Kutai Kartanegara – Besarnya anggaran belanja pegawai di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa belanja pegawai sebelumnya berada di kisaran Rp2,4 triliun dan diperkirakan terkoreksi menjadi sekitar Rp2,2 triliun pada tahun ini.
Ia juga menyoroti perbedaan akumulasi penghasilan antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Sunggono, anggaran belanja pegawai mencakup seluruh pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, angka tersebut tidak hanya berkaitan dengan guru, tetapi juga berbagai kelompok aparatur lainnya yang pembiayaannya masuk dalam komponen belanja pegawai.
“Kalau belanja pegawai kita itu Rp2,4 triliun,” ujar Sunggono saat menjelaskan besaran anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan aparatur.
Ia menambahkan, pada tahun ini nominal tersebut diperkirakan mengalami penyesuaian. “Ya, terkoreksi mungkin sekitar tinggal Rp2,2 triliun tahun ini,” katanya.
Dalam pembahasan mengenai tenaga pendidik, Sunggono menyebut porsi belanja untuk guru mendekati separuh dari keseluruhan belanja pegawai yang dibicarakan. Besarnya porsi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan tenaga pendidik menjadi salah satu komponen yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan keuangan daerah.
“Ya, gurunya itu kan saya bilang hampir 50 persennya kan tadi,” ungkapnya.
Selain besaran anggaran, Sunggono menjelaskan adanya perbedaan akumulasi penghasilan antara ASN dan PPPK. Ia menyebut perbandingan penghasilan keduanya hampir mencapai satu banding 2,5, dengan penghasilan satu ASN secara akumulatif disebut mendekati penghasilan 2,5 orang PPPK.
“Maksudnya satu ASN itu kalau diakumulasikan pendapatannya hampir setara dengan 2,5 orang PPPK,” jelas Sunggono.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perhitungan kebutuhan belanja pegawai tidak cukup hanya didasarkan pada jumlah orang yang bekerja. Struktur penghasilan, tunjangan, status kepegawaian, dan komponen pembiayaan lainnya turut memengaruhi besarnya anggaran yang harus disediakan pemerintah daerah.
Ketika ditanya apakah perbedaan tersebut berpotensi mengurangi beban anggaran, Sunggono menyatakan bahwa dampaknya dapat cukup besar. “Sangat bisa mengurangi beban sekali,” tegasnya. (adv/ns/ko)
