BERITA TERBARU

Tenggarong – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dipastikan menjadi kompas utama pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Dokumen ini akan menjadi acuan agar seluruh program pemerintah berjalan terarah, konsisten, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan hal itu setelah mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Ruang Rapat Bappeda pada Selasa (16/9/2025).

Ia menilai keberadaan RPJMD sangat vital karena tanpa panduan tersebut, pembangunan akan sulit dijalankan secara menyeluruh.

“RPJMD ini adalah kitab suci pembangunan kita lima tahun ke depan. Semua kebijakan dan program harus mengacu pada dokumen ini,” tegas Aulia.

Menurut Aulia, forum Musrenbang bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan sebuah wadah untuk menyerap berbagai usulan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Masukan itu nantinya menjadi bahan penguatan agar program pembangunan lebih tepat sasaran.

“Tujuannya adalah mendengar masukan dari semua elemen masyarakat. Kita ingin memastikan 17 program dedikasi yang telah disusun mampu dilaksanakan dan manfaatnya bisa dirasakan,” ujar Aulia.

RPJMD Kukar 2025-2029 sendiri disiapkan sebagai terjemahan konkret dari visi dan misi kepemimpinan Aulia bersama Wakil Bupati Rendi Solihin.

Dokumen ini diharapkan mampu mengarahkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, hingga reformasi tata kelola pemerintahan.

Setelah melewati tahap penyusunan dan dibahas bersama DPRD, RPJMD nantinya akan menjadi sebuah regulasi resmi yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam bekerja dan mengambil kebijakan.

“Setelah disahkan, ini menjadi dasar dan arah pembangunan Kukar hingga 2029,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 sebesar Rp 700 miliar, yang hanya menjadi Rp 11,3 triliun.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kukar pada Senin (15/9/2025).

Ia menjelaskan, penurunan asumsi belanja terutama disebabkan terkoreksinya beberapa sumber pendapatan dari pemerintah pusat.

Selain itu, kebijakan terkait pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU), pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), dan kebutuhan teknis lainnya juga ikut memengaruhi penyesuaian ini.

“Untuk belanjanya memang ada yang disesuaikan, termasuk ada yang diefisiensikan. Tetapi kami sudah diamanatkan, diingatkan untuk tetap jangan sampai mengurangi kegiatan pembangunan yang berkenaan dengan kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Sunggono.

Menurutnya, efisiensi anggaran mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Beberapa anggaran yang dikurangi meliputi belanja perjalanan dinas, belanja makan minum rapat, alat tulis kantor (ATK), hingga kegiatan seremonial.

“Intinya itu semua sudah kita lakukan,” tegasnya.

Lebih jauh, Sunggono menegaskan bahwa fokus utama APBD Perubahan 2025 tetap pada pelayanan dasar masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target kinerja kepala daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

“Pelayanan dasar masyarakat yang kemudian menyangkut capaian target kinerja kepala daerah yang ada di RPJM,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat paripurna untuk membahas perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025.

Dalam rapat ini, DPRD Kukar menekankan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan pembayaran tunggakan serta memastikan alokasi anggaran bagi program-program wajib.

Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kukar pada Senin (15/9/2025).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani mengatakan, pandangan fraksi sangat dibutuhkan agar pembahasan menghasilkan perbaikan yang realistis.

Ia menegaskan, DPRD memiliki kewenangan penuh untuk melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap rancangan yang diajukan pemerintah daerah.

“DPRD akan menggunakan otoritas penganggarannya dalam menyikapi KUA-PPAS yang disampaikan eksekutif,” ujarnya saat ditemui akhir rapat.

Ia menjelaskan, nilai dalam rancangan KUA dan PPAS masih bersifat sementara sehingga berpotensi berubah setelah melalui pembahasan bersama.

Menurutnya, koreksi dapat dilakukan oleh anggota DPRD maupun Badan Anggaran sesuai kebutuhan daerah.

“Bisa saja nilainya berkurang atau bertambah, karena semua itu menyesuaikan,” katanya.

Ahmad Yani juga menyoroti keterlambatan penyampaian rancangan tersebut. Ia mengingatkan, mestinya KUA dan PPAS sudah disampaikan pada Agustus, namun baru masuk pertengahan September.

Padahal, lanjutnya, APBD Perubahan harus sudah disetujui sebelum akhir bulan agar tidak mengganggu tahapan penyusunan APBD tahun berikutnya.

“Kalau lewat September, maka APBD tidak diperkenankan lagi,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan agar pemerintah memastikan pembayaran seluruh utang tahun sebelumnya, termasuk tunggakan dan rasionalisasi transfer dana.

Ia juga menyinggung kepastian pencairan beasiswa, belanja wajib seperti gaji guru, tunjangan tenaga kesehatan, serta penyelesaian infrastruktur pendidikan.

“Seluruh kewajiban daerah terhadap pihak ketiga maupun program prioritas harus jelas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani mengatakan, angka APBD Perubahan yang dikoreksi menjadi sekitar Rp11,3 triliun harus benar-benar dipastikan akurat.

Menurutnya, hal ini penting agar tidak menimbulkan masalah keuangan baru di kemudian hari.

“Angka Rp11,3 triliun itu harus dipastikan jangan sampai kurang atau lebih,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Mayat seorang nelayan yang hilang sejak Agustus lalu akhirnya ditemukan di perairan Danau Melintang, Daerah Jingga 2, Desa Jantur Baru, Kecamatan Muara Muntai, Sabtu (13/9/2025) sekitar pukul 07.00 Wita.

Korban diketahui berinisil MN (21), warga Desa Jantur Baru, Kecamatan Muara Muntai.

Kapolsek Muara Muntai IPTU Wahid, SH, menjelaskan bahwa penemuan ini berawal dari seorang nelayan bernama Jasnan yang mencium bau tidak sedap saat mencari ikan.

Setelah ditelusuri, ia menemukan sesosok mayat tergantung di dahan pohon dengan leher terikat sabuk hitam.

“Kondisi korban saat ditemukan sudah tinggal kulit dan tulang,” terangnya, Senin (15/9/2025).

Ia mengatakan, di sekitar lokasi juga ditemukan pakaian berwarna hitam abu-abu, parang, dan senter.

“Barang-barang itu dikenali orang tua korban sebagai milik anaknya. Berdasarkan keterangan keluarga, korban berangkat mencari ikan di Danau Jempang sejak 10 Agustus 2025 dan tidak kembali,” ungkap Kapolsek.

Pihak keluarga bersama warga telah berusaha melakukan pencarian selama dua minggu namun tanpa hasil.

Wahid menyebut, setelah dilakukan evakuasi bersama tenaga medis Puskesmas dan masyarakat, keluarga korban membuat pernyataan resmi bahwa kejadian tersebut dianggap musibah dan menolak dilakukan otopsi.

“Jenazah kemudian dimandikan secara fardu kifayah di lokasi, dikafani, disalatkan di rumah korban, dan dimakamkan,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Sebanyak 85 sekolah jenjang SMP di Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti sosialisasi program Beasiswa Kukar Idaman yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Serbaguna Disdikbud Kukar pada Sabtu (13/9/2025), dengan peserta terdiri atas kepala sekolah dan operator sekolah.

Plt Kabid SMP Disdikbud Kukar, Emy Rosana Saleh, menjelaskan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada sekolah mengenai mekanisme, alur pengusulan, serta kriteria penerima beasiswa.

“Beasiswa ini merupakan salah satu program dedikasi Bupati Kukar. Program ini sudah berjalan sejak periode sebelumnya dan tetap dilanjutkan hingga sekarang,” ungkapnya kepada adakaltim.com.

Jumlah sekolah yang diundang cukup banyak karena antusiasme masyarakat terhadap beasiswa terus meningkat setiap tahun.

Ia berharap pada 2025 ini, keterserapan anggaran dapat tersalurkan secara maksimal. “Tahun-tahun sebelumnya sempat ada kendala, tapi pada tahun lalu serapan sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas rencana perubahan Peraturan Bupati (Perbup) terkait program beasiswa, meski masih dalam tahap proses.

Emy menekankan, jalur afirmasi tetap akan menjadi prioritas bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Namun, lanjutnya, jika kuota jalur tersebut telah terpenuhi, sisa kuota akan dialihkan untuk siswa jalur prestasi maupun kategori lainnya.

Ketika di tanya terkait jumlah penerima, pihaknya masih belum bisa memastikan karena mekanismenya berbasis usulan dari sekolah.

“Sekolah akan mengajukan nama-nama siswa, kemudian berkasnya diverifikasi oleh Disdikbud,” kata Emy.

Selain fokus pada beasiswa, Bidang SMP Disdikbud Kukar juga menggandeng beberapa perangkat daerah lain untuk memperkuat pelaksanaan program.

Diskominfo dilibatkan dalam pengembangan aplikasi untuk memudahkan proses verifikasi data, sementara Dinas Sosial berperan dalam validasi kondisi ekonomi keluarga penerima.

“Harapan kami, Beasiswa Kukar Idaman ini dapat membantu meringankan beban orang tua, khususnya mereka yang tergolong tidak mampu,” pungkasnya. (ak/ko)