Penulis: adakaltim

Samarinda – Menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri, DPRD Kota Samarinda mendorong pengawasan ketat terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok penting (bapokting).

Meski stok pangan dinyatakan aman, pasokan beberapa komoditas masih bergantung pada distribusi dari luar daerah yang rentan terganggu akibat kondisi cuaca.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, mengungkapkan bahwa bahan pangan yang didatangkan dari Sulawesi dan Surabaya dapat mengalami keterlambatan jika cuaca tidak mendukung.

“Selama kondisi cuaca baik, pasokan akan tetap lancar,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah akan menggelar operasi pasar jika terjadi lonjakan harga pada komoditas tertentu.

Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga turut dilibatkan untuk memastikan bahan pangan yang beredar di pasaran bebas dari zat berbahaya seperti formalin.

“Kami ingin memastikan bahwa bahan pangan yang beredar di pasar aman dan bebas dari zat berbahaya,” imbuh Rusdi.

Dengan langkah pengawasan ketat dan intervensi dari pemerintah daerah, diharapkan stabilitas harga dan pasokan bapokting tetap terjaga selama periode Ramadan dan Idulfitri.

“Kami bersama Pemerintah Kota (Pemkot) terus menjalankan fungsi pengawasan agar pemerintah dapat menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi,” tutupnya. (adv/hd/ko)

Samarinda – Pungutan iuran biaya perpisahan di beberapa sekolah di Kota Samarinda kembali mencuat dan menuai keluhan dari orang tua murid.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah iuran sebesar Rp500 ribu per siswa untuk menggelar acara perpisahan di hotel ternama di Kota Samarinda.

Bendahara Komite Sekolah SMAN 16 Samarinda, Pron Susanto, mengungkapkan bahwa pungutan tersebut bukanlah kewajiban yang ditetapkan oleh sekolah. Menurutnya, sekolah hanya menjebatani keinginan murid yang ingin mengadakan perpisahan di tempat tertentu.

“Sekolah tidak pernah mewajibkan pungutan ini. Kami hanya membantu menyediakan fasilitas bagi siswa yang ingin mengadakan wisuda di hotel. Tidak ada paksaan dari pihak sekolah,” ungkap Pron Susanto.

Ia juga menyebut bahwa bagi siswa yang kurang mampu, biasanya rekan-rekan mereka berinisiatif membantu dengan sistem patungan agar semua bisa ikut serta dalam acara tersebut.

Hal itu membuat, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, merespon dan menyampaikan pentingnya keselarasan semua pihak, khususnya sekolah, guru, orang tua, dan murid pada kasus ini.

Novan mengatakan bahwa komunikasi yang jelas dan transparan harus diutamakan agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pihak tertentu.

Lebih lanjut, Novan juga mengkhawatirkan dampak psikologis yang mungkin dirasakan murid dari keluarga kurang mampu. Dirinya menilai bahwa jika tidak dipikirkan dengan matang, kebijakan seperti ini bisa menimbulkan tekanan psikologis dan finansial bagi murid yang tidak dapat membayar iuran.

“Coba bayangkan bagaimana perasaan anak-anak yang orang tuanya tidak mampu membayar biaya perpisahan dan akhirnya tidak bisa ikut? Ini perlu diberikan atensi yang lebih,” tegasnya.

Novan mendorong agar kebijakan terkait perpisahan di sekolah dilakukan dengan koordinasi yang lebih baik antara pihak sekolah, orang tua, dan siswa sebagai solusi yang dapat diambil.

Dirinya juga mengingatkan agar tidak ada perbedaan perlakuan yang bisa berujung pada perundungan (bullying) terhadap murid dari keluarga kurang mampu.

“Jangan sampai ada kasus bullying hanya karena perbedaan kondisi ekonomi antar murid. Semua anak berhak merasakan momen kelulusan dengan nyaman,” pungkasnya. (adv/hd/ko)

Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, memberi dukungan atas langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam mengimplementasikan parkir elektronik sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda.

Legislator yang akrab disapa Sani itu mengatakan, walaupun terdapat pro dan kontra terkait kebijakan yang diberlakukan, langkah ini menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan sistem parkir di wilayah Kota Tepian.

“Kebijakan ini tentunya sangat bagus. Artinya kita baru saja menerapkan satu sistem yang baru. Pro dan kontra itu biasa saja terjadi,” kata Sani, sapaannya.

Permasalahan parkir liar bukanlah hal baru di Kota Samarinda, selain penggunaan bahu jalan sebagai lahan parkir adapula beberapa oknum juru parkir liar yang mengambil kesempatan, sehingga hal tersebut akan berdampak pada pendapatan daerah dari retribusi parkir.

Lebih lanjut dirinya memaparkan bahwa sistem ini dapat meminimalisir kebocoran PAD dari retribusi parkir, tinggal pengoptimalannya saja yang perlu untuk di tingkatkan ke depan.

“Artinya kita harus sama-sama smart, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam menerapkan sistem ini untuk kebaikan wilayah Kota Tepian,” tandasnya.

Akhir kata, Sani berharap bahwa kebijakan parkir elektronik ini dapat berjalan dengan baik, sehingga peningkatan PAD untuk Kota Samarinda bisa berjalan secara optimal melalui sistem tersebut. (adv/hd/ko)

Samarinda – Kota Samarinda mempunyai sejarah yang panjang, dan hari ini Kota Tepian itu telah menjadi salah satu kota yang memiliki potensi besar untuk berkembang di bidang jasa dan perdagangan, pasalnya banyak yang menilai bahwa besar sekali perputaran ekonomi di Kota tersebut.

Karena hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, memberikan pandangannya mengenai potensi ekonomi Kota Samarinda pada tahun yang akan datang.

“Jika kita lihat dari sejarahnya, Samarinda adalah kota jasa dan dagang yang strategis di Kalimantan Timur. Meskipun Balikpapan menjadi pintu gerbangnya, posisi kita di tengah Kalimantan membuat Samarinda ideal untuk distribusi barang ke daerah-daerah lain,” kata Iswandi.

Di sisi lain dirinya juga mengatakan selama beberapa tahun kebelakang, bidang jasa dan perdagangan di Kota Samarinda berkembang cukup pesat, banyak barang-barang konsumen masuk tanpa perantara kota lain yaitu langsung ke pelabuhan Samarinda.

“Ini menunjukkan bahwa potensi kita sangat besar. Namun, kita harus kembali fokus pada pengembangan sektor perdagangan dan jasa,” imbuhnya.

Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk di Kota Samarinda yang seiring waktu terus meningkat sehingga membutuhkan banyak peluang pekerjaan.

Dirinya juga menegaskan bahwa meskipun ada keinginan untuk mengembangkan sektor pertanian, kondisi geografis dan lahan yang terbatas membuat hal tersebut sulit untuk diimplementasikan secara masif.

“Kita tidak bisa mengharapkan Samarinda menjadi kota pertanian, karena luas lahan pertanian kita hanya sekitar 6 ribu hektar. Oleh karena itu, sektor dagang dan jasa harus terus dikembangkan,” tutupnya. (adv/hd/ko)