BERITA TERBARU

Kukar Siap Bangun Kolaborasi SDM dan Ekonomi dengan Kabupaten Wajo

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menyambut langsung kunjungan Bupati Wajo, H. Andi Rosman bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (8/7/2025).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aulia menyinggung pentingnya memperkuat silaturahmi antardaerah sekaligus membuka peluang kerja sama dalam berbagai bidang, khususnya penguatan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi ekonomi.

“Suatu kehormatan bagi kami menerima Bupati dan Wakil Bupati Wajo beserta jajaran di Tenggarong. Kunjungan ini sangat berarti dalam membangun sinergi bersama,” ujar Aulia.

Aulia memaparkan potensi Kukar yang memiliki karakteristik wilayah beragam dan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor sumber daya alam tak terbarukan.

Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya transformasi menuju sektor terbarukan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

“Kami berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan akan terus kami pacu,” jelasnya.

Selain itu, Aulia juga mengajak Pemerintah Kabupaten Wajo untuk menjalin kerja sama jangka panjang dalam pengembangan SDM, budaya, ekonomi, dan teknologi.

Menurutnya, kolaborasi lintas daerah sangat penting untuk dilakukan di era sekarang.

“Kita tidak lagi digedor oleh semangat kompetisi, tetapi justru perlu terus memperkuat kolaborasi demi Indonesia yang lebih kuat,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Bupati Kukar Pimpin Rapat Perdana Optimalisasi Pendapatan Daerah

Tenggarong – Rapat koordinasi perdana terkait optimalisasi pendapatan daerah digelar di Aula Pertemuan Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (7/7/2025).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri memimpin langsung rapat tersebut didampingi Wakil Bupati, Rendi Solihin dan Sekretaris Daerah Kukar Sunggono.

Ditemui usai rapat, Aulia menekankan pentingnya menyatukan persepsi seluruh jajaran Bapenda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah.

Ia menjelaskan, belanja daerah harus sejalan dengan kemampuan pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah.

“Logikanya kalau orang mau belanja, harus tahu dulu berapa pendapatannya. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang,” ujar Aulia menegaskan.

Menurutnya, langkah awal ini bertujuan memetakan potensi-potensi pendapatan baru yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

Aulia juga menyebutkan, pendataan terhadap potensi baru sedang dilakukan oleh jajaran Bapenda.

Ia berharap ke depan tidak ada lagi kebocoran pendapatan dan setiap sumber pendapatan bisa dikembangkan untuk mendukung pembangunan daerah.

“Ini sebenarnya rapat perdana, sekaligus sebagai langkah awal untuk menyampaikan arahan kepada kawan-kawan agar satu persepsi dan bergerak bersama,” tambahnya.

Dengan koordinasi yang solid, pemerintah daerah optimistis target pendapatan bisa tercapai.

“Lagi didata semua potensi yang memungkinkan untuk digali, nanti kita dorong bersama-sama,” pungkasnya. (ak/ko)

Bupati Kukar Pimpin Apel Gabungan Perdana Tegaskan Komitmen Kukar Idaman Terbaik

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin memimpin apel gabungan perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Kukar, Senin (7/7/2025).

Apel yang diikuti Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, para camat, serta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kukar ini menandai langkah awal menyatukan gerak mewujudkan visi Kukar Idaman Terbaik.

Kegiatan ini menjadi momen penting bagi kepala daerah untuk mempertegas arah kebijakan pemerintahan ke depan.

Usai memimpin apel, Aulia Rahman Basri menjelaskan kepada awak media, apel gabungan ini merupakan tindak lanjut dari pidato perdananya di DPRD Kukar beberapa waktu lalu.

Setelah bertemu para kepala OPD, pihaknya sengaja mempertemukan seluruh ASN agar visi dan tujuan Kukar Idaman Terbaik benar-benar dipahami secara menyeluruh hingga ke level pelaksana di lapangan.

Ia menegaskan, sejak resmi dilantik pada 23 Juni 2025, dirinya bersama Wakil Bupati berkomitmen melaksanakan seluruh janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat Kukar pada masa kampanye lalu.

“Ini bagian dari rangkaian kita untuk menyatukan langkah gerak dari program Kukar Idaman Terbaik,” ucap Aulia menegaskan.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat yang memilih mereka pada 19 April 2025 menjadi beban moral yang harus dibuktikan melalui kerja nyata di semua bidang.

Ia meminta seluruh ASN memahami arah kebijakan dan bekerja profesional agar program Kukar Idaman Terbaik benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Aulia juga menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih, terbuka, dan tidak hanya berpura-pura bekerja baik di depan pimpinan saja.

Ia menegaskan, pola kerja ‘asal Bapak senang’ harus dihilangkan, dan diganti dengan pola kerja berbasis kinerja dan tanggung jawab bersama.

“Jangan ada lagi yang kucing-kucingan, jangan hanya mau terlihat baik kalau ada pimpinan. Kita ingin pemerintahan ini pure based on kinerja,” tegasnya.

Ia pun berharap program Kukar Idaman Terbaik menjadi evaluasi sekaligus eskalasi dari program pemerintahan sebelumnya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan nyata oleh seluruh warga Kukar.

Menurutnya, kerja sama dan keseriusan ASN menjadi salah satu penentu keberhasilan visi tersebut.

“Harapan kita dampak dari Kukar Idaman Terbaik ini bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat Kukar,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Permudah Akses Bagi Masyarakat, Satlantas Polres Kukar Hadirkan Inovasi Pantau BPKB Etam

Tenggarong – Dengan luas wilayah dan panjang jalan mencapai lebih dari tiga ribu kilometer, serta penduduk lebih dari 626 ribu jiwa di 20 kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan pelayanan publik yang merata.

Menjawab kebutuhan tersebut, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kukar meluncurkan Pantau BPKB Etam sebagai inovasi pelayanan publik digital.

Peluncuran aplikasi ini berlangsung di Taman Tanjong, Kecamatan Tenggarong pada Jumat (4/7/2025).

Melalui layanan digital ini, masyarakat dapat memantau progres pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor.

Kepala Satlantas Polres Kukar, Iptu Ahmad Fandoli menekankan pentingnya kemudahan akses bagi warga di wilayah yang begitu luas dan beragam.

“Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya dalam memantau proses pengurusan BPKB, seperti rubentina dan mutasi masuk kendaraan,” kata Fandoli saat diwawancarai awak media.

Sebelum ada layanan digital, proses pengecekan BPKB hanya bisa dilakukan melalui kontak person, yang terbatas oleh waktu.

Kini, warga bisa mengakses informasi kapan saja, menyesuaikan dengan kesibukan sehari-hari.

“Kalau dulu cuma lewat kontak person, otomatis tidak bisa diakses malam hari. Tapi dengan Pantau BPKB Etam, masyarakat bisa akses kapan saja, bahkan jam 12 malam atau jam 3 subuh pun bisa,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, layanan ini telah disiapkan sejak awal 2025 dan sudah bisa dimanfaatkan sejak bulan lalu.

Namun demikian, Fandoli mengakui, sosialisasi menjadi tantangan karena Kukar memiliki banyak desa terpencil yang perlu dijangkau.

Pihaknya berkomitmen menggandeng Bhabinkamtibmas di setiap Polsek untuk memperluas informasi hingga ke pelosok.

Sementara itu dukungan datang langsung dari Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri yang turut hadir dalam launching Pantau BPKB Etam.

Ia mengapresiasi terobosan ini karena akan memangkas waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat.

“Dengan adanya inovasi ini, masyarakat tidak perlu bolak-balik hanya untuk memastikan apakah BPKB mereka sudah selesai dicetak,” ujarnya.

Aulia menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah ikut mendukung agar manfaat layanan ini dapat dirasakan secara maksimal oleh warga Kukar yang tersebar di ribuan kilometer jalan.

“Kita berharap sosialisasi ini berjalan baik sampai ke bawah, sehingga proses pemanfaatan aplikasi ini bisa berjalan optimal,” pungkasnya. (ak/ko)

Hingga Juni, Disdamkarmatan Kukar Telah Terima Ratusan Laporan Non-Kebakaran

Tenggarong – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus membuktikan perannya sebagai garda terdepan layanan kedaruratan masyarakat.

Tidak hanya memadamkan api, hingga pertengahan 2025, Damkar Kukar tercatat sudah menangani lebih dari 900 laporan non-kebakaran.

Kepala Disdamkarmatan Kukar, Fida Hurasani, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk merespons setiap laporan warga, tak peduli sekecil apa pun bentuknya.

“Kunci utama kesiapsiagaan Damkar adalah anggota yang siap siaga 24 jam. Apa pun bentuk laporan dari masyarakat, harus direspons. Karena mereka menghubungi kami saat benar-benar membutuhkan bantuan atas sesuatu yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri,” ujarnya saat diwawancarai pada Jumat (4/7/2025).

Laporan non-kebakaran yang ditangani pun beragam, mulai dari evakuasi ular hingga membantu masyarakat memasang tabung gas di rumah.

Bagi Fida, tindakan tersebut merupakan tugas yang wajar dilakukan oleh personel Damkar, sesuai nomenklatur dinas yang tidak hanya mencakup pemadaman, tetapi juga penyelamatan.

“Kalau masyarakat lapor ke Damkar, itu karena mereka memang tidak sanggup sendiri. Tidak ada yang berlebihan dalam penyelamatan makhluk hidup,” lanjutnya.

Untuk memastikan semua laporan terlayani, Damkar Kukar membuka layanan darurat 112 yang aktif 24 jam.

Setiap aduan dicatat secara rapi agar penanganannya bisa dievaluasi dan dilaporkan secara periodik.

Fida menjelaskan, Damkar Kukar menggunakan sistem shift dengan tiga peleton agar petugas selalu siaga.

Selain itu, petugas yang sedang tidak bertugas tetap berstatus on-call jika terjadi kejadian yang memerlukan keterampilan khusus.

“Kalau ada kejadian besar dan yang piket tidak punya skill khusus, kita hubungi petugas off-duty. Mereka tetap on-call dan siap datang kapan pun,” tegas Fida.

Guna meningkatkan kualitas layanan, Disdamkarmatan Kukar juga aktif melakukan pembinaan internal.

Salah satu fokusnya adalah melatih kemampuan teknis seperti penyelaman dan penanganan kebakaran di medan sulit.

Sebagai penunjang kerja di lapangan, Damkar Kukar mengusulkan penambahan satu unit heavy duty rescue truck yang dilengkapi alat berat untuk operasi di darat, air, maupun udara.

Fida menyebut kendaraan ini sangat penting, misalnya untuk mengevakuasi kendaraan yang terperosok atau terjebak di medan ekstrem.

Selain armada, pihaknya juga berencana menambah pos pemadam di Kecamatan Kota Bangun Darat dan Muara Wis untuk memaksimalkan kecepatan penanganan di wilayah yang jauh dari pusat kabupaten.

Ia berharap, dengan penguatan SDM, sarana, dan sistem kerja, Damkar Kukar bisa terus menjadi representasi negara dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Prinsipnya, kalau ada orang minta bantuan, kami wajib dan harus berusaha membantu, selama itu dalam kemampuan kami dan bisa dipertanggungjawabkan secara keamanan dan aset,” tutupnya. (adv/ak/ko)

DPRD Samarinda Dorong Perusahaan Buka Peluang Kerja untuk Disabilitas

Samarinda – DPRD Kota Samarinda terus mendorong terciptanya dunia kerja yang adil dan inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Hal ini menjadi perhatian utama Komisi IV, seiring pelaksanaan Job Fair Samarinda 2025 yang diikuti puluhan perusahaan dari berbagai sektor.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Herminsyah, menegaskan pentingnya keterbukaan perusahaan dalam memberikan kesempatan kerja bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

“Kami selalu mendorong agar perusahaan membuka ruang bagi penyandang disabilitas. Mereka juga memiliki kemampuan dan potensi yang layak dihargai,” ujarnya.

Ia mengapresiasi sejumlah perusahaan yang telah memberi peluang kerja kepada penyandang disabilitas dan mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota Samarinda. Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut layak dijadikan contoh.

Herminsyah menambahkan bahwa kegiatan seperti Job Fair tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan harus diiringi dengan pengawasan dan evaluasi menyeluruh.

“Komisi IV akan mengawal berapa banyak pelamar yang benar-benar diterima kerja, dan apakah prosesnya berjalan secara adil dan transparan,” katanya.

Ia berharap pelaksanaan Job Fair dapat menjadi jembatan nyata antara masyarakat dan dunia usaha, terutama bagi kelompok yang selama ini kurang mendapatkan akses terhadap lapangan kerja. (Adv)