BERITA TERBARU

Tenggarong – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham, menyoroti PT Mitra Indah Lestari (MIL) yang dinilai perlu menunjukkan etika sosial dalam menangani persoalan ganti rugi tanam tumbuh milik warga di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja.

Isu ini kembali menguat setelah beberapa waktu lalu Komisi IV DPRD Kukar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas keluhan masyarakat yang terdampak.

Idham menegaskan persoalan tanam tumbuh tidak bisa hanya dilihat dari sisi legalitas lahan.

Ia menilai perusahaan wajib menghargai hasil kerja warga yang telah lebih dulu mengusahakan lahan tersebut.

“Kalau perusahaan menikmati hasil dari lahan, mestinya juga siap memberi ganti terhadap apa yang sudah ditanam warga,” terang Idham saat dihubungi pada Jumat (11/7/2025).

Ia juga menyebut tanam tumbuh adalah hasil jerih payah warga yang layak dihargai, meski status lahan masih belum final.

Sengketa kepemilikan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan nilai tanaman yang ada.

Idham juga mengingatkan warga untuk tetap solid dalam memperjuangkan haknya agar proses penyelesaian tidak berlarut-larut.

“Kalau sikap masyarakat terpecah, penyelesaiannya akan terus tarik-ulur. Harus ada satu suara supaya solusi cepat dicapai,” ujarnya.

Menurut Idham, ganti rugi bukan hanya soal besaran rupiah, melainkan bukti kepedulian perusahaan terhadap dampak sosial di wilayah kerjanya.

“Kalau pun belum bisa mengganti secara penuh, minimal akui dulu ada yang perlu dihargai. Jangan seolah-olah masyarakat tak pernah ada di sana,” jelasnya.

Ia berharap PT MIL ke depan lebih mengedepankan komitmen sosial, bukan hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berani bertanggung jawab atas dampaknya.

“Perusahaan jangan hanya untung dari tanah orang, tapi juga belajar bertanggung jawab atas dampaknya. Itu baru namanya beretika,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan dukungan terhadap pengembangan potensi siswa melalui penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia (GSI) jenjang SMP.

Kegiatan seleksi ini diikuti pelajar dari 10 kecamatan dan dipusatkan di Lapangan Aji Imbut, Tenggarong, pada Kamis (10/7/2025).

Pembukaan GSI dilakukan langsung oleh Plt Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Joko Sampurno.

Dalam arahannya, Joko menekankan ajang ini bukan hanya soal perebutan piala, tetapi menjadi kesempatan emas untuk membina mental dan bakat generasi muda agar siap bersaing di level yang lebih tinggi.

“Gala Siswa Indonesia bukan sekadar kompetisi tahunan, tetapi momentum untuk menjaring bakat dan membangun karakter generasi muda kita,” ucapnya.

Joko juga menyampaikan terima kasih kepada sekolah dan guru pendamping yang sudah mendukung siswa hingga dapat ikut berpartisipasi.

Ia berharap, jumlah peserta bisa terus bertambah dari tahun ke tahun sehingga semakin banyak potensi atlet sepak bola pelajar yang dapat ditemukan.

“Kami ingin lebih banyak siswa berbakat yang terfasilitasi dan bisa berkontribusi di dunia olahraga,” tambahnya.

Selain sebagai ajang bakat, Joko berpesan agar para pemain mampu menjaga sikap selama bertanding.

Ia mengingatkan, olahraga sepak bola membutuhkan kerja sama yang kuat dan rasa tanggung jawab antarpemain di lapangan.

Peserta diingatkan untuk saling mendukung dan tidak bermain egois. Menurutnya, kemenangan hanya dapat diraih jika seluruh anggota tim saling percaya dan bekerja sama sepanjang pertandingan.

“Bermainlah sebagai satu kesatuan. Jangan biarkan rekan satu tim berjuang sendiri,” pesannya.

Joko menaruh harapan agar kegiatan ini mampu menghasilkan pemain muda yang tangguh dan membawa nama Kukar lebih dikenal di pentas provinsi hingga nasional.

“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan menghasilkan pemain-pemain terbaik yang membawa nama baik Kukar di tingkat provinsi dan nasional,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Polemik sengketa lahan antara warga Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, dengan perusahaan tambang PT Multi Harapan Utama (MHU) kini memasuki tahap pembuktian administratif.

Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) meminta Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar segera memastikan keabsahan dokumen kepemilikan lahan yang diklaim kedua belah pihak.

Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, menegaskan hal ini seusai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait, di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, pada Selasa (8/7/2025).

Menurutnya, DPRD ingin polemik ini segera menemukan kejelasan melalui kajian dokumen yang objektif dan mendalam.

“Maka dari itu, kesimpulannya, supaya ini tidak berlarut-larut, Komisi I DPRD meminta kepada DPPR Kukar untuk melakukan kajian atau uji dokumen secara menyeluruh,” tuturnya.

Desman menjelaskan, hasil rapat menunjukkan warga yang diwakili Muhammad Irham merasa lahannya telah diserobot dan dirusak akibat aktivitas pertambangan.

Di sisi lain, PT MHU menyatakan lahan tersebut sudah dibebaskan kepada pihak lain dengan dokumen resmi.

Kondisi ini menimbulkan dugaan tumpang tindih klaim yang perlu dipastikan kebenarannya melalui kajian teknis.

“Warga merasa lahannya diserobot, dirusak akibat aktivitas pertambangan. Di sisi lain, perusahaan menyebut sudah membebaskan lahan tersebut kepada pihak lain. Maka ini terjadi yang namanya tumpang tindih klaim,” jelasnya.

Komisi I DPRD Kukar memberikan batas waktu satu pekan kepada DPPR untuk menyelesaikan kajian dokumen kepemilikan lahan dari kedua belah pihak.

Hasilnya akan menjadi dasar bagi DPRD untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan mediasi atau penyelesaian melalui jalur hukum.

“Kita belum bisa katakan mana dokumen yang sah. Keduanya merasa punya data yang valid. Maka dari itu, kita serahkan semuanya kepada DPPR untuk menguji dan membuktikan mana yang benar,” jelasnya lebih lanjut.

Menanggapi wacana pembentukan tim khusus, Desman menegaskan DPRD tidak membentuk tim baru, melainkan menyerahkan sepenuhnya kajian teknis kepada DPPR sebagai pihak yang berwenang.

“Bukan soal tim salah atau tidak. Memang kita tidak bentuk tim, tapi kita minta DPPR melakukan upaya lebih dalam mengkaji dokumen,” ujarnya.

DPRD Kukar berkomitmen menjaga proses penyelesaian ini tetap transparan, objektif, dan adil bagi semua pihak.

Desman memastikan hasil kajian DPPR akan menjadi acuan penting untuk menentukan tindak lanjut penyelesaian secara bijak.

DPRD Kukar berharap penyelesaian masalah ini dapat diselesaikan secara objektif dan berdasarkan data

“Kalau memang dokumen warga sah, maka perusahaan wajib bertanggung jawab. Tapi kalau dokumen perusahaan benar dan sah secara hukum, maka itu juga harus kita akui,” tutupnya. (ak/ko)