Junadi Harap Karang Taruna Kukar Aktif Kawal Pembangunan Daerah

Kutai Kartanegara – Wakil Ketua II DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Junadi, berharap Karang Taruna dapat mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah.

Tidak hanya menjalankan kegiatan kepemudaan, organisasi tersebut juga diharapkan mampu menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat serta membangun komunikasi dengan pemerintah.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri pembukaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Kukar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (18/11/2026).

Ia menilai, Temu Karya menjadi momentum penting bagi keberlanjutan organisasi, terutama dalam menentukan sosok pemimpin yang mampu membawa Karang Taruna berkembang dan menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.

Ia berharap ketua yang terpilih nantinya tidak hanya memiliki kemampuan mengelola organisasi, tetapi juga mempunyai kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Karang Taruna ini memiliki peran yang cukup penting di tengah masyarakat. Karena itu, siapa pun yang nantinya terpilih harus benar-benar memiliki semangat untuk membangun daerah dan mampu membawa organisasi ini menjadi lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Karang Taruna dapat menjadi bagian dari kekuatan sosial dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan.

Kedekatan para kader dengan lingkungan masyarakat menjadi modal untuk mengetahui berbagai kebutuhan serta persoalan yang berkembang di tingkat bawah.

Melalui peran tersebut, Karang Taruna diharapkan dapat membantu memastikan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik.

Berbagai informasi mengenai kebijakan maupun program pembangunan perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat mengetahui arah dan tujuan pelaksanaannya.

“Jangan sampai program yang sudah disusun pemerintah tidak diketahui masyarakat. Di sinilah salah satu peran Karang Taruna, bagaimana informasi itu bisa sampai, dipahami, dan menjadi bagian dari komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat,” kata dia.

Ia juga mengharapkan kepengurusan baru nantinya mampu menjaga kesinambungan organisasi dengan melibatkan lebih banyak generasi muda.

Dengan begitu, Karang Taruna dapat menjadi ruang bagi pemuda untuk mengembangkan kapasitas, membangun kepedulian sosial, serta berkontribusi sesuai potensi masing-masing.

“Kita ingin Karang Taruna ini benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan hanya aktif ketika ada kegiatan organisasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan sosial dan pembangunan di daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Nasional Karang Taruna, Riko Wahyudi, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Kukar selaku pembina utama yang telah memfasilitasi pelaksanaan Temu Karya tersebut.

Ia berharap forum ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu memperkuat organisasi sekaligus membangun hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah.

“Kami dari Pengurus Nasional mengapresiasi kepedulian Pembina Utama Karang Taruna Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memberikan fasilitas terbaik bagi teman-teman Karang Taruna Kukar untuk melaksanakan Temu Karya hari ini,” ungkapnya.

Ia menyebut, konsolidasi internal menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh ketua terpilih agar organisasi dapat berjalan lebih solid.

“Mudah-mudahan melalui kegiatan ini dapat terpilih ketua yang mampu mengonsolidasikan organisasi secara internal, sekaligus membangun kolaborasi dengan Pemkab Kukar,” tutupnya. (adv/ns/ko)

Sekitar 1.200 Anak di Kukar Belum Miliki Wali, Pemkab Bakal Gandeng Kejaksaan

Kutai Kartanegara – Sekitar 1.200 anak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tercatat belum memiliki status perwalian yang jelas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpengaruh terhadap kepastian administrasi kependudukan sekaligus akses anak terhadap berbagai layanan dasar, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar terkait fasilitasi proses perwalian anak. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari payung kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan persoalan perwalian anak bukan sekadar menyangkut penetapan wali, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar anak yang membutuhkan kepastian administrasi kependudukan.

“Di Kutai Kartanegara masih ada sekitar 1.200 anak yang hari ini belum mendapatkan perwalian. Ketika anak-anak ini tidak mendapatkan perwalian, status kependudukan mereka masih menjadi tanda tanya,” ujar Aulia.

Menurutnya, ketidakjelasan status kependudukan dapat menghambat anak dalam mengakses berbagai program pelayanan pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi persyaratan administrasi untuk memperoleh layanan pendidikan maupun kesehatan.

“Ketika status kependudukannya tidak jelas, mereka tidak bisa mengakses hak-hak layanan dasar yang seharusnya didapatkan. Misalnya pendidikan untuk mendapatkan sekolah gratis dan layanan kesehatan untuk mendapatkan BPJS Kesehatan, karena secara administrasi mereka belum memiliki NIK,” jelasnya.

Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Kukar akan melakukan pengolahan dan verifikasi basis data anak yang membutuhkan perwalian. Kejaksaan akan memberikan pendampingan, sedangkan proses penetapan perwalian dilakukan melalui persidangan di Pengadilan Agama sesuai kewenangannya.

Aulia menjelaskan, setelah proses perwalian dinyatakan sah, anak-anak tersebut dapat diproses untuk memperoleh NIK sesuai ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku. Dengan demikian, mereka memiliki kejelasan identitas hukum dan dapat mengakses pelayanan publik sebagaimana mestinya.

“Dengan adanya perwalian ini, database-nya diproses oleh pemerintah daerah dan didampingi kejaksaan, kemudian disidangkan oleh Pengadilan Agama. Setelah perwaliannya sah, mereka akan diberikan NIK bukan berdasarkan wali yang mengambil mereka, tetapi sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Ia berharap kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk memastikan tidak ada anak di Kukar yang kehilangan akses pelayanan dasar hanya karena persoalan administrasi dan status perwalian.

“Harapan kita, dengan adanya proses perwalian ini, anak-anak di Kutai Kartanegara yang status kependudukannya belum jelas bisa menjadi jelas. Sehingga mereka bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Meski demikian, Aulia menyebut angka 1.200 anak tersebut masih berdasarkan data statistik awal. Pemerintah daerah akan melakukan verifikasi faktual untuk memastikan jumlah sebenarnya sekaligus mengetahui kondisi masing-masing anak.

“Ini masih data statistik, sekitar 1.200 anak. Nanti kita akan coba verifikasi faktual ke lapangan dengan melibatkan teman-teman RT. Kita ingin memastikan apakah benar sebanyak itu anak-anak yang belum mendapatkan status perwalian atau belum memiliki orang tua yang bisa menjadi tempat mereka menginduk untuk mendapatkan NIK,” pungkasnya. (adv/ns/ko)

Buka Temu Karya Karang Taruna Kukar, Bupati Aulia Rahman Basri Minta Pemilihan Ketua Utamakan Persaudaraan

Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mengingatkan seluruh peserta Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Kukar agar mengedepankan semangat persaudaraan dan mengutamakan kepentingan organisasi dalam proses pemilihan ketua baru.

Ia berharap dinamika pemilihan tidak berkembang menjadi persaingan yang justru menguras energi dan merusak hubungan antarkader.

Pesan tersebut disampaikan Aulia saat membuka Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Kukar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk melakukan revitalisasi organisasi sekaligus menentukan kepemimpinan baru Karang Taruna Kukar.

Aulia menjelaskan, Temu Karya merupakan pintu masuk bagi organisasi untuk melakukan pembenahan dan memperkuat kembali peran kelembagaan. Salah satu agenda utamanya adalah proses demokrasi pemilihan Ketua Karang Taruna Kabupaten Kukar yang baru.

“Temu Karya ini merupakan pintu masuk untuk kita melakukan revitalisasi organisasi, di mana dalam Temu Karya ini nantinya kita akan melakukan suatu proses demokrasi pemilihan Ketua Umum Baru Karang Taruna Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Dalam arahannya, Aulia mengambil pengalaman pelaksanaan pemilihan Ketua Karang Taruna Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai contoh. Saat itu, menurutnya, dinamika pencalonan berlangsung cukup tinggi karena banyak kader yang berminat menjadi ketua.

Namun, semangat kecintaan terhadap organisasi akhirnya mendorong para kader untuk duduk bersama dan menyepakati sosok yang dinilai siap mengemban tanggung jawab.

“Akan tetapi, dari sekian banyak, karena melihat kecintaan terhadap organisasi, duduk bersama, disepakati bersama, dipilih siapa yang paling siap dan siapa yang paling mau mengorbankan diri untuk menjadi Ketua Karang Taruna,” ungkapnya.

Ia mengapresiasi proses tersebut karena para kader mampu mengedepankan musyawarah hingga pemilihan berlangsung secara aklamasi. Menurut Aulia, energi organisasi seharusnya digunakan untuk mencari pemimpin terbaik, bukan dihabiskan dalam perselisihan antarkandidat.

“Energi dihabiskan untuk mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Tidak gontok-gontokan dalam forum. Ketika masuk dalam forum Temu Karya, semua bersepakat untuk melaksanakan pemilihan secara aklamasi,” katanya.

Aulia berharap suasana serupa dapat terwujud dalam Temu Karya Karang Taruna Kukar. Ia mengingatkan bahwa persaingan yang berlebihan hanya akan menyisakan persoalan setelah pemilihan selesai, sehingga organisasi kehilangan momentum untuk menjalankan program pengabdian.

“Kepada teman-teman yang bermusyawarah hari ini, kami berpesan junjung tinggi persaudaraan, utamakan pemikiran yang jernih, pemikiran yang dingin, pikirkan yang terbaik untuk daerah kita Kukar. Jangan habiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif,” tegasnya. (adv/ns/ko)

Festival Cerau Nasi Bekepor VII, Kepada Disdikbud Kukar Ajak Generasi Muda Jaga Warisan Budaya

Kutai Kartanegara – Pelestarian budaya lokal tidak cukup hanya dengan mengenang tradisi masa lalu, tetapi harus diwujudkan melalui kegiatan nyata agar tetap hidup dan dikenal generasi mendatang. Semangat inilah yang diangkat dalam Festival Cerau Nasi Bekepor VII Tahun 2026 yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Rabu (18/11/2026).

Mengusung tema “Menjaga Warisan Budaya Etam”, festival tersebut dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar), Heriansyah. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi sekaligus wadah memperkenalkan kembali kekayaan tradisi kuliner masyarakat Kutai kepada generasi muda.

Dalam sambutannya, Heriansyah menyampaikan apresiasi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Unikarta beserta seluruh panitia yang telah berinisiatif menyelenggarakan festival tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap keberlanjutan warisan budaya daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unikarta beserta seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, nasi bekepor bukan sekadar sajian tradisional, melainkan bagian dari identitas masyarakat Kutai yang memiliki nilai historis, sosial, dan budaya. Di balik proses pembuatannya terdapat pengetahuan mengenai bahan pangan, teknik memasak, tata cara penyajian hingga filosofi kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun.

Heriansyah juga menguraikan makna tradisi cerau, yakni cara memasak masyarakat Kutai menggunakan kenceng atau periuk berbahan besi maupun tembaga yang memiliki telinga. Proses memasaknya menggunakan pembakaran jerami atau kayu, mulai dari menanak beras hingga mencapai tingkat kematangan sempurna.

Hidangan tersebut biasanya disajikan bersama jukut pija atau ikan asin, ikan segar, gangan labu, serta pirik cabek. Kombinasi makanan itu memperlihatkan kekayaan kuliner tradisional yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Kutai.

“Di dalam cerau nasi bekepor ini terdapat filosofi kebersamaan, penghormatan pada makanan, dan semangat berbagi. Nilai-nilai inilah yang harus kita rawat, sebab kebudayaan bukan hanya sesuatu yang kita kenal dari masa lalu, melainkan sesuatu yang harus tetap hidup dan berkembang menjadi bagian kehidupan masyarakat hari ini maupun masa depan,” tegasnya.

Ia menilai Festival Cerau Nasi Bekepor menjadi salah satu upaya penting untuk menjaga keberlanjutan budaya daerah, terlebih kegiatan tersebut melibatkan mahasiswa sebagai generasi penerus. Keterlibatan generasi muda diharapkan mampu memperkuat rasa memiliki terhadap tradisi dan identitas masyarakat Kutai.

Menurutnya, pelestarian budaya harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga adat, komunitas seni, pelaku usaha hingga masyarakat perlu mengambil bagian agar kekayaan budaya Kukar tetap terjaga.

“Kita ingin agar kebudayaan Kukar tidak hanya dikenal di lingkungan lokal, tetapi juga dapat menjadi daya tarik wisata budaya, memperkuat ekonomi kreatif, membuka peluang usaha bagi masyarakat, dan meningkatkan kebanggaan terhadap identitas daerah,” pungkasnya. (adv/ns/ko)