BERITA TERBARU

Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk membangun pelabuhan penumpang baru di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.

Sebagai wakil rakyat dari daerah tersebut, Joha menilai pembangunan pelabuhan harus direncanakan secara matang agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Meski mendukung, Joha mengingatkan agar Pemkot tidak hanya fokus pada pembangunan fisik pelabuhan. Ia menekankan bahwa ketersediaan akses jalan yang memadai serta integrasi dengan sistem transportasi publik harus menjadi perhatian utama sejak awal perencanaan.

“Pemerintah pasti mempersiapkan semuanya, termasuk akses jalan dan transportasinya. Itu sudah pasti harus diperhatikan,” ujar politisi Partai NasDem ini.

Menurutnya, pemilihan lokasi pelabuhan di Bukuan cukup rasional, mengingat keterbatasan lahan di pusat kota untuk pengembangan infrastruktur besar seperti pelabuhan penumpang. Ketersediaan lahan di kawasan pinggiran seperti Palaran dinilai menjadi salah satu pertimbangan utama Pemkot.

“Pemerintah pasti sudah menghitung dan menganalisa kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mendukung keberadaan pelabuhan di sana,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Joha juga menyoroti pentingnya fasilitas penunjang di sekitar pelabuhan, seperti penginapan, serta mendorong partisipasi masyarakat dan investor dalam mendukung pengembangan kawasan tersebut.

Ia berharap pembangunan pelabuhan ini dapat dirancang dengan baik, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan menjadi proyek yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi warga Samarinda, khususnya masyarakat Palaran. (Adv)

Samarinda – DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan melalui evaluasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) yang telah bekerja selama enam bulan terakhir.

Evaluasi ini dinilai sebagai langkah konkret untuk memperkuat kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah kota.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan bahwa evaluasi kinerja Pansus tidak hanya bertujuan memastikan keberlanjutan program legislasi, tetapi juga mendorong lahirnya kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.

“Setiap Pansus telah menyampaikan laporan hasil kinerjanya. Tapi dari evaluasi tersebut, tiga dari empat Pansus mengusulkan pembentukan Pansus baru untuk menindaklanjuti sejumlah agenda strategis yang belum sempat dijalankan secara optimal,” jelas Novan.

Tiga Pansus tersebut yakni Pansus II, III, dan IV menyatakan perlunya tim baru guna mendalami berbagai isu yang belum tertangani selama masa kerja sebelumnya.

Sementara itu, Pansus I memilih untuk melanjutkan tugasnya, terutama dalam menyelesaikan persoalan terkait pengelolaan dan ketersediaan lahan pemakaman umum di Samarinda.

“Untuk Pansus I berkaitan dengan pemakaman umum tetap akan dilanjutkan. Jadi mereka akan menambah masa kerjanya,” ujar Novan yang juga politisi dari Partai Golkar.

Ia menegaskan bahwa perpanjangan masa kerja Pansus I sangat penting, mengingat isu pemakaman masih menjadi permasalahan krusial yang belum mendapat solusi menyeluruh.

Kebijakan lanjutan diharapkan dapat memberi arah yang lebih jelas dalam pengelolaan lahan dan pelayanan pemakaman bagi masyarakat Samarinda. (Adv)

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah kota untuk menjamin hak dasar masyarakat atas layanan pemakaman yang layak dan terjangkau, khususnya bagi warga kurang mampu.

Salah satu usulan konkret yang tengah dibahas adalah penyediaan lahan pemakaman gratis lengkap dengan fasilitas penguburan oleh pemerintah.

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vanandza, menegaskan bahwa pemakaman seharusnya tidak menjadi beban finansial tambahan bagi keluarga yang tengah berduka.

“Kami juga berharap fasilitasnya lengkap. Kalau bisa, lahan yang disediakan itu diberikan ke masyarakat gratis sampai tutup lubang jenazah. Jangan sampai masyarakat dikasih lahan tapi harus gali dan ratakan sendiri, bahkan akses jalannya rusak,” tegasnya.

Vanandza menyoroti mahalnya harga lahan pemakaman swasta yang dinilai tidak sebanding dengan penghasilan mayoritas warga Samarinda. Ia juga mengeluhkan kondisi akses jalan menuju beberapa lokasi pemakaman yang rusak dan menyulitkan proses penguburan.

“Cari untung boleh, tapi jangan terlalu tinggi. Karena penghasilan masyarakat kita kan berbeda-beda. Jangan sampai warga tak mampu tidak bisa mendapatkan tempat pemakaman yang layak,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, DPRD bersama Pemerintah Kota Samarinda kini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemakaman.

Regulasi ini bertujuan menata ulang sistem layanan pemakaman, baik yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta, agar lebih adil dan merata.

Raperda tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan klasik yang selama ini dihadapi warga, mulai dari biaya tinggi, minimnya fasilitas, hingga persoalan aksesibilitas ke lokasi pemakaman. (Adv)