BERITA TERBARU

Diarpus Kukar Bakal Gelar Festival Memory Of Yupa, Ancang-ancang Dartarkan Yupa ke UNESCO

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) tengah menyiapkan festival Memory of Yupa sebagai langkah awal dalam proses pendaftaran peninggalan bersejarah Yupa ke UNESCO.

Festival ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar untuk memperkenalkan warisan peradaban Kutai kepada dunia internasional.

Plt Kepala Diarpus Kukar, Rinda Desianti mengatakan pihaknya kini telah mengusulkan Yupa ke pemerintah pusat untuk diajukan sebagai warisan dunia.

“Saat ini kami sedang dalam proses pendaftaran Yupa agar bisa diakui UNESCO. Semua tahapan sedang kami lengkapi bersama pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).

Ia menjelaskan, penyelenggaraan festival Memory of Yupa akan menjadi momentum penting untuk mengangkat kembali nilai sejarah peninggalan tersebut kepada masyarakat luas.

Melalui kegiatan itu, pihaknya ingin menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya daerah.

“Festival ini menjadi sarana edukasi publik, supaya masyarakat tahu bahwa Yupa adalah bagian dari memori sejarah bangsa yang berawal dari Kutai,” terangnya.

Rinda menuturkan, kegiatan ini juga sejalan dengan visi Kukar Idaman, khususnya dalam mendorong literasi sejarah dan kebudayaan di tengah masyarakat.

“Program ini mendukung Kukar Idaman di sektor pendidikan dan pelestarian budaya. Kami ingin masyarakat semakin mencintai sejarah lokalnya,” jelasnya.

Menurutnya, Yupa memiliki makna mendalam sebagai bukti awal berdirinya peradaban manusia di Nusantara.

Ia berharap, melalui pengusulan ke UNESCO, Yupa bisa mendapatkan pengakuan dunia atas nilainya yang historis dan kultural.

“Yupa bukan hanya prasasti, tapi simbol kejayaan Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Ini kebanggaan yang harus kita rawat bersama,” ucapnya.

Dirinya optimistis, dengan dukungan semua pihak, upaya mendaftarkan Yupa ke UNESCO bisa terwujud.

Ia berharap festival yang akan digelar nantinya ini, dapat memperkuat semangat pelestarian sejarah dan identitas budaya masyarakat Kukar.

“Kami ingin masyarakat lebih mengenal Yupa dan bangga dengan warisan leluhur kita. Harapannya, pengakuan UNESCO bisa terwujud dan menjadi kebanggaan bersama,” tutupnya. (ak/ko)

DPRD Samarinda Ingatkan Pemkot Tetap Disiplin Meski PAD Naik

Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk tetap hati-hati dan disiplin dalam mengelola keuangan daerah, meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif pada tahun anggaran 2025.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Moh Yusrul Hana, menilai kenaikan PAD memang menjadi kabar baik, namun bukan alasan bagi pemerintah untuk lengah dalam menjaga efektivitas dan efisiensi belanja daerah.

“Peningkatan PAD ini patut disyukuri, tapi prinsip pengelolaan anggaran yang efisien tetap harus dijaga, apalagi kondisi fiskal nasional sedang mengalami pengetatan transfer ke daerah,” ujar Yusrul, Rabu (15/10/2025).

Kenaikan PAD diproyeksikan mencapai Rp60,7 miliar, dari sebelumnya Rp1,133 triliun menjadi Rp1,194 triliun. Lonjakan ini disebut sebagai hasil dari strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang konsisten dijalankan oleh Pemkot Samarinda.

Meski pemerintah pusat melakukan pemangkasan transfer ke daerah (TKD), DPRD menilai peningkatan PAD mampu menjaga keseimbangan keuangan daerah. Secara total, pendapatan daerah Samarinda kini naik dari Rp5,350 triliun menjadi Rp5,516 triliun atau bertambah sekitar Rp165,3 miliar.

Yusrul menegaskan, optimalisasi pendapatan harus diikuti dengan perencanaan belanja yang tepat sasaran agar program prioritas tetap berjalan tanpa pemborosan.

“Yang penting bukan hanya besarannya, tapi bagaimana anggaran itu dipakai untuk kebutuhan masyarakat secara efektif,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, pembahasan perubahan APBD 2025 telah rampung dan disahkan pada akhir September lalu, setelah melalui tahapan nota kesepakatan KUA-PPAS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Pengesahan dilakukan tepat waktu agar Oktober anggaran sudah bisa dijalankan. Kita dorong agar tidak ada penundaan program di lapangan,” pungkas Yusrul.

Dengan peningkatan PAD ini, diharapkan Pemkot Samarinda dapat menjalankan program pembangunan secara efisien, tepat sasaran, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. (adv/hr/ko)

Penyaluran KKI di Kukar Tembus Rp37 Miliar, Mayoritas Disalurkan ke Sektor Perdagangan

Tenggarong – Penyaluran Kredit Kukar Idaman (KKI) oleh Bankaltimtara Cabang Tenggarong tercatat telah mencapai Rp37 miliar hingga September 2025.

Dari total 1.800 debitur, sebagian besar penerima manfaat berasal dari sektor perdagangan, yang menjadi sasaran utama sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020 lalu.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Cabang Bankaltimtara Tenggarong, Eryuni Ramli Okol, usai peringatan HUT ke-60 Bankaltimtara, Rabu (15/10/2025).

“Pencapaian untuk KKI sampai dengan bulan lalu itu sudah mencapai Rp37 miliar, dengan total 1.800 debitur,” ujarnya.

Ia mengatakan, manfaat program tersebut telah dirasakan ribuan pelaku usaha kecil.

Menurut Eryuni, pihaknya menargetkan penyaluran KKI di tahun 2025 dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha produktif.

“Kalau targetnya tahun ini sebanyak-banyaknya tetap, karena untuk UMKM di Kukar sendiri ada sekitar 59 ribu. Target kita adalah UMKM, petani, dan nelayan,” tuturnya.

Eryuni juga menegaskan, memasuki usia ke-60 tahun, Bankaltimtara akan terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga keuangan lainnya.

“Harapannya tetap membangun teamwork yang solid, agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal,” ucapnya.

Ia menjelaskan, Bankaltimtara berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kukar, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperluas jangkauan layanan, terutama di bidang digitalisasi.

“Khususnya untuk Pemkab Kukar sebagai pemegang saham, kami harus berkontribusi sebaik-baiknya, terutama untuk mendukung pembangunan di Kukar,” tegasnya.

Dari sisi profil debitur, Eryuni menyebut sektor perdagangan masih menjadi penerima terbesar program KKI.

“Karena di awal KKI pada tahun 2020 khusus untuk pedagang UMKM, jadi memang mayoritas sampai sekarang masih terbanyak di sektor perdagangan. Untuk petani dan nelayan baru saja diluncurkan pada 2023 kemarin,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan mekanisme pengajuan KKI tergolong mudah, baik bagi pelaku UMKM maupun sektor pertanian dan perikanan.

“Bagi pelaku UMKM Yang penting ber-KTP kukar dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Pembuatannya juga mudah karena bisa lewat Dinas Satu Pintu, bahkan kami bisa bantu karena sekarang sudah digital semua,” jelasnya.

Sedangkan bagi petani dan nelayan, syarat tambahan berupa kartu petani atau kartu nelayan juga diperlukan.

“Seperti yang Pak Bupati bilang, kredit usaha ini harus diberikan kepada yang betul-betul petani dan betul-betul nelayan agar manfaatnya tepat sasaran,” pungkasnya. (ak/ko)

Pemkab Kukar Luncurkan Program Genius untuk Perkuat Gizi Anak Sekolah

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) resmi meluncurkan program Genius (Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa) sebagai langkah konkret memperkuat pemenuhan gizi anak sekolah di daerah tersebut.

Program yang digagas oleh Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Kukar dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik.

Peluncuran program ini juga menandai sinergi antara Genius dan Makan Bergizi Gratis (MBG) Plus yang telah lebih dulu berjalan.

Program tersebut dirilis langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, di Creative Park Tenggarong pada Rabu (15/10/2025).

Peluncuran ini dirangkaikan dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar antara Disketapang bersama Bankaltimtara Kukar.

Dalam kesempatan itu, puluhan kotak berisi makanan bergizi diserahkan secara simbolis kepada siswa SDN 035 Tenggarong sebagai percontohan penerapan program Genius.

Bupati Aulia menjelaskan, pelaksanaan Genius tidak dimaksudkan untuk menggantikan program MBG Plus, melainkan memperkuat dan mengintegrasikannya melalui kolaborasi lintas sektor.

“Nanti kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, karena sebagaimana yang kita pahami, ketika kita bicara ingin penguatan pangan, itu tidak bisa diampu oleh salah satu stakeholder saja,” ujarnya.

Ia menegaskan, kolaborasi yang dilakukan akan menjadi kunci utama dalam keberhasilan program pangan bergizi di Kukar.

“Program seperti Genius ini kan bagian dari bagaimana kita memanage program saja. Itu sudah punya program MBG, nah ini tinggal kita kolaborasi, bukan salah satu program mengalahkan program yang lain,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aulia menuturkan bahwa Pemkab Kukar akan terus berupaya menghubungkan antara pelaku produksi pangan dengan pelaksanaan program gizi di sekolah.

“Kalau kita lihat ke hulu lagi, bagaimana kita berusaha menghubungkan antara teman-teman yang memiliki produksi seperti petani dan nelayan ke MBG, sehingga harga yang diperoleh itu bisa sangat sesuai,” jelasnya.

Menurutnya, peluncuran program Genius di SDN 035 Tenggarong merupakan langkah awal dari upaya besar Pemkab Kukar dalam memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi seimbang.

“Jadi sebenarnya ujung akhir dari program ini adalah bagaimana kita ingin memastikan bahwa gizi anak-anak kita itu bisa terpenuhi dan tercukupi dengan baik,” tutupnya. (ak/ko)

Dikejar dan Tertangkap Warga, Maling Tabung LPG di Bukit Biru Tak Berkutik

Tenggarong – Aksi pencurian tabung LPG 3 Kg di Jalan Poros Tenggarong – Kota Bangun, Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, berakhir ricuh.

Seorang pelaku pencurian berhasil ditangkap warga setelah aksinya diketahui pemilik toko dan karyawannya.

Pelaku tak berkutik setelah dikejar dan tertangkap oleh warga pada Senin (14/10/2025) sore.

Pemilik Toko Nett Cell, Mastur, mengatakan kejadian bermula sekitar pukul 17.50 WITA saat ia sedang memantau dua karyawannya, Anggi dan Dika, melalui layar monitor CCTV.

Dari rekaman tersebut, terlihat dua pria mencurigakan datang dengan sepeda motor PCX berwarna merah dan langsung mengangkat dua tabung LPG 3 kilogram dari depan toko.

Melihat hal itu, Mastur spontan berteriak dan memerintahkan karyawannya untuk mengejar para pelaku.

“Saya lihat di CCTV mereka sudah bawa dua tabung LPG, langsung saya teriak dan suruh anak-anak kejar,” ujarnya.

Dalam pengejaran itu, Anggi berhasil menarik baju salah satu pelaku hingga terjatuh di pinggir jalan.

Warga yang berada di sekitar lokasi pun langsung ikut membantu menangkap pelaku.

“Begitu jatuh, warga yang lewat langsung ramai-ramai datang dan pelaku sempat jadi bulan-bulanan massa,” kata dia.

Sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri menggunakan motor menuju arah Jahab.

“Mereka berdua, tapi satu lolos. Dika sempat kejar, tapi kehilangan jejak,” tuturnya.

Saat diperiksa, dari tangan pelaku ditemukan satu bilah pisau cutter, link slot, serta pesan WhatsApp dari rekannya yang bertuliskan ‘besok cari lagi’.

“Dari isi pesannya saja sudah kelihatan kalau mereka sering mencuri. Pelaku yang ketangkap ngaku tinggal di Jongkang,” jelasnya.

Kini pelaku telah diserahkan ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut.

Saat ini, pihak kepolisian masih mencari keberadaan rekan pelaku yang kabur. (ak/ko)

Ahmad Yani Sebut Kukar Tetap Terima Kompensasi dari Pusat Meski DBH Dipotong

Tenggarong – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani menyebut bahwa meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mengalami pemotongan hingga 50 persen, Kukar tetap akan menerima kompensasi dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang nilainya cukup besar.

Kebijakan tersebut telah diatur secara jelas dalam undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan transfer ke daerah.

Ahmad Yani menjelaskan, hasil konsultasi dengan Kementerian Keuangan menegaskan pemotongan DBH sebesar 50 persen tersebut tidak dapat dibantahkan karena sudah menjadi amanat undang-undang.

“Dana bagi hasil itu dipotong 50 persen. Berarti hak kita hanya 50 persen saja,” ungkapnya, Selasa (14/10/2025).

Lebih lanjut, Ahmad Yani menuturkan kompensasi tersebut diberikan melalui DAU dengan nilai mencapai lebih dari Rp2 triliun.

“Karena kita daerah penghasil, pemerintah pusat memberikan kompensasi melalui DAU yang besar, nilainya sekitar dua triliun lebih. Itu bentuk kompensasi atas pemotongan tersebut,” jelasnya.

Dirinya berharap, Pemkab Kukar dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal demi kepentingan masyarakat banyak.

“Kami bersyukur, walaupun dipotong, hak itu tetap menjadi milik kita. Dan nanti juga akan tersalurkan sesuai mekanisme,” ujarnya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah memastikan dana kurang salur dari pemerintah pusat dapat segera ditransfer ke daerah.

Jumlahnya pun, lanjutnya, disebut cukup besar, mencapai triliunan rupiah.

“Kita harap secepatnya ada perbaikan untuk ditransfer ke daerah, karena masyarakat harus segera merasakan manfaatnya,” kata dia.

Ahmad Yani menilai, potensi pendapatan asli daerah sebenarnya masih besar dan mampu mendorong APBD Kukar hingga di kisaran Rp8 hingga Rp10 triliun jika dikelola dengan baik.

“Sebenarnya kalau kita hitung potensi yang bisa kita hasilkan, angka delapan sampai sepuluh triliun masih bisa ditembus,” tutupnya. (ak/ko)