BERITA TERBARU

Tenggarong – Tradisi beseprah menjadi warna tersendiri dalam peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kegiatan ini diisi dengan upacara peringatan serta momen kebersamaan antara pemerintah daerah dan para santri, di mana seluruh peserta duduk sama rata dan menyantap hidangan bersama sebagai simbol kesetaraan dan persaudaraan dalam memperingati Hari Santri.

Acara tersebut berlangsung di halaman kantor bupati Kukar pada Selasa, (22/10/2025). Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan momentum Hari Santri menjadi refleksi penting untuk menghargai peran besar santri dan pondok pesantren dalam pembangunan daerah.

“Pemerintah daerah sadar betul bahwa peran santri dan pondok pesantren itu sangat besar dalam proses pembangunan di Kukar,” ujarnya.

Menurutnya, santri tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai keagamaan, tetapi juga bagian penting dari kemajuan daerah.

“Kita sangat berharap pondok pesantren bisa mencetak para santri-santri yang berkualitas, sehingga para santri inilah nanti yang akan menjadi cikal bakal generasi penerus di Kukar,” terangnya.

Tahun ini, peringatan Hari Santri mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia.”

Aulia berharap pesan dari tema tersebut dapat diimplementasikan oleh seluruh pondok pesantren di Kukar dalam menjaga nilai-nilai luhur serta memperkuat peradaban daerah.

Ia juga menyoroti pentingnya santri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya di era digital.

“Kita juga berharap para santri tidak hanya belajar kitab saja, tetapi juga mempelajari hal-hal terkait dengan situasi kekinian seperti teknologi informasi, serta mengikuti perkembangan yang terjadi hari ini,” ucapnya.

Dalam moment tersebut, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan pondok pesantren melalui program bantuan operasional.

“Terkait dana hibah pondok pesantren, saya kurang tahu pasti jumlah total yang akan menerima tahun ini. Akan tetapi, dana bantuan operasional pondok pesantren yang kita programkan sebesar Rp100 juta per pondok pesantren tetap terus kita lanjutkan,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri mengatakan kalau Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian para pengrajin lokal.

Ia menginginkan agar Dekranasda tidak hanya berfungsi sebagai wadah promosi hasil kerajinan, tetapi juga harus mampu memperkuat pembinaan dan pengembangan sektor kerajinan dari hulu hingga hilir.

Harapan tersebut ia sampaikan usai pengukuhan pengurus Dekranasda Kukar yang digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (22/10/2025).

Aulia menjelaskan, selama ini kegiatan Dekranasda masih banyak berfokus pada partisipasi pameran produk, sementara sisi hulu yang mencakup pembinaan terhadap para pengrajin kurang diperhatikan.

Menurutnya, pembinaan tersebut meliputi pelatihan peningkatan keterampilan, penyediaan peralatan, hingga pengawasan mutu produk agar hasil kerajinan daerah semakin berkualitas dan kompetitif.

“Kita berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi penguatan di hilirnya saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai kesiapan para pengrajin tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi, tetapi juga tata kelola usaha yang baik.

Karena itu, kata dia, pemerintah daerah melalui Dekranasda akan berupaya mendukung proses perizinan, memperkuat manajemen produksi, serta membuka akses pasar hingga ke tingkat ekspor.

“Di sisi hilir, kita akan siapkan pasar, bahkan sampai ke tingkat ekspor,” tuturnya.

Ia mengatakan, penguatan yang dilakukan secara menyeluruh akan membangun ekosistem ekonomi yang lebih kokoh bagi para pelaku kerajinan di Kukar.

Ia optimistis, ketika ekosistem tersebut terbentuk, semangat dan produktivitas pengrajin akan tumbuh dengan sendirinya, karena para pengrajin dapat merasakan manfaat langsung dari hasil karyanya.

“Dengan terbangunnya ekosistem ekonomi di Dekranasda, hal ini akan menciptakan dorongan bagi para pengrajin untuk semakin semangat dalam mengembangkan aktivitas kerajinan yang mereka geluti,” jelasnya.

Aulia menyampaikan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang dapat hidup dari kemampuan dan bakat yang dimilikinya sendiri.

“Ketika ekosistem ekonomi ini berhasil kita bangun, orang bisa menghasilkan dari apa yang mereka geluti. Bukankah itu sebuah kebahagiaan ketika seseorang bisa hidup dari bakat dan kemampuan yang dimilikinya sendiri?” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mempercepat penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM) di seluruh posyandu.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi posyandu menuju lembaga layanan terpadu masyarakat yang tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga mencakup berbagai bidang pembangunan sosial dan kemasyarakatan sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, mengatakan proses registrasi posyandu saat ini memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung pada akhir Oktober.

“Insyaallah di akhir bulan Oktober sudah selesai juga. Kalau Tabang sudah clear, kami pastikan 827 posyandu yang melaksanakan enam pelayanan standar minimal perangkat daerah atau 6 SPM itu sudah teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya saat ditemui pada Senin (20/10/2025).

Elvandar menjelaskan, 6 SPM yang diterapkan di posyandu meliputi enam bidang urusan perangkat daerah, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), perumahan rakyat dan kawasan permukiman (Perkim), sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum.

“Selama ini posyandu identik dengan layanan kesehatan, padahal sekarang perannya jauh lebih luas karena juga menyentuh urusan sosial, pendidikan, dan infrastruktur dasar masyarakat,” jelasnya.

DPMD Kukar juga akan mengintervensi posyandu melalui lokus stunting dan kemiskinan sebagai prioritas pelaksanaan program.

Selain itu, lanjutnya, kelembagaan posyandu akan diperkuat melalui pembentukan Tim Pembina Posyandu dari tingkat desa hingga nasional agar koordinasi berjalan lebih efektif.

“Harapan kami, program ini benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan menjadi pusat layanan terpadu yang menyentuh berbagai aspek kehidupan warga,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kini memberlakukan kebijakan baru bagi seluruh pelaku usaha yang berhubungan dengan pemerintah daerah.

Mulai tahun 2025, setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki rekening di Bankaltimtara sebagai langkah memperkuat perputaran uang di wilayah Kukar.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, selama ini banyak pelaku usaha di Kukar yang menyimpan hasil usahanya di bank lain.

Akibatnya, kata dia, pergerakan ekonomi daerah menjadi kurang maksimal.

“Kita ingin dana hasil kegiatan ekonomi di Kukar jangan sampai keluar daerah. Makanya, seluruh pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah daerah diwajibkan membuka rekening di Bankaltimtara,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut bukan untuk membatasi ruang gerak pelaku usaha, melainkan untuk memastikan sirkulasi ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat Kukar.

“Bukan berarti kita ingin mempersulit, tapi supaya uang yang keluar dari proyek atau kegiatan pemerintah bisa berputar di daerah sendiri dan membawa dampak bagi warga,” terangnya.

Menurut Aulia, pihaknya juga ingin agar pelaku usaha dari luar daerah yang mengerjakan proyek di Kukar ikut menggunakan fasilitas perbankan daerah.

“Kalau ada kontraktor dari luar Kukar, kami harap mereka juga membuka rekening di Bankaltimtara. Karena kegiatan mereka ada di sini, sudah sepatutnya mereka ikut mendukung perputaran ekonomi daerah,” jelasnya lebih lanjut.

Ia mengungkapkan, kebijakan ini sudah melalui pembahasan dengan pihak Bankaltimtara dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim agar penerapannya berjalan tanpa kendala.

“Kami sudah duduk bersama dengan pihak bank untuk memastikan semuanya mudah. Kalau nanti ada hal-hal yang dirasa memberatkan, tentu akan kita bahas lagi,” jelasnya.

Aulia juga menekankan agar Bankaltimtara tidak membebankan biaya tambahan dalam proses pembukaan rekening baru.

Menurutnya, pelaku usaha harus diberi kemudahan sepenuhnya. “Saya sudah minta jangan ada tambahan biaya. Pembuatan rekening ini harus sederhana dan cepat, supaya semua bisa langsung berjalan,” tegasnya.

Ia berharap kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia dan semua pihak terkait, karena tujuannya semata-mata untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah.

“Kalau uangnya berputar di Kukar, otomatis ekonomi kita akan tumbuh dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tutupnya. (ak/ko)