Kutai Kartanegara – Isu pemadaman listrik bergilir yang belakangan terjadi menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT PLN untuk mengetahui kendala yang menyebabkan gangguan pasokan listrik di masyarakat.
Aulia menjelaskan, operasional PLN bukan berada langsung di bawah kewenangan pemerintah daerah. Meski demikian, Pemkab Kukar tetap berupaya menyuarakan kepentingan masyarakat agar persoalan kelistrikan mendapat penanganan.
“Ya, karena kalau PLN ini kan sebenarnya cuma mitra dari pemerintah. Kita tidak terlibat langsung dalam proses operasional dari PLN itu sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterbatasan kewenangan bukan alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengambil langkah koordinasi. Menurutnya, ketersediaan listrik merupakan salah satu kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Akan tetapi, sebagai pemerintah daerah yang hari ini juga ingin memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga masyarakat kita, maka kami dari pemerintah daerah sudah berkomunikasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak PLN terkait kendala-kendala yang mereka alami dalam proses pemadaman ini sendiri,” katanya.
Selain berkoordinasi dengan PLN, Pemkab Kukar juga mendorong solusi jangka panjang apabila kebutuhan listrik di daerah belum dapat dipenuhi secara memadai. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang di wilayah Kukar.
“Oleh karenanya, kemarin kami sampaikan bahwa kalau seandainya memang kita di Kukar masih memiliki keterbatasan atau kekurangan daya untuk pembangunan maupun kebutuhan listrik, maka kami mendorong pembangunan PLTU Mulut Tambang di Kabupaten Kukar,” ungkapnya.
Aulia menyebut usulan tersebut telah dibawa ke tingkat pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia berharap persoalan pasokan listrik di daerah penghasil batu bara mendapat perhatian serius, terutama ketika masyarakat masih menghadapi kendala kelistrikan.
“Kemarin, hal ini sudah kami sampaikan sampai ke Kementerian ESDM,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena Kukar merupakan salah satu daerah penghasil batu bara. Menurutnya, masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam semestinya juga memperoleh manfaat berupa dukungan infrastruktur dasar yang memadai, termasuk pasokan listrik.
“Kami sampaikan kepada Kementerian ESDM bidang kelistrikan bahwa Bapak-Ibu bisa merasakan betapa sakitnya hati warga masyarakat Kukar yang setiap hari melihat ponton batu bara lewat di depan mata mereka, sementara di sisi lain kondisi listrik ini masih menjadi salah satu kendala,” tutur Aulia. (adv/ns/ko)
