TPA Bekotok Hampir Penuh, DLHK Kukar Akan Bangun TPA Baru di Kecamatan Tenggarong

Tenggarong – Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bekotok yang berlokasi di Kelurahan Loa Ipuh kecamatan Tenggarong, semakin menurun daya tampungnya setelah bertahun-tahun menampung sampah dari beberapa kecamatan.

Mengantisipasi kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) berencana akan membangun TPA baru di Kecamatan Tenggarong.

TPA Bekotok yang berdiri di atas lahan seluas 5 hektare itu diketahui telah beroperasi sejak lama dan kini mengalami penurunan daya tampung.

Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo mengatakan, setiap hari terdapat sekitar 25 ton sampah dari tiga kecamatan, yakni Tenggarong, Loa Kulu, dan Tenggarong Seberang yang masuk ke TPA tersebut.

Dengan kondisi tersebut, membuat DLHK Kukar harus mencari solusi jangka panjang dengan membangun TPA baru.

“Kami masih dalam tahap verifikasi lokasi untuk TPA baru di Tenggarong. Ada beberapa opsi yang kami pertimbangkan, tetapi belum bisa dipastikan lokasi finalnya,” ujarnya kepada awak media, Jumaat (14/3/25).

Salah satu lokasi yang menjadi pertimbangan pembangunan TPA baru berada di Desa Jonggon atau Bensamar.

Namun, lahan di Jonggon tersebut diketahui merupakan milik Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanak) Kukar sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut terkait kemungkinan hibah lahan.

“Sambil menunggu kepastian lokasi baru, kami juga mengkaji strategi perpanjangan masa pakai TPA Bekotok agar tetap bisa digunakan dalam jangka waktu tertentu,” jelasnya.

Ia menegaskan pembangunan TPA baru menjadi sebuah solusi agar pengelolaan sampah di Tenggarong dan sekitarnya tetap berjalan optimal.

“Kami coba optimalkan kembali pengelolaan TPA Bekotok sambil menyiapkan pembangunan TPA baru,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Menjelang Arus Mudik, Ketua DPRD Samarinda Ingatkan Kondusifitas dan Keamanan

Samarinda – Dalam semangat Ramadan dan Idulfitri, Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempererat silaturahmi.

Momen kebersamaan ini diwujudkan melalui acara buka puasa bersama yang berlangsung di rumah dinasnya, Jalan Sirad Salman, Kecamatan Samarinda Ulu.

Sejak pukul 17.30 WITA, rumah jabatan tersebut mulai dipenuhi oleh para tamu undangan, yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum (APH).

Suasana hangat semakin terasa ketika acara dimulai dengan tausiyah singkat, memberikan ketenangan dan refleksi spiritual bagi para hadirin sebelum berbuka puasa.

Tak kurang dari 5.000 porsi makanan telah disiapkan untuk menyambut para tamu. Usai berbuka, mereka bersama-sama melaksanakan salat Magrib berjamaah, lalu menikmati hidangan lezat yang telah tersedia.

“Ini bukan sekadar buka puasa bersama, tetapi juga momen untuk memperkuat hubungan antara OPD, masyarakat, organisasi, dan berbagai elemen lainnya,” ujar Helmi Abdullah.

Di tengah suasana kebersamaan, politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas Kota Samarinda, terutama menjelang musim mudik.

“Sebagaimana pesan Presiden, kita semua harus berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik bagi warga yang datang ke Samarinda maupun yang akan bepergian keluar kota,” imbuhnya. (adv/hd/ko)

Anak Jalanan di Samarinda jadi Perhatian DPRD, Minta Segera ada Solusi Konkrit

Samarinda – Keberadaan anak jalanan (anjal) dan pengemis gepeng di Kota Samarinda semakin mengkhawatirkan. Meski peraturan daerah (Perda) telah diterbitkan untuk menekan aktivitas tersebut, kenyataannya mereka masih mudah ditemukan di berbagai sudut kota.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie menilai bahwa permasalahan ini memerlukan pendekatan lebih serius, terutama dalam hal pembinaan oleh instansi terkait.

“Untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam jangka panjang, diperlukan pembinaan yang lebih efektif dan berkelanjutan dari pihak berwenang,” ujarnya.

Lemahnya penegakan Perda tentang perlindungan anak jalanan, sambung dia, aturan sudah jelas melarang keberadaan anjal dan pengemis di lokasi tertentu, bahkan didukung dengan pemasangan CCTV serta plang peringatan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan regulasi tersebut belum berjalan optimal.

“Di simpang empat, misalnya, sudah jelas dilarang. Ada CCTV dan plang peringatan, tetapi tetap saja mereka masih ada. Seharusnya, jika Perda benar-benar ditegakkan, permasalahan ini bisa diminimalisir,” imbuhnya.

Di sisi lain, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam bersikap. Dia menekankan bahwa memberikan uang kepada anak jalanan dan pengemis justru dapat memperburuk keadaan. Sebagai alternatif, masyarakat bisa menyalurkan bantuan melalui lembaga sosial resmi.

“Masyarakat punya peran penting dalam hal ini. Jika ingin berdonasi, sebaiknya melalui lembaga sosial yang terverifikasi agar bantuan tersalurkan dengan tepat,” tuturnya.

Sementara itu, senator berasal dari Partai Pohon Beringin itu meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial (Dinsos) Samarinda untuk lebih tegas dalam menjalankan tugasnya.

“Dua instansi ini harus lebih aktif dalam menegakkan Perda. Aturan sudah ada, tinggal bagaimana penerapannya di lapangan agar benar-benar efektif,” pungkasnya. (adv/hd/ko)

Cukup Daftar di Aplikasi Satu Sehat, Masyarakat Bisa Periksa Kesehatan Gratis di Puskesmas Kapan Saja

Tenggarong – Masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) kini bisa memeriksakan kesehatan secara gratis di puskesmas tanpa harus menunggu ulang tahun atau momen tertentu.

Dengan hanya mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat, masyarakat bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kapan saja sesuai jadwal yang tersedia.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Kusnandar, membuktikan sendiri kemudahan layanan ini saat menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Rapak Mahang, Kecamatan Tenggarong pada Kamis (13/3/25).

“Jadi pemeriksaan kesehatan ini tidak harus menunggu ulang tahun, bisa diakses kapan saja melalui aplikasi Satu Sehat,” ujarnya.

Pemeriksaan ini mencakup berbagai layanan, mulai dari konsultasi dokter, cek laboratorium, hingga pemeriksaan gizi bagi yang membutuhkan.

Namun, ada kuota maksimal 20 orang per hari hal ini dikarenakan setiap pemeriksaan membutuhkan waktu yang cukup panjang.

“Berbeda dengan pasien yang hanya ke satu poli, pemeriksaan kesehatan ini ada beberapa tahap. Kalau dari hasil laboratorium ditemukan kadar kolesterol tinggi misalnya, pasien harus mendapat konsultasi lebih lanjut,” jelasnya.

Meski layanan ini mempermudah masyarakat, ada tantangan yang masih dihadapi, salah satunya soal literasi digital.

Tidak semua warga, terutama di pedesaan, terbiasa menggunakan aplikasi Satu Sehat untuk melakukan pendaftaran.

Karena itu, Dinkes Kukar terus melakukan sosialisasi agar layanan ini bisa dimanfaatkan lebih luas.

Sementara itu, pemeriksaan kesehatan gratis ini didanai melalui dana Bantuan Mobilisasi Alokasi Pusat (BMAP) dan terintegrasi dengan program Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM).

Jika ditemukan indikasi penyakit, puskesmas akan langsung merujuk pasien untuk mendapatkan pengobatan.

Bagi warga yang memiliki NIK dan terdaftar di BPJS Kesehatan, biaya pengobatan akan ditanggung sesuai kelas yang dimiliki. Sementara itu, bagi yang belum memiliki kelas 3, pemerintah daerah akan memberikan subsidi.

Kusnandar mengajak masyarakat, terutama yang berusia di atas 15 tahun, untuk tidak ragu memanfaatkan layanan ini.

“Lebih baik periksa sebelum sakit daripada menunggu sakit baru berobat,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Pemkab Kukar Manfaatkan Data Spasial untuk Tekan Angka Stunting

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) semakin memperkuat upaya menurunkan angka stunting dengan pendekatan data spasial, yaitu data yang memuat informasi lokasi secara geografis.

Dengan pendekatan semacam ini, pemerintah nantinya akan dapat memetakan wilayah rawan stunting secara lebih akurat, memahami pola sebarannya, serta merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.

Langkah ini ditandai dengan serah terima data keluarga berisiko stunting (KRS) dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas kepada Pemkab Kukar, sebagai bagian dari komitmen untuk memperbaiki kebijakan berbasis data yang akurat.

Prosesi serah terima tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar pada Kamis (13/3/25).

Sekda Kukar, Sunggono mengatakan, data yang diterima bukan hanya sebuah angka di atas kertas, tetapi harus diolah dengan pendekatan spasial agar dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

“Kami ingin memastikan intervensi tidak hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi benar-benar menyasar titik-titik yang membutuhkan. Dengan analisis spasial, kita bisa melihat pola sebaran stunting dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya di tiap wilayah,” ujarnya usai acara.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis spasial agar penanganan stunting lebih efektif dan tepat sasaran.

“Jangan sampai intervensi hanya dilakukan berdasarkan data di atas kertas tanpa melihat kenyataan di lapangan,” tegasnya.

Dengan pendekatan ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kukar dapat merancang strategi yang lebih efektif, baik dalam mencegah munculnya kasus stunting baru maupun menangani anak yang sudah terdampak.

Saat ini, Pemkab Kukar sedang berfokus pada upaya pencegahan dengan target zero stunting.

Selain intervensi medis yang melibatkan dokter anak dan rumah sakit, Pemkab Kukar juga telah menjalankan Gerakan Orang Tua Asuh Stunting.

Sebuah program yang melibatkan pejabat pemerintah, kepala desa, serta tokoh masyarakat untuk turut serta menangani permasalahan stunting secara langsung.

Menurut catatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar, gerakan ini telah berkontribusi nyata dalam menekan angka stunting sepanjang 2024.

“Program ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi anak-anak yang membutuhkan. Dengan keterlibatan berbagai pihak, kami optimistis angka stunting di Kukar bisa terus ditekan,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tabuhan Rebana Jadi Tanda Dibukanya Festival Kreatif Pemuda Ramadhan Ke-2 oleh Sekda Kukar

Tenggarong – Tabuhan rebana menggema saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, secara resmi membuka Festival Kreatif Pemuda Ramadhan (FKPR) ke-2 di Halaman Parkir Pendopo Bupati Kukar, Rabu (12/3/25).

Festival yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar ini kembali menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas dan bakat mereka di bulan suci Ramadhan.

Dalam kesempatan tersebut, Sunggono mengapresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Dispora Kukar yang secara konsisten menyelenggarakan FKPR selama dua tahun berturut-turut.

Ia juga menyoroti meningkatnya jumlah peserta dibanding tahun sebelumnya, sebagai tanda antusiasme generasi muda semakin besar dalam mengikuti kegiatan positif selama bulan suci Ramadhan.

“Tahun ini jumlah peserta lebih banyak dibanding tahun lalu. Ini membuktikan bahwa minat anak muda dalam kegiatan kreatif dan keagamaan semakin meningkat,” ucapnya.

Selain itu, ia juga sempat meninjau perlombaankaligrafi dan mengapresiasi kualitas karya dari para peserta.

Beberapa di antaranya bahkan pernah mengikuti kompetisi tingkat nasional yang merupakan binaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kukar.

“Saya melihat ada karya-karya yang sangat rapi dan memiliki potensi besar. Salah satunya Irfan, yang namanya sudah saya kenal karena prestasinya di bidang kaligrafi. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi talenta-talenta baru agar terus berkembang,” ungkapnya.

Ke depan, Sunggono berharap FKPR dapat terus berkembang dengan ragam lomba yang lebih luas, sehingga semakin banyak pemuda di Kutai Kartanegara yang memiliki wadah untuk menunjukkan bakatnya.

“Dengan adanya acara ini, kita juga bisa mengetahui sampai di mana level mereka, apakah bisa bersaing di tingkat provinsi, nasional, atau bahkan lebih tinggi lagi,” pungkasnya. (adv/ak/ko)