Ambulans yang Tak Sampai ke Gang-Gang Kecil: DPRD Samarinda Dorong Solusi Nyata

Samarinda – Suara sirene ambulans mungkin biasa terdengar di jalan-jalan besar Kota Samarinda. Namun di gang-gang sempit dan pelosok RT, suara itu kerap absen, bahkan dalam kondisi darurat.

Melihat kondisi ini, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, angkat bicara. Ia menyoroti minimnya unit ambulans yang tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti Puskesmas, maupun di tingkat komunitas seperti RT.

“Banyak tempat belum memiliki ambulans. Kalaupun ada, belum cukup. Akhirnya masyarakat kesulitan saat membutuhkan transportasi medis,” ucap Novan.

Novan menyebut bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya soal keberadaan dokter atau obat, tetapi juga bagaimana pasien bisa sampai ke fasilitas kesehatan dengan aman dan cepat.

“Kami ingin ada penambahan armada ambulans, baik di Puskesmas maupun RT. Tapi distribusinya harus adil, jangan hanya numpuk di wilayah tertentu,” tegasnya.

Ia bahkan mengusulkan model kolaboratif: satu ambulans untuk beberapa RT, atau pengelolaan melalui Puskesmas yang melayani wilayah administratif tertentu.

“Ini bukan soal fasilitas semata, tapi soal keadilan dan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang setara,” tuturnya.

Langkah ini, menurut Novan, bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi investasi sosial jangka panjang demi membangun sistem kesehatan yang inklusif dan responsif di Samarinda. (adv/hr/ko)

DPRD Samarinda Siap Lanjutkan Aspirasi Warga dan Mahasiswa terkait Isu Strategis Kota

Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Romadhony Putra Pratama, menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat, termasuk sejumlah isu yang disuarakan oleh kalangan mahasiswa.

Menurutnya, DPRD telah aktif menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja untuk menampung dan membahas berbagai isu strategis di Kota Samarinda.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan serapan anggaran dan banjir yang masih menjadi momok bagi warga kota.

“Rekomendasi yang disampaikan akan kami bahas terlebih dahulu di internal DPRD. Kami tidak bisa langsung memutuskan, tetapi semua masukan itu penting dan akan kami tindak lanjuti,” jelas Romadhony.

Ia menyebutkan, DPRD juga akan memanggil sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meminta penjelasan terkait perkembangan penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.

Bahkan, jika diperlukan, DPRD siap menggunakan hak interpelasi untuk mengevaluasi kinerja OPD secara lebih mendalam.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah.

“Kami butuh pengawasan dari masyarakat. Silakan datang saat rapat, supaya bisa melihat langsung apakah yang disuarakan hari ini benar-benar diperjuangkan,” tutupnya. (Adv)