Balikpapan – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor agar dampak kabut asap dapat ditangani secara menyeluruh.
Berdasarkan laporan khusus karhutla periode 27 Juli hingga 15 September 2026, tercatat sekitar 13.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Data tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memperkuat langkah perlindungan kesehatan masyarakat selama bencana berlangsung.
Kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah juga menunjukkan tantangan serius. Konsentrasi partikel halus PM2,5 dilaporkan mencapai 10 hingga 13 kali lipat dari ambang batas mutu yang berlaku, sehingga diperlukan penanganan yang terkoordinasi antara pemerintah dan instansi terkait.
Seno Aji mengatakan, penanganan dampak kesehatan harus melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Koordinasi tersebut diperlukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat puskesmas.
“Perlu kerja sama yang baik di tingkat OPD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga kesehatan masyarakat akibat karhutla ini dapat tertangani dengan baik sampai ke tingkat puskesmas,” ujarnya.
Selain dampak kesehatan, Seno menyoroti penanganan kebakaran di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Dalam rapat sebelumnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), koordinasi Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi bagian dari upaya penanganan kebakaran di kawasan tersebut.
Ia berharap Kementerian Kehutanan melakukan pengukuran ulang kawasan Bukit Soeharto agar batas dan cakupan wilayahnya semakin jelas. Kejelasan tersebut dinilai dapat membantu optimalisasi pemantauan dan penanganan kawasan yang berada dalam kewenangan Otorita IKN.
Di tengah penanganan karhutla, pemerintah juga menghadapi persoalan kekeringan. Data pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat 33 titik sungai di 10 kabupaten/kota mengalami kondisi kekeringan, termasuk wilayah yang membutuhkan perhatian terhadap ketersediaan air bagi masyarakat.
Seno mengingatkan, koordinasi tidak boleh berhenti ketika karhutla mulai terkendali. Pemerintah daerah bersama Forkopimda perlu menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim hujan karena potensi banjir dapat muncul di sejumlah wilayah Kaltim. “Koordinasi harus terus kita lakukan. Ketika mendekati musim hujan, ancaman bencana banjir juga akan ada di Kalimantan Timur. Ini memerlukan komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dan Forkopimda,” pungkasnya. (*)
