Kutai Kartanegara – Sekitar 1.200 anak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tercatat belum memiliki status perwalian yang jelas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpengaruh terhadap kepastian administrasi kependudukan sekaligus akses anak terhadap berbagai layanan dasar, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar terkait fasilitasi proses perwalian anak. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari payung kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan persoalan perwalian anak bukan sekadar menyangkut penetapan wali, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar anak yang membutuhkan kepastian administrasi kependudukan.
“Di Kutai Kartanegara masih ada sekitar 1.200 anak yang hari ini belum mendapatkan perwalian. Ketika anak-anak ini tidak mendapatkan perwalian, status kependudukan mereka masih menjadi tanda tanya,” ujar Aulia.
Menurutnya, ketidakjelasan status kependudukan dapat menghambat anak dalam mengakses berbagai program pelayanan pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi persyaratan administrasi untuk memperoleh layanan pendidikan maupun kesehatan.
“Ketika status kependudukannya tidak jelas, mereka tidak bisa mengakses hak-hak layanan dasar yang seharusnya didapatkan. Misalnya pendidikan untuk mendapatkan sekolah gratis dan layanan kesehatan untuk mendapatkan BPJS Kesehatan, karena secara administrasi mereka belum memiliki NIK,” jelasnya.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Kukar akan melakukan pengolahan dan verifikasi basis data anak yang membutuhkan perwalian. Kejaksaan akan memberikan pendampingan, sedangkan proses penetapan perwalian dilakukan melalui persidangan di Pengadilan Agama sesuai kewenangannya.
Aulia menjelaskan, setelah proses perwalian dinyatakan sah, anak-anak tersebut dapat diproses untuk memperoleh NIK sesuai ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku. Dengan demikian, mereka memiliki kejelasan identitas hukum dan dapat mengakses pelayanan publik sebagaimana mestinya.
“Dengan adanya perwalian ini, database-nya diproses oleh pemerintah daerah dan didampingi kejaksaan, kemudian disidangkan oleh Pengadilan Agama. Setelah perwaliannya sah, mereka akan diberikan NIK bukan berdasarkan wali yang mengambil mereka, tetapi sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.
Ia berharap kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk memastikan tidak ada anak di Kukar yang kehilangan akses pelayanan dasar hanya karena persoalan administrasi dan status perwalian.
“Harapan kita, dengan adanya proses perwalian ini, anak-anak di Kutai Kartanegara yang status kependudukannya belum jelas bisa menjadi jelas. Sehingga mereka bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Meski demikian, Aulia menyebut angka 1.200 anak tersebut masih berdasarkan data statistik awal. Pemerintah daerah akan melakukan verifikasi faktual untuk memastikan jumlah sebenarnya sekaligus mengetahui kondisi masing-masing anak.
“Ini masih data statistik, sekitar 1.200 anak. Nanti kita akan coba verifikasi faktual ke lapangan dengan melibatkan teman-teman RT. Kita ingin memastikan apakah benar sebanyak itu anak-anak yang belum mendapatkan status perwalian atau belum memiliki orang tua yang bisa menjadi tempat mereka menginduk untuk mendapatkan NIK,” pungkasnya. (adv/ns/ko)




