Penulis: adakaltim

Samarinda – Di tengah geliat pembangunan yang mulai terasa, seperti di kawasan Pasar Pagi, bayang-bayang kawasan kumuh masih menyelimuti wajah Kota Samarinda.

Masih banyak titik permukiman tak layak yang mencoreng potret kota, terutama di Samarinda Kota dan Samarinda Ilir.

Maswedi, anggota Komisi III DPRD Samarinda, angkat suara. Ia menyebut keberadaan kawasan kumuh sebagai ironi di tengah kemajuan proyek revitalisasi.

“Contoh saat ini seperti revitalisasi Pasar Pagi yang menunjukkan kemajuan pembangunan Samarinda, namun jika adanya keberadaan kawasan kumuh akan mengurangi dampak positifnya,” ujarnya dengan nada prihatin.

Yang lebih memprihatinkan lagi, kawasan kumuh itu justru berada di pusat kota di mana seharusnya menjadi etalase dan kebanggaan Samarinda. Bahkan bantaran sungai, yang memiliki potensi sebagai ruang terbuka dan paru-paru kota, justru dihuni oleh permukiman kumuh.

“Relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai ruang terbuka dan kawasan bersih kota,” ucap Maswedi.

Menurutnya, revitalisasi kawasan kumuh tidak bisa dilakukan setengah hati. Dibutuhkan kerja kolektif lintas lembaga, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dan Dinas PUPR, untuk benar-benar menghadirkan wajah kota yang bersih, sehat, dan manusiawi.

“Kolaborasi antarlembaga antara Disperkim dan PUPR dinilai sangat penting untuk mewujudkan lingkungan kota yang lebih layak dan tertata,” tandasnya.

Bagi Maswedi, pembenahan wajah kota tak cukup dengan membangun pusat perbelanjaan atau landmark baru. Warga yang tinggal di balik bayang-bayang gedung megah juga butuh perhatian dan hunian yang layak. (adv/hr/ko)

Samarinda – Samarinda Seberang, kawasan tua dengan nilai historis tinggi, kembali menghidupkan harapan untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Wacana yang sudah muncul sejak 2017 itu kini kembali diperbincangkan.

Di balik deretan rumah panggung dan lalu-lalang di atas Jembatan Mahakam, tersimpan kerinduan masyarakat akan pemerataan pembangunan.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menjadi salah satu tokoh yang konsisten menyuarakan pentingnya pemekaran. Ia menilai, semakin padatnya penduduk Samarinda harus diimbangi dengan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang lebih adil.

“Dengan jumlah penduduk Samarinda yang besar, pemekaran menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan,” ujar Samri, yang juga berasal dari dapil yang mencakup Samarinda Seberang.

Menurutnya, secara kesiapan administratif, wilayah ini sudah memenuhi syarat. Sayangnya, belum ada lampu hijau dari pemerintah pusat. Isu anggaran disebut menjadi salah satu kendala utama.

“Mungkin karena pertimbangan anggaran, sehingga mereka belum buka DOB. Kita yang di daerah sudah siap. Tinggal menunggu dibukanya kesempatan dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Jika nantinya pemekaran disetujui, Samri bahkan berencana menggelar sayembara untuk menentukan nama dan lambang daerah baru. “Kita ingin identitas itu muncul dari masyarakat,” tambahnya.

Bagi warga Samarinda Seberang, DOB bukan sekadar status administratif. Ini adalah harapan agar wilayah mereka tak lagi tertinggal dibanding pusat kota. Dengan potensi geografis dan sejarah panjangnya, mereka percaya Samarinda Seberang bisa berdiri mandiri dan sejajar. (adv/hr/ko)

Samarinda – Akurasi data kependudukan di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Kali ini, suara tegas datang dari Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Suparno, yang menilai kondisi data kependudukan saat ini masih jauh dari kata tertib.

“Sebetulnya data kependudukan ini kan carut-marut,” ujarnya, mengawali pandangan kritisnya.

Meski Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) disebut telah menunjukkan komitmen pembenahan, Suparno menggarisbawahi bahwa inti persoalan justru berada di tangan masyarakat sendiri.

Menurutnya, rendahnya kesadaran warga dalam memperbarui informasi kependudukan telah memperburuk kualitas data.

“Yang jadi permasalahan kita sekarang itu adalah ketika masyarakat pindah, dia tidak segera melaporkan ke Capil,” ungkapnya.

Situasi ini, menurut Suparno, bukanlah kasus yang jarang. Ia kerap menemui warga yang baru mengurus dokumen kependudukan setelah menikah dan bahkan baru melakukan pencatatan resmi ketika anak pertama lahir.

“Pada saat mereka melakukan pernikahan, mereka pindah, belum mengurus data kependudukan. Akan diurus setelah anaknya lahir,” jelasnya.

Masalah serupa juga terjadi dalam pencatatan kematian. Banyak keluarga yang baru melaporkan kematian anggota keluarganya saat ada urusan warisan atau masalah hukum seperti utang-piutang.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pentingnya data kependudukan yang akurat belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Suparno pun menegaskan bahwa perbaikan data tidak cukup hanya dari sisi pemerintah, tetapi juga harus dibarengi dengan perubahan perilaku warga.

Data yang valid, kata dia, menjadi fondasi pelayanan publik yang efektif dan akurat. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, upaya modernisasi sistem administrasi akan sulit membuahkan hasil. (adv/hr/ko)

Samarinda – Fluktuasi harga bahan pokok menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Kota Samarinda. Rusdi Doviyanto, salah satu anggotanya, menilai inflasi yang tak menentu di kota ini harus ditangani lebih dari sekadar respons sesaat.

Ia menyebut, pemerintah memang telah berupaya—seperti dengan menggelar pasar murah saat harga melonjak. Namun, menurutnya, itu hanya solusi sementara.

“Kenaikan harga selalu muncul menjelang hari-hari besar. Jika tak diantisipasi sejak dini, masyarakat selalu jadi korban,” ungkap Rusdi.

Bagi Rusdi, pengawasan distribusi dan harga bahan pokok harus dilakukan secara konsisten. Ketatnya pemantauan diyakini bisa menekan potensi inflasi, menjaga daya beli, dan menciptakan kestabilan pasar.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang. Komisi II, katanya, akan mendorong program ketahanan pangan yang tidak hanya bersifat situasional, tapi berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan komoditas strategis.

“Ini bukan hanya persoalan hari ini. Kita bicara masa depan harga pasar dan kesejahteraan warga,” pungkasnya. (adv/hr/ko)