Tenggarong – Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim), Irjen Pol Endar Priantoro membenarkan kabar pencopotan Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Dody Surya Putra dan sekaligus menunjuk AKBP Khairul Basyar sebagai penggantinya.
Langkah ini diambil menyusul mencuatnya dugaan intimidasi yang dilakukan Dody terhadap anggota DPD RI asal Kaltim, Yulianus Henock Sumual.
Menurutnya, keputusan itu diambil oleh Kapolri demi menjaga ketertiban dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Kapolres Kukar memang berdasarkan keputusan Kapolri dilakukan mutasi. Yang bersangkutan menurut kriteria kami tidak pas untuk memimpin. Diganti pejabat baru agar lebih bijak dan komunikatif dengan masyarakat,” ujarnya usai audiens bersama masyarakat hukum adat di Mapolres Kukar, Senin (25/8/2025).
Sebagai gantinya, Polri menunjuk AKBP Khairul Basyar yang sebelumnya menjabat Kapolres Berau untuk memimpin Polres Kukar.
Endar menilai, kehadiran Khairul adalah langkah baru untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Harapannya, Kapolres yang baru dapat memimpin lebih bijak, lebih komunikatif dengan masyarakat, dan membawa kebaikan untuk semuanya di Kutai Kartanegara,” tutupnya.
Sebagai informasi, Kisruh ini bermula pada 15 Agustus 2025. Saat itu, anggota DPD RI Kaltim, Yulianus Henock Sumual tengah mengkonfirmasi dengan menanyakan dugaan kriminalisasi terhadap warga Kelurahan Jahab melalui pesan WhatsApp.
Namun, pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab secara jelas justru berujung pada ketegangan.
Henock mengaku dirinya ditelepon dengan nada tinggi oleh Dody. Lebih jauh lagi, ia merasa dilecehkan lewat pesan yang menantang dirinya untuk datang ke Polres, bahkan menyinggung soal kemungkinan dirinya diberhentikan dari keanggotaan DPD RI.
“Beliau menulis saya bisa di-PAW. Saya heran, kok polisi bisa bilang begitu,” ungkap Henock.
Pernyataan itu sontak menimbulkan kehebohan, terlebih karena menyangkut wibawa seorang senator.
Bagi Henock, sikap seperti itu tak sepatutnya datang dari seorang pejabat kepolisian.
Ia menilai pencopotan yang dilakukan Polri adalah langkah tepat, meski dirinya masih menunggu sikap ksatria berupa permintaan maaf terbuka dari Dody.
“Polisi adalah milik rakyat, oleh rakyat, dan harus bersama rakyat. Kasus ini semoga jadi pelajaran agar polisi selalu memberi perlindungan kepada masyarakat,” tandasnya. (ak/ko)