Kutai Kartanegara – Keterbatasan kemampuan pembiayaan daerah mendorong Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara mencari pola dukungan lain agar aktivitas komunitas kreatif di berbagai kecamatan tetap dapat berlangsung.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah membuka ruang kerja sama dengan pihak-pihak komunitas yang memiliki program sejalan. Dukungan pemerintah kemudian dapat dipadukan dengan sumber dukungan lainnya sehingga kegiatan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar, Awang Agus Dharmawan, mengatakan kolaborasi menjadi salah satu langkah yang terus dikembangkan di tengah kondisi anggaran yang terbatas.
“Kami terus mencari cara supaya kegiatan kreatif masyarakat tetap berjalan. Dukungan pemerintah bisa kita sinergikan dengan program dari pihak lain yang memiliki tujuan yang sama,” ujar Agus, Jumat (18/9/2026).
Di sisi lain, Dispar Kukar masih menjalankan program stimulus yang diperuntukkan bagi komunitas kreatif di tingkat kecamatan. Sejumlah kegiatan telah mendapatkan dukungan, bahkan sebagian sudah memasuki tahap pelaksanaan.
Dukungan tersebut diberikan menyesuaikan karakter kegiatan dan kebutuhan masing-masing komunitas. Tidak seluruh stimulus disalurkan dalam bentuk uang tunai karena bentuk bantuan dapat disesuaikan dengan program yang dijalankan serta kondisi keuangan daerah.
Beberapa kegiatan yang telah memperoleh dukungan di antaranya Festival Adat Cerau atau Cerau Kampong Tuha Kelampak di Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, serta Kukar Reggae Fest yang digelar di Taman Musik Kecamatan Tenggarong.
Agus menjelaskan, proses pemberian stimulus juga berjalan secara bertahap. Ada kegiatan yang telah menyelesaikan proses kontrak dan mulai dilaksanakan, sedangkan kegiatan lainnya masih berada pada tahap menunggu kontrak.
“Program stimulusnya sudah berjalan. Ada kegiatan yang kontraknya sudah selesai dan sudah dilaksanakan, sementara beberapa lainnya masih menunggu proses kontrak sebelum mulai berjalan,” jelasnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat Dispar harus menentukan dukungan berdasarkan kemampuan yang tersedia. Harapan untuk menjangkau seluruh komunitas tetap ada, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Pola kolaborasi pun dinilai dapat menjadi penguat agar program komunitas tidak berhenti hanya karena keterbatasan APBD. Pemerintah tetap dapat memberikan dukungan sembari menghubungkan kegiatan dengan pihak lain yang memiliki ruang untuk bersinergi.
“Sebenarnya kami ingin semua komunitas mendapatkan stimulus, tetapi kondisi anggaran membuat kami harus menyesuaikan. Karena itu, kami terus mencari solusi melalui kolaborasi dengan pihak lain agar kegiatan tetap berjalan dan tidak terlalu membebani APBD,” pungkasnya. (adv/nr/ko)
