BERITA TERBARU

Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Senin (4/8), untuk melakukan studi komparatif terkait pelaksanaan agenda kerja legislatif dan sistem transportasi massal gratis yang telah diterapkan di Balikpapan.

Rombongan DPRD Samarinda dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Samarinda, Drs. Rusdi, dan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, di ruang rapat gabungan lantai 2 Kantor DPRD Balikpapan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai mekanisme kerja dan perencanaan kegiatan legislatif, khususnya melalui Badan Musyawarah (Banmus).

Drs. Rusdi menjelaskan bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman terkait sistem penganggaran dan pola perencanaan kegiatan DPRD yang diterapkan di Balikpapan.

“Kami ingin melihat bagaimana pola perencanaan kegiatan di DPRD Balikpapan. Apakah ada perbedaan atau kesamaan dengan sistem yang kami terapkan di Samarinda. Ternyata pada prinsipnya serupa, kegiatan-kegiatan tetap harus melalui rapat konsultasi pimpinan maupun Banmus, sesuai tata tertib,” jelas Rusdi.

Selain agenda kerja legislatif, kunjungan ini juga menyoroti program transportasi massal gratis Bus Bacitra (Balikpapan Cinta Transportasi Rakyat) yang telah berjalan selama hampir dua tahun di Kota Minyak tersebut. Program ini menjadi perhatian khusus DPRD Samarinda yang ingin mempelajarinya lebih dalam.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan bahwa program Bus Bacitra menjadi daya tarik utama yang mendorong keinginan DPRD Samarinda untuk melakukan kajian lebih lanjut.

“Mereka sangat tertarik dengan konsep transportasi gratis yang sudah kami jalankan melalui Bus Bacitra. Bahkan, mereka ingin mengkaji apakah sistem ini bisa diterapkan juga di Samarinda,” ujar Yono.

Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program serupa memerlukan perencanaan matang, terutama dari sisi pembiayaan.

“Untuk membuka satu rute saja, dibutuhkan anggaran sekitar Rp18 hingga Rp20 miliar per tahun. Ini tentu jadi bahan pertimbangan apakah hal serupa bisa diimplementasikan di Samarinda,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Di tengah geliat pembangunan di pusat Kota Samarinda, suara-suara dari pinggiran kota masih terus menggema.

Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kota Samarinda, Sinar Alam, yang menyuarakan keresahan warga daerah pemilihan (dapil) 2 terhadap ketimpangan pembangunan.

Melalui pernyataan usai masa reses, Sinar Alam mengungkapkan bahwa banyak warga di Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir merasa belum sepenuhnya tersentuh pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.

“Saya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Pak Wali, tapi aspirasi masyarakat dari daerah-daerah ini jelas, mereka ingin pemerataan. Mereka ingin merasakan perkembangan yang sama dengan warga pusat kota,” ujar Sinar.

Ia menekankan bahwa fasilitas infrastruktur yang memadai bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan kebutuhan mendasar untuk mendukung ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memasuki periode kedua kepemimpinannya, Wali Kota Andi Harun diharapkan mampu memberi perhatian lebih besar pada wilayah yang selama ini terpinggirkan dalam pembangunan.

“Kami ingin wilayah pinggiran tidak tertinggal. Jalan-jalan harus diperbaiki, akses diperluas, agar ekonomi warga juga bisa tumbuh,” tandasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, peran keluarga sebagai pilar utama masyarakat menjadi semakin penting.

Hal inilah yang disoroti Anggota DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, saat menanggapi terbentuknya pengurus baru Tim Penggerak PKK Samarinda di bawah kepemimpinan Rinda Wahyuni Andi Harun.

Baginya, PKK bukan sekadar organisasi perempuan, tapi garda depan dalam menjaga ketahanan keluarga.

“PKK berperan mengedukasi masyarakat tentang ketahanan keluarga, tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga melawan ancaman seperti stunting, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kanker,” ujarnya penuh semangat.

Sri Puji menekankan bahwa keluarga kuat bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga harus tangguh secara mental, sosial, budaya, dan ekonomi.

Namun, tantangan besar masih membayangi, seperti maraknya kasus perselingkuhan yang menurutnya bukan hanya merusak ikatan rumah tangga, tapi juga membawa ancaman serius terhadap kesehatan keluarga melalui penyebaran penyakit kelamin.

Tak berhenti di sana, ia pun menyoroti pentingnya kualitas air dan sanitasi di Samarinda. Sungai Karang Mumus disebut sebagai salah satu perhatian, yang menurutnya bisa menjadi sumber penyebaran virus HPV, penyebab kanker serviks.

Meski berbagai tantangan masih membayangi, Sri Puji menyambut positif kerja sama aktif yang sudah dijalin antara PKK, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

“Sinergi ini sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan edukasi dan fasilitas yang layak dalam menjaga kesejahteraan keluarga,” tutupnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah lewat rapat kerja bareng tiga instansi penting: BAPPERINDA, BAPENDA, dan BPKAD.

Dalam pertemuan ini, fokus utama adalah membahas evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyusun target keuangan untuk tahun 2026.

Anggota Komisi II, Rusdi Doviyanto, menjelaskan bahwa rapat ini bukan sekadar mengecek laporan angka, tapi benar-benar mengevaluasi apakah kenaikan PAD sudah cukup menjawab tantangan yang dihadapi daerah.

“Kita ingin tahu seberapa jauh dan tinggi peningkatan PAD kita saat ini,” kata Rusdi.

Hasil pembahasan menunjukkan tren positif. Target PAD tahun 2026 diperkirakan bakal naik signifikan, dari sekitar Rp900 miliar di tahun 2025 jadi lebih dari Rp1 triliun. “Semua Alhamdulillah baik, target tahun depan itu meningkat cukup besar,” ujarnya.

Tapi bukan cuma soal angka. Rusdi juga mengingatkan pentingnya mencari potensi-potensi baru yang bisa dioptimalkan untuk menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Komisi II akan terus mendorong agar sumber-sumber lokal yang belum tergarap maksimal bisa ikut berkontribusi.

Dengan sinergi antara DPRD dan tiga instansi teknis ini, diharapkan strategi keuangan Samarinda ke depan bisa lebih matang dan berdampak langsung ke pembangunan kota. (adv/hr/ko)