BERITA TERBARU

Tenggarong – Warga Loa Tebu dan Dusun Bensamar, Kelurahan Loa Ipuh menyampaikan berbagai keluhan soal infrastruktur dan fasilitas publik kepada anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Akbar Haka Saputra.

Politisi muda dari Dapil Tenggarong yang baru dilantik dan juga dikenal sebagai vokalis band metal Kapital ini menegaskan kesiapannya memperjuangkan aspirasi tersebut di meja dewan.

Dalam agenda reses yang digelar pada beberapa waktu lalu, warga Bensamar atau biasa di kenal dengan Kampong Tuha Bensamar mengungkapkan belum memiliki posyandu.

Selama ini, kata Akbar, pelayanan kesehatan balita dan ibu hamil masih dilakukan di puskesmas. “Kalau ada posyandu khusus di sini, warga lebih mudah memeriksakan anak dan ibu hamil tanpa harus jauh-jauh,” tuturnya saat ditemui pada Jumat (8/8/2025).

Warga juga menginginkan lapangan sepak bola yang lebih layak yang selama ini hanya mengandalkan lapangan SD yang terletak di ujung kampung.

“Kalau ada acara besar di Bensamar, sering macet karena lapangan SD dipakai panggung. Kalau punya lapangan bola sendiri, SD bisa jadi kantong parkir,” ujar Akbar.

Selain itu, warga mempertanyakan peniadaan perayaan hari ulang tahun kampung tuha Bensamar, yang biasanya digelar dengan tajuk Son of Culture.

Menurut Akbar, warga menyebut acara itu bukan sekadar hiburan, tapi juga ajang mempererat kebersamaan. “Dan itu mereka bukan cuma yang muda, termasuk yang tua sedih,” ucapnya.

Sementara itu, saat reses dengan warga Kelurahan Loa Tebu, warga mengeluhkan kondisi jalan di kawasan Rias dan Bengkinang yang berada di ujung kelurahan.

Diketahui, jalan tersebut berstatus milik perusahaan, sehingga perlu dikaji legalitasnya sebelum dibangun menggunakan APBD Kukar.

Mereka juga mengusulkan pembangunan pelabuhan yang dapat memangkas waktu perjalanan dari Tanjung Batu ke Samarinda, lebih cepat satu jam dibanding jalur darat.

Aspirasi lain yang turut disampaikan meliputi kebutuhan penerangan jalan umum, perbaikan pelabuhan, serta pemerataan distribusi pupuk dan bibit pertanian.

Akbar mengatakan, seluruh masukan itu akan ia bawa ke rapat gabungan DPRD Kukar.

Ia menekankan pentingnya memilah mana yang harus diprioritaskan agar realisasinya lebih cepat dirasakan warga.

Ia juga mengatakan, sebagai pendatang baru di DPRD Kukar, ia ingin memastikan suaranya digunakan untuk mengangkat persoalan yang betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Buat saya, musik dan politik punya kesamaan, sama-sama soal menyuarakan suara banyak orang. Bedanya, kalau di panggung saya teriak lewat lagu, di DPRD saya teriak lewat kebijakan,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti pengelolaan APBD yang setiap tahun mencapai Rp10 hingga Rp12 triliun, namun belum mampu memberi dorongan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai salah satu penyebabnya adalah peran badan usaha milik daerah (BUMD) yang masih berjalan di tempat.

Menurut Ahmad Yani, proyek-proyek daerah memang terus berjalan, tetapi sebagian besar nilai ekonominya justru dinikmati pihak luar.

Ia menegaskan, jika BUMD diberi porsi lebih besar dalam menggarap proyek strategis, perputaran uang akan tetap berada di daerah dan PAD bisa meningkat.

“Selama ini kita keluarkan duit triliunan, tapi nggak ada yang balik. Harusnya PAD kita naik, minimal ada yang kembali ke kas daerah,” ujarnya Jumat (8/8/2025).

Ia mengibaratkan, selama ini BUMD seperti penonton yang jarang diajak bermain, padahal mereka punya potensi menjadi pemain inti.

Dengan menguasai sebagian proyek infrastruktur, BUMD tidak hanya menguatkan fondasi ekonomi daerah, tapi juga menjadi sumber keuntungan yang berkelanjutan.

“Coba lihat, masa kontraktor biasa bisa untung, tapi BUMD kita nggak dilibatkan? Harusnya ada ‘kontraktor negara’ dari BUMD sendiri yang ikut proyek-proyek daerah,” tuturnya menjelaskan.

Ahmad Yani juga menyoroti banyaknya peluang ekonomi yang masih terbuka lebar di Kukar, seperti sektor pertambangan, migas, perkebunan, pertanian, hingga jasa. Menurutnya, bisa menjadi sebuah ladang bisnis yang menguntungkan jika BUMD dikelola dengan strategi dan manajemen yang tepat.

“Kita punya sumber daya. Kita juga bisa jadi pemasar, pengelola, bahkan investor. Tinggal bagaimana niat dan manajemen kita mengelolanya,” tegasnya.

Ia mengatakan, pembangunan daerah seharusnya tidak berhenti di angka penyerapan anggaran.

Setiap proyek, kata dia, wajib memiliki perhitungan dampak ekonomi, sehingga dana yang digelontorkan tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga keuntungan bagi daerah.

“Jangan sekadar bangun terus selesai. Harus ada hitungan dampak ekonominya. Apa yang bisa dikembalikan ke daerah? Itu yang selama ini belum ada,” jelasnya.

DPRD Kukar, kata dia, berkomitmen mendukung kebijakan dan regulasi yang membuat BUMD lebih aktif dan produktif.

“Kita ingin APBD yang besar ini kembali dalam bentuk PAD. Bukan cuma habis, tapi jadi kekuatan ekonomi daerah. DPRD sudah pikirkan, tinggal eksekutif menindaklanjuti,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengusulkan adanya standarisasi anggaran pembangunan di seluruh kecamatan yang ada di Kukar.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pemerataan infrastruktur, mengingat masih terdapat wilayah yang tertinggal dibandingkan kecamatan lain yang sudah lebih maju.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai perbedaan ini terjadi karena belum adanya kebijakan anggaran yang merata di semua kecamatan.

Ia menegaskan, setiap wilayah seharusnya memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur yang layak.

“Masih ada kecamatan yang minim infrastruktur, sementara yang lain cukup maju. Ini jadi perhatian kami di DPRD,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).

Sebagai solusi, DPRD Kukar mengusulkan penerapan standarisasi anggaran pembangunan fisik di setiap kecamatan dengan kisaran antara Rp 25 hingga Rp 50 miliar.

Alokasi tersebut diharapkan bisa digunakan untuk membangun jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga sarana publik lain yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

“Kalau ini distandarkan, tidak ada lagi keluhan. Semua kecamatan punya dasar yang sama,” kata dia.

Ia mengatakan, arah pembangunan Kukar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memang dipusatkan pada penguatan infrastruktur dasar.

Posisi Kukar yang menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) juga membuat peningkatan konektivitas antar wilayah menjadi sangat penting untuk segera diwujudkan.

“Infrastruktur yang mendukung konektivitas ke IKN juga harus dipercepat. Itu bagian dari pemerataan sekaligus investasi jangka panjang,” tandasnya. (ak/ko)