ADAKALTIM – Kekhawatiran lahan masyarakat ikut masuk dalam objek pelelangan aset kepailitan Kalpataru Group menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Pasalnya, sebagian lahan yang masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut diklaim masyarakat tidak pernah diserahkan, dibebaskan, maupun mendapatkan ganti rugi dari pihak perusahaan.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar bersama pihak terkait di Ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan ini membahas kepastian hukum HGU, penanganan aset kepailitan, serta perlindungan hak masyarakat yang terdampak.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan pihaknya ingin memastikan persoalan HGU Kalpataru yang selama ini berdampak terhadap masyarakat di sejumlah desa dan kecamatan dapat menemukan penyelesaian.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mempertemukan masyarakat dengan kurator dan kuasa hukum yang menangani aset perusahaan.
Terlebih, Kalpataru Group juga memiliki keterkaitan dengan kewajiban pinjaman perbankan yang menjadi bagian dari persoalan kepailitan.
“Kita ingin mengetahui sejauh mana persoalan ini berjalan. Jangan sampai masyarakat terus berada dalam ketidakpastian, sementara proses penanganan aset perusahaan juga berjalan. Karena itu, semua pihak harus duduk bersama dan mencari penyelesaian yang tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, terdapat dua persoalan utama yang perlu segera ditindaklanjuti.
Pertama, memastikan pencabutan HGU karena perizinan perusahaan sudah tidak berlaku.
Kedua, mempertemukan kepentingan masyarakat dan kurator agar sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui kesepakatan.
Ia juga menyoroti belum tersampaikannya Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai pencabutan perizinan kepada pihak-pihak yang menangani perkara kepailitan, termasuk pengadilan di Surabaya.
Padahal, dokumen tersebut penting untuk memberikan kejelasan mengenai status perizinan perusahaan.
DPRD pun meminta pemerintah daerah memastikan SK tersebut disampaikan kepada kurator maupun pengadilan agar menjadi bahan pertimbangan dalam proses penanganan aset.
“Kalau memang izinnya sudah dicabut, tentu tidak boleh ada lagi aktivitas perkebunan atas nama perusahaan tersebut. Ini harus diketahui oleh kurator maupun pengadilan, supaya tidak ada lagi kegiatan operasional yang dilakukan tanpa dasar perizinan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menyebut, pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap kegiatan yang dilakukan kurator di lapangan dikoordinasikan terlebih dahulu.
Hal ini penting agar tidak memicu persoalan baru, terutama berkaitan dengan lahan yang selama ini dikuasai masyarakat.
DPRD, lanjutnya, juga menginginkan penyelesaian dilakukan melalui komunikasi yang baik.
Masyarakat diminta tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat sebelum melakukan aksi, sehingga setiap persoalan dapat dibicarakan dan dicarikan jalan keluar bersama.
Meski demikian, ia menegaskan kepentingan kurator dalam menyelesaikan kewajiban perusahaan kepada kreditur tetap harus diperhatikan.
Namun, hal tersebut tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat yang memiliki persoalan penguasaan lahan.
“Kita tidak ingin hanya satu pihak yang diuntungkan. Hak masyarakat harus diperhatikan, tetapi kewenangan kurator dalam proses kepailitan juga perlu dihormati. Pemerintah harus bisa memfasilitasi agar kedua kepentingan ini bertemu dan ada penyelesaian yang jelas,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar, Samsiar, menjelaskan kekhawatiran masyarakat muncul karena lahan yang selama ini mereka kuasai masuk dalam kawasan HGU Kalpataru Group.
Masyarakat mempertanyakan kemungkinan lahan tersebut ikut disita dan dilelang meskipun tidak pernah dibebaskan atau mendapatkan ganti rugi dari perusahaan.
Dalam RDP, disepakati pemerintah daerah akan mengirimkan surat kepada pihak kurator dengan tembusan kepada instansi terkait.
Surat tersebut menjelaskan bahwa izin Kalpataru Group telah dicabut sejak Juni 2021, sedangkan kurator baru ditunjuk pada 2026.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah juga akan kembali mengupayakan penyelesaian status HGU melalui koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dalam RDP, BPN telah menyampaikan sejumlah tahapan yang dapat ditempuh untuk proses pencabutan atau pembatalan HGU.
Ia mengungkapkan, upaya penyelesaian sebenarnya sudah dilakukan sejak 2022.
Saat itu, Bupati bersama tim pemerintah daerah menemui Direktur Jenderal Perkebunan dan memperoleh surat pengantar untuk disampaikan kepada Kementerian ATR.
Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut terkait pembatalan HGU maupun penetapan kawasan tersebut sebagai tanah terlantar.
Persoalan semakin kompleks karena HGU dengan luas sekitar 78 ribu hektare tersebut diketahui menjadi agunan di salah satu bank Qatar.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah berharap penyelesaian status HGU dan kepastian lahan masyarakat dapat dilakukan sebelum proses penanganan aset berlanjut lebih jauh.
“Harapan kami, hak masyarakat tetap bisa dipertahankan, sementara hak perusahaan yang memang menjadi bagian dari proses kepailitan juga tetap dihormati. Kami ingin mencari jalan keluar yang mempertimbangkan seluruh kepentingan yang ada,” tutupnya. (adv/ns/ko)




