BERITA TERBARU

Samarinda – Di balik spanduk-spanduk penolakan yang terpasang di Kelurahan Sungai Keledang, Samarinda Seberang, terdapat kegelisahan yang mencuat ke permukaan. Penolakan terhadap pendirian Gereja Toraja. Isu ini menjadi perbincangan hangat, bahkan viral di media sosial.

Menanggapi polemik ini, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, mencoba meredam situasi dengan menegaskan pentingnya mengikuti mekanisme hukum dalam pendirian rumah ibadah.

“Pada dasarnya, semua sudah ada mekanisme dan prosedurnya,” ujar Harmin.

Bagi Harmin, jika semua dokumen dan persyaratan sudah dipenuhi, maka pendirian rumah ibadah seharusnya tidak menjadi polemik. Justru, katanya, yang harus dijaga adalah sikap saling menghormati dan patuh terhadap aturan.

“Jika syaratnya lengkap dan sah, maka semua pihak harus menaati. Ini soal kepatuhan terhadap hukum dan penghargaan terhadap hak konstitusional,” tegas politisi Dapil II itu.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan cerita yang lebih kompleks. Hasil penelusuran Harmin mengarah pada dugaan bahwa dalam proses pengumpulan persetujuan warga, terjadi kejanggalan yang dinilai tidak etis, bahkan bisa mengarah pada cacat hukum.

“Ada indikasi cacat moral dan prosedural dalam proses mendapatkan persetujuan warga sekitar. Bahkan sebagian warga memilih menempuh jalur hukum,” ujarnya.

Melihat eskalasi yang terjadi, Harmin membuka ruang bagi solusi damai. Ia memastikan DPRD Samarinda siap memfasilitasi mediasi kedua belah pihak melalui forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Kami siap menjembatani. DPRD memiliki ruang untuk menghadirkan dialog yang sehat dan menyeluruh,” tutupnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Dalam hiruk pikuk pencarian kerja, ada satu kelompok yang kerap tertinggal di belakang: penyandang disabilitas. Namun, di Samarinda, suara untuk perubahan mulai menggema dari ruang sidang DPRD.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, menyampaikan harapan kuat agar dunia kerja menjadi lebih inklusif. Menurutnya, semua orang, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi melalui pekerjaan yang layak.

“Kami juga selalu mendorong perusahaan-perusahaan agar membuka ruang kerja bagi penyandang disabilitas. Mereka juga punya potensi yang harus dihargai,” ujarnya.

Harminsyah tak menutup mata bahwa tantangan masih ada. Banyak perusahaan belum sepenuhnya membuka akses yang adil. Namun ia mencatat geliat positif, seperti perusahaan yang baru-baru ini mendapat penghargaan dari Pemkot karena telah mempekerjakan penyandang disabilitas.

“Inilah contoh konkret yang patut diapresiasi. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Ini tanggung jawab kita semua,” katanya.

Ia juga menyoroti peran penting Pemkot Samarinda yang rutin menggelar Job Fair. Namun baginya, acara semacam ini bukan sekadar seremoni tahunan. Harus ada tindak lanjut yang jelas dan pengawasan ketat.

“Jangan sampai partisipasi perusahaan hanya formalitas. Kita ingin tahu, berapa pelamar yang diterima, bagaimana proses seleksinya. Harus transparan dan adil,” tegas Harminsyah.

Bagi DPRD, khususnya Komisi IV, perjuangan menciptakan dunia kerja yang inklusif tidak boleh berhenti. Harminsyah memastikan pihaknya akan terus mengawal, agar panggung kerja terbuka luas bagi semua, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan. (adv/hr/ko)

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mendorong jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.

Menurut Celni, keberadaan kepolisian sangat penting dalam menciptakan rasa aman dan lingkungan yang kondusif di tengah masyarakat. Ia menilai, stabilitas yang terjaga akan mendorong kelancaran pembangunan dan pengembangan daerah.

“Tentu kita semua ingin Polri semakin dipercaya oleh masyarakat. Untuk itu perlu terus dilakukan pembenahan di internal maupun dalam pola pendekatan ke publik agar citra Polri semakin baik di mata masyarakat,” ujar Celni.

Ia menekankan bahwa citra publik yang positif merupakan aset utama dalam pelaksanaan fungsi Polri. Oleh karena itu, dibutuhkan keterbukaan serta evaluasi terhadap masukan dan keluhan masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepolisian secara berkelanjutan.

Selain itu, Celni juga memberikan apresiasi atas dedikasi anggota Polri di lapangan yang menghadapi berbagai tantangan dan risiko tinggi saat bertugas.

“Kami melihat betul bagaimana anggota Polri di lapangan bekerja tanpa mengenal waktu, bahkan juga ikut mempertaruhkan keselamatan jiwa. Ini adalah pengabdian luar biasa yang patut kita apresiasi bersama,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Angka Rp5.595 mungkin tampak kecil bagi kebanyakan orang. Tapi bagi partai politik di Samarinda, itulah nilai nominal yang mereka terima per suara sebagai dana hibah dari pemerintah kota. Kini, angka itu sedang dipertanyakan ulang.

Semua partai yang memiliki kursi di DPRD telah mengirimkan surat resmi kepada Wali Kota Samarinda. Isinya satu meminta kenaikan nilai bantuan menjadi minimal Rp9.000 hingga Rp10.000 per suara.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno, tak ragu mengungkapkan bahwa dana yang diterima selama ini sudah tak sejalan dengan kebutuhan partai dalam mendidik publik dan menjalankan kegiatan politik yang sehat.

“Kalau dibilang cukup, ya cukup. Tapi kalau dilihat dari kebutuhan riil partai untuk pendidikan politik, administrasi, dan kegiatan lainnya, ya jelas kurang,” ujar Jasno yang juga Ketua DPC PAN Samarinda.

Di PAN sendiri, misalnya, hibah tahunan hanya berkisar Rp184 juta. Satu kegiatan besar saja, kata Jasno, bisa menghabiskan hingga Rp150 juta. Celah kekurangan itu harus ditambal melalui iuran kader dan sumbangan sukarela dari anggota legislatif.

Namun, sampai kapan beban itu bisa ditanggung internal? “Makanya kami berharap ada peningkatan. Kalau bisa ke angka Rp9 ribu per suara. Biar partai bisa bergerak lebih maksimal, menyentuh masyarakat dengan kegiatan nyata,” tuturnya.

Kini, bola ada di tangan Pemkot Samarinda. Apakah mereka akan mendengarkan suara partai yang juga bagian dari demokrasi local atau tetap pada hitung-hitungan lama yang kian sempit ruang geraknya. (adv/hr/ko)

Samarinda -Di sebuah pagi yang sibuk di RSUD I.A. Moeis, langkah para wakil rakyat menyusuri lorong rumah sakit menjadi penanda seriusnya perhatian terhadap dunia kesehatan Kota Tepian.

Komisi IV DPRD Samarinda, bersama Dinas Kesehatan, manajemen rumah sakit, dan Dewan Pengawas, turun langsung meninjau fasilitas dan sistem kerja rumah sakit daerah ini.

Di balik layar pelayanan kesehatan, tersusun sistem keuangan yang dikelola secara mandiri melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bagi Ketua Komisi IV, Novan Syahronny Pasie, hal ini menjadi sorotan utama.

“APBD hanya menanggung hal-hal rutin seperti gaji, listrik, dan air. Selebihnya, rumah sakit harus pintar mengelola keuangan sendiri lewat BLUD. Dan sejauh ini, RSUD Moeis sudah menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi,” ungkap Novan dengan nada optimis.

Dari hasil paparan manajemen, performa pendapatan dan layanan rumah sakit dinilai membaik. Ruang-ruang pelayanan tampak aktif, dokter umum hingga spesialis melayani pasien dengan sigap.

Namun bukan berarti tanpa catatan. Novan menyebut masih ada hal-hal kecil namun penting yang perlu dibenahi.

“Penataan ruang dan manajemen parkir masih perlu ditingkatkan. Tapi kami paham, saat ini rumah sakit juga sedang dalam proses pengembangan fasilitas,” jelasnya.

Tak kalah penting, pelayanan terhadap pasien BPJS menjadi indikator yang diperhatikan serius. Menurut Novan, hingga saat ini pelayanan tersebut berjalan lancar dan tidak ditemukan hambatan berarti.

Harapan besar pun disampaikan agar RSUD I.A. Moeis bisa menjadi rumah sakit kebanggaan warga Samarinda.

“Yang penting, komitmen untuk terus membaik harus dijaga. Rumah sakit ini bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal kepercayaan publik,” tutupnya. (adv/hr/ko)