrasi yang mencakup sektor pertanian, hortikultura, peternakan, dan perikanan.

“Mungkin pada tahap awal, hasil panen belum optimal, tetapi kami akan terus melakukan perbaikan hingga mencapai hasil yang maksimal,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Ketua umum PMII Kukar Syaiful Salim merespon kerugian 299 nelayan kerang dara di Kecamatan Muara Badak yang diduga disebabkan oleh pencemaran limbah pengeboran minyak oleh PT Pertamina Hulu Sanga-sanga (PHSS).

Ia menyebut, pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi di kantor PT PHSS dalam waktu dekat. Kata dia, hingga kini belum ada kepastian terkait ganti rugi yang akan diberikan kepada nelayan.

“PT PHSS tidak memberikan kepastian pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan yang ada,” katanya, Kamis (13/2/2024).

Syaiful mentaksir kerugian nelayan kerang dara akibat limbah tersebut mencapai miliaran rupiah. Serta, ratusan nelayan berpotensi kehilangan mata pencahariannya.

Ia menilai, kejadian tersebut merupakan kelalaian yang sangat fatal di lakukan oleh PT PHSS. Limbah yang ada, kata dia, membuat perairan di Muara Badak menjadi tercemar.

“Bencana ini adalah bencana ekologis akibat lalainya PT PHSS terkait tanggung jawab penanganan limbahnya,” jelasnya.

Ia meminta agar PT PHSS segera memberikan ganti rugi kepada para nelayan yang terdampak.

Dia mengatakan bahwa sebelumnya ratusan masyarakat telah menggelar aksi demonstrasi, namun hingga kini belum ada respon tentang kejelasan ganti rugi yang akan diterima oleh para nelayan.

Ia mengaku, pihaknya sebagai organisasi kemahasiswaan, akan terus mengawal persoalan ini hingga nelayan mendapatkan hak-haknya.

“Kami akan kawal dan menggelar aksi terkait pertanggungjawaban PT PHSS kepada masyarakat terdampak,” pungkasnya. (ko)