Penulis: adakaltim

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mendorong jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.

Menurut Celni, keberadaan kepolisian sangat penting dalam menciptakan rasa aman dan lingkungan yang kondusif di tengah masyarakat. Ia menilai, stabilitas yang terjaga akan mendorong kelancaran pembangunan dan pengembangan daerah.

“Tentu kita semua ingin Polri semakin dipercaya oleh masyarakat. Untuk itu perlu terus dilakukan pembenahan di internal maupun dalam pola pendekatan ke publik agar citra Polri semakin baik di mata masyarakat,” ujar Celni.

Ia menekankan bahwa citra publik yang positif merupakan aset utama dalam pelaksanaan fungsi Polri. Oleh karena itu, dibutuhkan keterbukaan serta evaluasi terhadap masukan dan keluhan masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepolisian secara berkelanjutan.

Selain itu, Celni juga memberikan apresiasi atas dedikasi anggota Polri di lapangan yang menghadapi berbagai tantangan dan risiko tinggi saat bertugas.

“Kami melihat betul bagaimana anggota Polri di lapangan bekerja tanpa mengenal waktu, bahkan juga ikut mempertaruhkan keselamatan jiwa. Ini adalah pengabdian luar biasa yang patut kita apresiasi bersama,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Angka Rp5.595 mungkin tampak kecil bagi kebanyakan orang. Tapi bagi partai politik di Samarinda, itulah nilai nominal yang mereka terima per suara sebagai dana hibah dari pemerintah kota. Kini, angka itu sedang dipertanyakan ulang.

Semua partai yang memiliki kursi di DPRD telah mengirimkan surat resmi kepada Wali Kota Samarinda. Isinya satu meminta kenaikan nilai bantuan menjadi minimal Rp9.000 hingga Rp10.000 per suara.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno, tak ragu mengungkapkan bahwa dana yang diterima selama ini sudah tak sejalan dengan kebutuhan partai dalam mendidik publik dan menjalankan kegiatan politik yang sehat.

“Kalau dibilang cukup, ya cukup. Tapi kalau dilihat dari kebutuhan riil partai untuk pendidikan politik, administrasi, dan kegiatan lainnya, ya jelas kurang,” ujar Jasno yang juga Ketua DPC PAN Samarinda.

Di PAN sendiri, misalnya, hibah tahunan hanya berkisar Rp184 juta. Satu kegiatan besar saja, kata Jasno, bisa menghabiskan hingga Rp150 juta. Celah kekurangan itu harus ditambal melalui iuran kader dan sumbangan sukarela dari anggota legislatif.

Namun, sampai kapan beban itu bisa ditanggung internal? “Makanya kami berharap ada peningkatan. Kalau bisa ke angka Rp9 ribu per suara. Biar partai bisa bergerak lebih maksimal, menyentuh masyarakat dengan kegiatan nyata,” tuturnya.

Kini, bola ada di tangan Pemkot Samarinda. Apakah mereka akan mendengarkan suara partai yang juga bagian dari demokrasi local atau tetap pada hitung-hitungan lama yang kian sempit ruang geraknya. (adv/hr/ko)

Samarinda -Di sebuah pagi yang sibuk di RSUD I.A. Moeis, langkah para wakil rakyat menyusuri lorong rumah sakit menjadi penanda seriusnya perhatian terhadap dunia kesehatan Kota Tepian.

Komisi IV DPRD Samarinda, bersama Dinas Kesehatan, manajemen rumah sakit, dan Dewan Pengawas, turun langsung meninjau fasilitas dan sistem kerja rumah sakit daerah ini.

Di balik layar pelayanan kesehatan, tersusun sistem keuangan yang dikelola secara mandiri melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bagi Ketua Komisi IV, Novan Syahronny Pasie, hal ini menjadi sorotan utama.

“APBD hanya menanggung hal-hal rutin seperti gaji, listrik, dan air. Selebihnya, rumah sakit harus pintar mengelola keuangan sendiri lewat BLUD. Dan sejauh ini, RSUD Moeis sudah menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi,” ungkap Novan dengan nada optimis.

Dari hasil paparan manajemen, performa pendapatan dan layanan rumah sakit dinilai membaik. Ruang-ruang pelayanan tampak aktif, dokter umum hingga spesialis melayani pasien dengan sigap.

Namun bukan berarti tanpa catatan. Novan menyebut masih ada hal-hal kecil namun penting yang perlu dibenahi.

“Penataan ruang dan manajemen parkir masih perlu ditingkatkan. Tapi kami paham, saat ini rumah sakit juga sedang dalam proses pengembangan fasilitas,” jelasnya.

Tak kalah penting, pelayanan terhadap pasien BPJS menjadi indikator yang diperhatikan serius. Menurut Novan, hingga saat ini pelayanan tersebut berjalan lancar dan tidak ditemukan hambatan berarti.

Harapan besar pun disampaikan agar RSUD I.A. Moeis bisa menjadi rumah sakit kebanggaan warga Samarinda.

“Yang penting, komitmen untuk terus membaik harus dijaga. Rumah sakit ini bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal kepercayaan publik,” tutupnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Di pinggiran Samarinda, tepatnya di atas lahan bekas tambang yang kini ditumbuhi semak dan pepohonan, warga sejak 2012 telah memakamkan orang-orang tercinta.

Tak ada gerbang megah atau papan nama, hanya deretan nisan sederhana dan kesunyian yang meneduhkan.

Namun kedamaian itu belum sepenuhnya utuh. Lahan seluas 4 hektare yang kini menjadi pemakaman umum itu masih tercatat sebagai bagian dari konsesi tambang milik PT Bara Bintang Energi (BBE).

Melihat situasi tersebut, DPRD Samarinda bergerak. Ketua Komisi I, Samri Shaputra, dengan tegas meminta PT BBE untuk segera menunjukkan itikad baik.

“Lahan itu sudah tidak digunakan untuk pertambangan dan sudah lama dimanfaatkan warga sebagai tempat pemakaman. Masa iya, 4 hektare dari 40 ribu hektare tidak bisa diberikan?” ujar Samri, menyampaikan keresahan masyarakat.

Menurut Samri, meskipun pihak perusahaan selama ini tidak mempersoalkan penggunaan lahan secara lisan, namun tanpa legalitas yang sah, posisi warga tetap rentan secara hukum. Terlebih, jika manajemen perusahaan berganti di masa mendatang.

“Kalau hanya lisan, itu berisiko. Hari ini disetujui, besok bisa dibatalkan. Kita ingin masyarakat punya pegangan hukum yang kuat,” jelasnya.

Permintaan yang diajukan pun bukan hal besar hanya agar perusahaan bersedia menghibahkan atau setidaknya memberikan izin resmi pinjam pakai atas lahan tersebut. Bukan semata demi legalitas, tapi demi penghormatan terakhir bagi mereka yang telah berpulang.

Bagi warga, tempat itu bukan sekadar tanah, tapi ruang kenangan dan pengabdian terakhir. Dan saat ini, mereka hanya ingin satu hal yakni kepastian. (adv/hr/ko)

Samarinda – DPRD Kota Samarinda tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS.

Langkah ini dinilai mendesak mengingat meningkatnya jumlah kasus di berbagai wilayah, khususnya di daerah perbatasan Kota Tepian.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyampaikan bahwa inisiatif Raperda ini muncul karena efektivitas regulasi sebelumnya dinilai belum optimal.

Perda HIV/AIDS yang disahkan pada 2009 disebutnya tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Raperda ini merupakan inisiasi Komisi IV karena kami melihat bahwa regulasi yang ada saat ini belum cukup menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Sri Puji.

Ia menambahkan bahwa meskipun ada aturan nasional yang menjadi payung hukum, implementasi di daerah masih menemui kendala.

Salah satunya adalah minimnya dukungan anggaran bagi organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang edukasi dan pencegahan penyakit ini.

Kondisi layanan kesehatan juga menjadi sorotan, terutama terbatasnya fasilitas isolasi di rumah sakit. Sri Puji menyebut, RSUD hanya memiliki lima tempat tidur untuk isolasi penderita TBC dan HIV/AIDS.

Padahal, angka kasus terus meningkat, terutama di wilayah utara Samarinda yang berbatasan dengan daerah endemis seperti Sulawesi, Madura, dan Banjarmasin.

“Banyak warga masuk tanpa screening. Ini jadi celah penyebaran penyakit,” ujarnya.

Persoalan distribusi obat-obatan pun turut menjadi perhatian. Menurutnya, meski hasil skrining menunjukkan ribuan kasus, ketersediaan obat, terutama untuk TB resisten dan TB anak, seringkali tidak mencukupi.

Sementara itu, penyebaran HIV/AIDS juga mengalami perubahan pola pasca-penutupan lokalisasi. Kini, kasus lebih sering ditemukan di tempat hiburan malam dan rumah kos yang sulit dijangkau pengawasan.

“Pasca-penutupan lokalisasi, penyebarannya justru makin sulit dikontrol. Ini harus masuk dalam strategi kebijakan ke depan,” tegas Sri Puji.

Raperda ini juga dirancang untuk melindungi hak-hak penyintas TBC dan HIV/AIDS dari diskriminasi, khususnya di dunia kerja dan pelayanan publik. (adv/hr/ko)