Gantikan Almarhum Junaidi, Akbar Haka Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Kukar

Tenggarong – Akbar Haka Saputra resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW), menggantikan almarhum Junaidi dari Fraksi PDI Perjuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.

Pelantikan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-28 Masa Sidang III yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar pada Senin (28/7/2025).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani dan turut dihadiri Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Sekretaris Daerah Sunggono, perwakilan DPRD Provinsi Kaltim, jajaran Forkopimda, serta para kepala dinas dan badan di lingkungan Pemkab Kukar.

Setelah pembacaan SK Gubernur Kaltim dan pengucapan sumpah jabatan, Akbar Haka dinyatakan sah sebagai anggota dewan.

“DPRD ini konsisten pada peraturan perundang-undangan. Dengan jumlah 45 orang, artinya sudah memenuhi aspirasi seluruh rakyat Kutai Kartanegara tanpa terkecuali. Sehingga kerja-kerja DPRD bisa lebih maksimal,” ujar Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani usai paripurna.

Ahmad Yani mengatakan, dengan hadirnya Akbar Haka sebagai anggota baru memperkuat soliditas lembaga dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Dengan formasi yang kembali utuh, DPRD Kukar diyakini akan lebih optimal dalam mendukung program pembangunan daerah secara menyeluruh.

“Dan kita berharap beliau ini bisa lebih maksimal bekerja, tentu harapan kita menjalankan sumpah jabatannya lebih optimal lagi. Kita harap aspiratif, mampu berkomunikasi di semua tingkatan dan semua kalangan,” ucapnya.

Akbar nantinya akan mengisi posisi di Komisi IV yang membidangi pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan sektor sosial.

Ia juga ditunjuk sebagai anggota Badan Musyawarah (Banmus), menyesuaikan struktur Fraksi PDIP di alat kelengkapan dewan.

“Saya sangat mengenal karena beliau itu merupakan Ketua Kekraf Kukar. Dengan bergabungnya beliau akan membuat DPRD ini lebih progresif lagi, lebih mandiri lagi, dan bisa mengoptimalkan kemampuan-kemampuan yang selama ini belum dilakukan DPRD termasuk kreasi-kreasi khas anak muda,” kata Ahmad Yani.

Sementara itu, di hadapan awak media, Akbar menyatakan kesiapannya menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

Ia menegaskan tekad untuk aktif menyerap aspirasi masyarakat dan memajukan potensi budaya lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi kreatif daerah.

Akbar mengatakan, dirinya ingin membawa perspektif baru dalam lembaga legislatif, terutama dengan latar belakangnya di bidang seni dan ekonomi kreatif yang dinilainya relevan untuk mendorong transformasi ekonomi Kukar yang lebih berkelanjutan dan partisipatif.

“Perintah partai langsung turun ke bawah untuk menyerap keluhan warga, karena memang Ketua Umum langsung Ibu Megawati Soekarnoputri bahwasannya jabatan yang diemban itu bukanlah jabatan untuk bermewah-mewahan, tapi harus turun ke bawah ke rakyat, mendengar aspirasi untuk disuarakan,” pungkasnya. (ak/ko)

DPRD Kukar Bahas Laporan Realisasi Semester I APBD 2025 dan Prognosis Semester II

Tenggarong – Laporan realisasi semester pertama APBD Tahun Anggaran 2025 dan prognosis untuk enam bulan berikutnya menjadi pokok pembahasan dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Rapat digelar di ruang sidang utama DPRD Kukar, Tenggarong pada Senin (21/7/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, didampingi Wakil Ketua I Abdul Rasid, Wakil Ketua II Junadi, dan Wakil Ketua III Aini Farida.

Sedangkan dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Sunggono, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Kukar.

Dalam rapat tersebut, Ahmad Yani menegaskan pentingnya sinkronisasi antara realisasi anggaran dengan perencanaan belanja daerah.

DPRD bersama pemerintah kabupaten bersepakat untuk lebih selektif dalam menyusun belanja agar tidak membebani keuangan daerah di luar kemampuan fiskal.

“Ya tentu ini yang kita harap, karena ini adalah menuju APBD Perubahan Tahun 2025. Kita berharap prognosis yang disampaikan itu konsisten, jika ketersediaan dana Rp5 triliun tetapi belanjanya direncanakan Rp6 triliun, berarti kan tidak sesuai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, koreksi belanja akan difokuskan pada program-program yang benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

DPRD Kukar akan memastikan setiap anggaran mendukung pembangunan dan mewujudkan Kukar Idaman Terbaik sesuai visi pemerintahan saat ini.

Selain itu, DPRD juga akan menyoroti penggunaan SILPA dari APBD tahun sebelumnya agar penggunaannya transparan dan tepat sasaran.

Prioritas pembayaran gaji pegawai, tenaga pendidik, dan tenaga medis pun kembali ditegaskan agar tidak terulang masalah keterlambatan pembayaran.

“Apapun yang terjadi, kami di DPRD tentu akan menggunakan kebijakan untuk membantu memangkas anggaran-anggaran yang realistis dan rasional,” tegas Ahmad Yani.

Ahmad Yani pun berharap program prioritas pemerintah daerah dapat segera disesuaikan agar selaras dengan visi Kukar Idaman Terbaik.

“Saat ini kita masih mengacu pada program Kukar Idaman. Kita berharap program ini segera disesuaikan menjadi Kukar Idaman Terbaik, karena janji-janji pemerintah kabupaten yang baru ini harus direalisasikan secepatnya,” pungkasnya. (ak/ko)