BERITA TERBARU

Tenggarong – Lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2025 cukup mengkhawatirkan, dengan jumlah penderita mencapai ribuan orang.

Namun berkat penerapan sistem deteksi dini di puskesmas hingga rumah sakit, angka kematian akibat penyakit ini berhasil ditekan hingga nol kasus.

Kabid Pemberantasan, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3PL) Dinas Kesehatan Kukar, Supriyadi, menyebutkan jumlah penderita DBD hingga September 2025 sudah mencapai 2.800 orang.

Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2024 sekitar 2.000 kasus. “Kasus meningkat cukup tajam, namun yang patut disyukuri tidak ada laporan pasien meninggal dunia,” ujarnya, Jumat (3/10/2025).

Ia menuturkan, meningkatnya kasus tidak terlepas dari perubahan iklim cuaca dan kondisi lingkungan hidup masyarakat.

Hujan yang kerap turun menimbulkan genangan air yang menjadi sarang nyamuk penyebab DBD.

Selain itu, kata dia, wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk juga lebih rentan terhadap penyebaran penyakit tersebut.

“Selain itu, kepadatan penduduk di beberapa wilayah juga meningkatkan risiko penularan,” tuturnya.

Untuk menekan risiko yang lebih parah, puskesmas di Kukar kini sudah dilengkapi dengan rapid test DBD.

Keberadaan fasilitas tersebut membuat pemeriksaan bisa dilakukan secara cepat sehingga pasien segera mendapat penanganan.

“Deteksi dini adalah kunci, keterlambatan pemeriksaan sering kali menjadi penyebab kasus berakhir fatal,” tegasnya.

Tak hanya mengandalkan tenaga medis, pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan aturan melalui Instruksi Bupati untuk memperkuat gerakan pemberantasan sarang nyamuk.

Dengan adanya kebijakan ini, peran masyarakat diharapkan semakin aktif dalam pencegahan.

“Pemberantasan sarang nyamuk tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kesehatan, tapi harus melibatkan warga melalui gerakan 3M Plus,” lanjutnya.

Dari data yang ada, sejumlah kecamatan tercatat sebagai penyumbang kasus terbanyak di antaranya Tenggarong, Tenggarong Seberang, dan Muara Badak.

Walaupun banyak warga berharap dilakukan pengasapan, Dinkes tetap menempatkan fogging hanya sebagai opsi terakhir.

“Fogging hanya tindakan terakhir, strategi utamanya tetap dengan memberantas sarang nyamuk,” ucapnya.

Supriyadi mengingatkan masyarakat agar tidak lengah. Ia menekankan pentingnya kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, serta menutup wadah air.

“Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, serta mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Dengan cara sederhana ini, angka kasus bisa ditekan,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Satpol PP Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan penertiban terhadap enam pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Kampus Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong, Kamis (2/10/2025).

Para pedagang kedapatan membuka lapak di badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas, mengurangi kenyamanan pejalan kaki, sekaligus berpotensi menimbulkan kemacetan.

Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan, mengingat kawasan tersebut juga terdapat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang setiap harinya ramai dengan aktivitas pelajar.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum Satpol PP Kukar, Endang Purwanto mengatakan, penertiban yang dilakukan ini merupakan hal penting untuk dilakukan demi menjaga kelancaran dan keselamatan masyarakat.

“Kita jalankan aturan sesuai dengan UUD yang berlaku. Penertiban ini juga untuk mempermudah akses masyarakat di jalan,” ujarnya ketika di hubungi pada Jumat (3/10/2025).

Petugas di lapangan tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga memberikan pemahaman langsung kepada pedagang terkait dampak berjualan di lokasi terlarang.

“Kami tetap mengedepankan pendekatan persuasif, tapi jika sudah berulang kali melanggar tentu akan ada tindakan lebih tegas,” ungkapnya.

Tindakan ini, kata dia, merupakan tindakan yang memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

“Bagi PKL yang tidak mematuhi aturan, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, ada juga denda dan lainnya,” kata dia.

Endang berharap keberadaan kawasan pendidikan di sekitar lokasi dapat lebih terjamin keamanannya setelah dilakukan penertiban.

Ia menjelaskan bahwa wajah kota Tenggarong harus bisa mencerminkan kenyamanan, baik bagi masyarakat, pelajar, maupun pengunjung.

“Kegiatan berjalan aman, tertib dan kondusif. Satu rombong kita amankan, sementara lima lainnya tidak, karena sudah melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP),” tandasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Bukit Biru Menggugat mendesak kejelasan terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibuka pada tahun 2023 di Kelurahan Bukit Biru.

Hingga kini, sertifikat tanah yang dijanjikan melalui program tersebut belum juga diterbitkan, meskipun seluruh persyaratan sudah dipenuhi warga sejak dua tahun lalu.

Desakan itu disampaikan saat sejumlah masyarakat melakukan audiensi dengan Lurah dan Sekertaris Lurah di Kantor Kelurahan Bukit Biru, Tenggarong pada Kamis (2/10/2025).

Perwakilan aliansi, Samsul Arifin menegaskan bahwa permasalahan ini bukan kali pertama terjadi. Ia menyebut, masyarakat sudah pernah mengalami hal serupa pada 2018 lalu, ketika program PTSL juga berjalan tanpa menghasilkan sertifikat.

Harapan baru muncul ketika program kembali dibuka pada 2023, tetapi hingga kini kondisinya masih sama, belum ada kepastian.

“Artinya, masyarakat Kelurahan Bukit Biru ini sudah dua kali menerima program, tetapi sampai sekarang ini belum ada kejelasan,” ucapnya.

Lebih lanjut, masyarakat sudah mengeluarkan biaya untuk mengikuti program tersebut.

Menurutnya, jumlah pendaftar di Kelurahan Bukit Biru mencapai 391 surat tanah dan masing-masing telah membayar Rp250 ribu per surat. Jika dikalkulasi, dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp90 jutaan.

Namun, kata dia, meskipun biaya sudah dikeluarkan, berkas pendaftar ternyata belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan masih tertahan di kelurahan.

“Artinya, di sini belum ada kejelasan,” tegasnya.

Dalam audiensi, aliansi juga menyayangkan lemahnya koordinasi antar pihak terkait.

Menurut Samsul, kelurahan semestinya bisa lebih aktif berkomunikasi dengan BPN dan melibatkan tokoh masyarakat yang memahami tata letak wilayah tanah.

Hal ini penting agar proses validasi dan verifikasi tidak tersendat seperti yang terjadi selama ini.

Meski begitu, hasil musyawarah bersama dalam audiensi tersebut menghadirkan sedikit titik terang. Samsul menyampaikan pihak kelurahan telah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti persoalan ini.

“Harapannya, tadi sudah ada kejelasan terkait dengan hasil musyawarah, yaitu akan diselesaikan dalam waktu secepatnya. Besok sudah dilakukan analisa data, validasi, dan verifikasi terkait dengan pendaftar-pendaftar oleh program PTSL itu sendiri,” tutupnya. (ak/ko)