Urus Administrasi Makin Mudah, Mini MPP Kukar Bakal Terintegrasi Layanan Digital

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri. (nisa/adakaltim)

Kutai Kartanegara – Transformasi pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai diarahkan hingga ke tingkat kecamatan. Pemerintah daerah berencana mengembangkan Mini Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan mengintegrasikan layanan administrasi terpadu kecamatan, sistem digital, dan program Kukar Satu Data.

Langkah ini dirancang untuk memangkas jarak pelayanan antara pemerintah kabupaten dan masyarakat di wilayah kecamatan. Melalui Mini MPP, sejumlah urusan administrasi dan perizinan yang selama ini harus diselesaikan di tingkat kabupaten nantinya dapat dilayani lebih dekat dengan tempat tinggal warga.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan konsep Mini MPP akan mengadopsi seluruh jenis layanan yang tersedia di MPP kabupaten, termasuk layanan digital yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai keperluan melalui smartphone.

“Semua layanan yang ada di MPP kita itu semua nanti akan kita replikasi ke Mini MPP di masing-masing kecamatan. MPP kita juga sudah mempersiapkan layanan yang kita sebut dengan metaverse, di mana nanti beberapa layanan bisa diakses melalui smartphone,” katanya.

Dalam penerapannya, Mini MPP akan memiliki fungsi pendampingan bagi masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan digital atau mengalami kendala saat mengakses sistem. Petugas kecamatan akan membantu masyarakat agar proses administrasi tidak terhambat persoalan teknis.

“Mini MPP di kecamatan itu sifatnya mereka menjadi admin ketika terjadi kendala-kendala dalam pengurusan dengan menggunakan smartphone,” jelas Aulia.

Tidak hanya menjadi pusat pendampingan digital, Mini MPP juga diproyeksikan memperluas kewenangan pelayanan di tingkat kecamatan. Pemerintah kabupaten akan mengidentifikasi layanan yang dapat dilimpahkan sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengurus seluruh keperluannya ke Tenggarong.

“Ada beberapa layanan-layanan nanti yang akan kita deliver ke kecamatan-kecamatan, sehingga kawan-kawan di kecamatan tidak perlu datang ke kabupaten untuk mengurus izin-izin yang mana ini bisa kita limpahkan ke kecamatan,” paparnya.

Untuk mendukung pelaksanaan konsep tersebut, Pemkab Kukar akan melakukan peningkatan terhadap layanan PATEN yang telah berjalan di kecamatan. Peningkatan tidak hanya menyangkut sistem pelayanan, tetapi juga kesiapan personel yang akan bertugas memberikan layanan kepada masyarakat.

“Di kecamatan itu kan sudah ada layanan yang kita sebut dengan layanan PATEN. Layanan inilah nanti yang akan kita upgrading untuk proses layanan Mini MPP ini. Kita akan kuatkan sumber daya manusianya dan kita akan lengkapi orangnya,” ungkapnya.

Lebih jauh, Aulia menegaskan integrasi dengan Kukar Satu Data menjadi bagian penting dalam pengembangan pelayanan tersebut. Ketiga sistem, yakni Mini MPP, Kukar Satu Data, dan PATEN, dirancang saling terhubung untuk mendukung kemudahan akses informasi maupun administrasi pemerintahan.

“Jadi nanti Mini MPP, Kukar Satu Data dan layanan PATEN ini akan menjadi satu hal yang terintegrasi di kecamatan dan ini bisa dengan mudah digunakan oleh warga masyarakat kita yang ada di kecamatan,” pungkasnya. (adv/ns/ko)

Bagikan :