Pemkab Kukar Kukar Ajukan Pembiayaan Rp1 Triliun ke SMI, Enam Jalur Strategis Jadi Prioritas

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri. (nisa/adakaltim)

Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya memperkuat konektivitas antarwilayah dengan menyiapkan pembiayaan sekitar Rp1 triliun melalui Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dana tersebut direncanakan untuk menangani enam poros jalan strategis yang menghubungkan sejumlah kecamatan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah saat ini adalah menghubungkan seluruh ibu kota kecamatan melalui akses jalan yang memadai. Ia mengakui masih terdapat dua ibu kota kecamatan yang belum terhubung secara optimal, yakni Muara Muntai dan Muara Wis.

“Kalau kita bicara konektivitas antarwilayah, konsepnya adalah bagaimana menghubungkan ibu kota kecamatan yang satu dengan lainnya. Harus kita akui, hari ini masih ada dua ibu kota kecamatan yang belum terhubung, yaitu Muara Muntai dan Muara Wis. Ini menjadi pekerjaan rumah kami,” ujarnya.

Menurut Aulia, untuk membuka konektivitas kedua wilayah tersebut dibutuhkan pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan di kawasan Kota Bangun serta peningkatan akses jalan dari Kota Bangun menuju Marawis. Karena itu, pemerintah daerah tengah mengupayakan skema pembiayaan melalui SMI dengan memanfaatkan dana kurang salur sebagai bagian dari skema pengajuan pembiayaan.

“Kami sedang melakukan permohonan kepada SMI dengan skema pembiayaan yang memanfaatkan dana kurang salur untuk pembangunan beberapa proyek strategis. Salah satunya jalan dari Marawis ke Kota Bangun, termasuk penyelesaian sejumlah ruas yang menjadi jalur penghubung antaribu kota kecamatan,” jelasnya.

Aulia menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk menjadikan seluruh jaringan jalan di Kukar dalam kondisi mantap masih cukup besar. Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, dibutuhkan pembiayaan sekitar Rp8 triliun untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.

“Memang harus kami akui, untuk membuat jalan mantap di Kutai Kartanegara masih dibutuhkan pembiayaan sekitar Rp8 triliun. Ini bukan angka yang sedikit, tetapi kami tidak berkecil hati. Setiap tahun akan tetap kita cicil sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.

Apabila pengajuan pembiayaan sekitar Rp1 triliun kepada SMI terealisasi, terdapat enam poros jalan yang direncanakan menjadi prioritas. Ruas tersebut meliputi Sebulu–Limbungan–Tuan Tuha, Kota Bangun–Marawis, serta akses menuju ibu kota Kecamatan Kota Bangun Darat yang membutuhkan pembangunan jalan karena merupakan kecamatan baru.

Selanjutnya, peningkatan jalan M. Yusuf di Sebulu, ruas Salo Cella–Tanjung Limau di Muara Badak, serta jalur Santan Hulu–Santan Ilir di Kecamatan Marangkayu. Selain enam poros tersebut, pemerintah daerah juga merencanakan penanganan 10 titik longsor yang tersebar di wilayah Kukar.

“Kalau SMI ini tembus, pengajuan kita sekitar Rp1 triliun untuk enam poros. Kita ingin jalur-jalur strategis ini bisa ditangani secara bertahap sehingga konektivitas antarwilayah semakin baik,” ungkap Aulia.

Ia menambahkan, pembiayaan melalui SMI tetap menggunakan perencanaan yang disusun pemerintah daerah. Namun, seluruh usulan proyek harus melalui proses verifikasi untuk memastikan kelayakan pembiayaan sebelum dana dikucurkan.

“Perencanaannya tetap dari pemerintah daerah. Akan tetapi, perencanaan yang kita susun itu diverifikasi oleh SMI. Setelah hasil verifikasi dinyatakan layak dibiayai, SMI akan mengucurkan pembiayaan untuk pelaksanaannya. Intinya, kita ingin mendapatkan hasil pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya. (adv/ns/ko)

Bagikan :