BERITA TERBARU

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap diberikan secara penuh meskipun pendapatan daerah mengalami penurunan tajam.

Komitmen ini ditegaskan sebagai jaminan bahwa kesejahteraan pegawai tidak akan menjadi korban penyesuaian fiskal yang terjadi tahun ini.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa pemerintah tidak menempatkan TPP sebagai objek penghematan.

Menurutnya, besaran tunjangan ASN di Kukar masih belum setinggi daerah lain di Kaltim, sehingga belum beralasan untuk dikurangi meskipun kondisi fiskal sedang menyusut.

“Ketika anggaran turun, TPP tetap berada pada batas maksimal belanja pegawai,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Ia memaparkan bahwa penurunan anggaran yang terjadi bukan dalam skala kecil. Dari sebelumnya lebih dari Rp11 triliun, kemampuan keuangan daerah kini turun hanya di kisaran Rp5,5 triliun sesuai gambaran terbaru dalam RKPD.

Sementara itu, daftar rencana kegiatan dari OPD jika tidak dirasionalisasi menembus kebutuhan hampir dua kali lipat dari kemampuan anggaran.

“Selama seminggu ini saya berusaha merasionalisasi kegiatan yang jumlahnya mencapai Rp9,6 triliun menjadi Rp6,3 triliun,” kata dia.

Meskipun berbagai kegiatan harus direvisi dan disesuaikan, belanja pegawai ditempatkan sebagai sektor yang tidak akan diganggu.

Pemerintah memastikan hak pegawai tetap berjalan normal sehingga kekhawatiran pengurangan tunjangan tidak perlu muncul.

“Yang paling penting bagi kita adalah menjaga komitmen. InsyaAllah ini menjadi kabar gembira bagi ASN, karena kita tetap berkomitmen untuk tidak mengurangi TPP,” tegasnya.

Sunggono mengungkapkan bahwa tekanan fiskal yang terjadi sekarang tidak datang tiba-tiba.

Ia mengakui sudah memperhitungkan kemungkinan penurunan kapasitas belanja sejak beberapa tahun lalu.

Dengan peringatan fiskal yang sudah diproyeksikan lebih awal, ruang belanja pegawai masih dapat dikontrol walaupun APBD turun pada batas tertentu.

“Sudah saya perkirakan sejak empat tahun lalu, bahwa jika anggaran Pemkab berada di bawah Rp9 triliun, belanja pegawai yang besar itu masih bisa diperbaiki,” tandasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan beasiswa tahap kedua segera dikirimkan ke rekening 4.015 mahasiswa penerima.

Proses administrasi penganggaran kini berada pada fase penyelesaian, sehingga transfer bantuan pendidikan tersebut diproyeksikan mulai bergerak dalam waktu dekat setelah mekanisme keuangan berlangsung sesuai ketentuan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan keterlambatan pencairan sebelumnya tidak terlepas dari prosedur anggaran yang hanya bisa berjalan setelah APBD Perubahan 2025 ditetapkan.

Setelah keputusan anggaran berlaku, setiap perangkat daerah harus menyusun ulang input keuangan sebelum proses pembayaran difinalisasi.

“Proses input RKA dan DPA di setiap OPD memerlukan waktu. Itu sebabnya pencairan baru bisa dijalankan setelah seluruh dokumen lengkap,” jelasnya, Senin (17/11/2025).

Pemkab Kukar, kata dia, menyiapkan alokasi dana sebesar Rp16 miliar guna menutup kekurangan pembayaran beasiswa tahap pertama.

Dana tersebut dialokasikan khusus untuk mahasiswa penerima Beasiswa Kukar Idaman yang masih belum mendapatkan hak penuh mereka pada pencairan sebelumnya.

Pada tahap pertama, penerima beasiswa hanya memperoleh Rp1,6 juta dari total hak yang seharusnya berjumlah Rp5 juta.

Karena itu, tambahan sebesar Rp3,4 juta per orang akan dikirimkan melalui pencairan tahap kedua agar setiap mahasiswa menerima nominal sesuai ketentuan program.

“Anggaran sudah tersedia dan sudah saya tandatangani untuk diproses pencairannya,” tuturnya.

Karena jumlah penerima beasiswa sangat banyak, dana tidak dapat ditransfer sekaligus dalam satu kali proses.

Penyaluran dilakukan lewat sistem pemindahbukuan bank secara bertahap hingga seluruh mahasiswa tercakup tanpa ada yang tertinggal.

Sunggono juga menyampaikan bahwa Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri secara khusus meminta pencairan dipercepat begitu anggaran dinyatakan siap dan kelengkapan dokumen terpenuhi, sehingga beasiswa tidak menunggu lebih lama dari jadwal yang seharusnya.

“Begitu anggaran siap dan administrasi lengkap, Bupati langsung memerintahkan percepatan pembayaran,” ujarnya.

Pencairan beasiswa ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin dukungan pendidikan bagi anak muda Kukar sebagai bagian dari penguatan SDM yang selaras dengan visi Kukar Idaman Terbaik. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperluas dukungan bagi rumah ibadah lintas agama dan pondok pesantren sebagai bagian dari pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik.

Langkah ini menjadi wujud komitmen Pemkab Kukar dalam memperkuat kehidupan keagamaan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan pembinaan moral masyarakat melalui bantuan yang dialokasikan secara merata di seluruh kecamatan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahreza mengatakan, program ini merupakan implementasi langsung dari visi Kukar Idaman yang menempatkan kesejahteraan spiritual sebagai salah satu prioritasnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Kukar memastikan setiap rumah ibadah dan pesantren yang memenuhi kriteria mendapatkan peluang yang sama untuk menerima bantuan.

“Bantuan tidak hanya untuk masjid atau mushola, tetapi juga gereja dan vihara. Program ini berjalan setiap tahun sesuai arahan pimpinan daerah,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Pada 2025 ini, kata dia, sejumlah rumah ibadah di Kecamatan Tenggarong dan sekitarnya telah menerima alokasi bantuan.

Di antaranya terdapat Yayasan Darussalam Kelurahan Maluhu dengan bantuan sebesar Rp330 juta, Mushola Al-Muhajirin Desa Rapak Lambur sebesar Rp500 juta, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jalan Maduningrat sebesar Rp500 juta, Masjid Ash-Shadr Loa Ipuh sebesar Rp500 juta, serta Vihara Buddhayana Buddhist Center Timbau yang juga menerima Rp500 juta.

Dendy menjelaskan, proses penyaluran hibah masih terus berjalan dan ditargetkan sekitar 16 hingga 17 rumah ibadah tambahan akan menerima bantuan serupa sebelum akhir 2025.

Ia menyebutkan, sejumlah proposal saat ini masih dalam proses verifikasi administrasi sebelum memasuki tahap pencairan.

Selain rumah ibadah, Pemkab Kukar juga sedang memperkuat dukungan terhadap pondok pesantren.

Hingga tahun ini, tercatat 50 pesantren yang telah masuk dalam daftar penerima manfaat, termasuk tiga pesantren yang memperoleh bantuan operasional senilai Rp100 juta yang diserahkan bertepatan dengan Hari Santri Nasional.

“Tahun depan program ini akan diekskalasi. Tidak hanya operasional, tapi juga bantuan pendidikan bagi santri,” kata dia.

Ia menuturkan bahwa banyak santri di Kukar masih membutuhkan dukungan untuk menutupi biaya pendidikan seperti SPP, sehingga intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan keagamaan.

Menurutnya, langkah ini penting dalam memperkuat pembinaan moral dan spiritual generasi muda.

Program bantuan keagamaan ini menjadi bagian menyeluruh dari misi Kukar Idaman Terbaik, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kehidupan rohani dan karakter masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa penguatan moral dan kehidupan rohani berjalan seiring dengan pembangunan daerah,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Program Nelayan Tangguh kini menjadi pilar utama yang diandalkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) untuk memperkuat sektor perikanan.

Melalui program ini, Pemkab Kukar berikan dukungan menyeluruh bagi masyarakat pesisir, mulai dari peningkatan sarana penangkapan hingga penataan layanan perizinan kapal, agar nelayan dapat bekerja secara lebih aman dan produktif.

Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Asli Husaini menjelaskan, program nelayan tangguh merupakan bagian dari implementasi visi misi Kukar Idaman Terbaik yang menempatkan penguatan sektor pangan dan perikanan sebagai prioritas utama.

Ia menyebut, Pemkab Kukar tidak hanya menyiapkan sarana fisik, tetapi juga membangun sistem pengelolaan perikanan yang lebih tertata agar dampaknya dapat dirasakan jangka panjang oleh masyarakat pesisir.

“Penyediaan prasarana yang kami lakukan antara lain berupa pembangunan jembatan tambat dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Saat ini, TPI di wilayah perairan umum sudah berdiri di Desa Liang, sedangkan di wilayah pesisir terdapat di Samboja, Anggana, dan Muara Badak,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

Asli menuturkan, fasilitas yang telah disiapkan mulai memberikan manfaat nyata bagi nelayan. Kata dia, tempat pelelangan ikan (TPI) di Kecamatan Samboja saat ini sudah beroperasi penuh dan menjadi pusat transaksi hasil laut masyarakat setempat.

Adapun TPI di Kecamatan Muara Badak telah selesai dibangun, namun masih menunggu tambahan fasilitas tambat perahu yang ditargetkan terealisasi pada 2026.

“Untuk sementara pengelolaan dilakukan oleh koordinator lapangan di masing-masing lokasi. Ke depan, kami akan ajukan agar pengelolaan TPI ini menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD),” jelasnya.

Selain penyiapan infrastruktur, pihaknya juga sedang memperkuat layanan administrasi kapal dan perahu nelayan.

Asli menekankan, legalitas kapal merupakan faktor penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus keamanan bagi nelayan ketika beraktivitas di laut.

“Kami terus melakukan sosialisasi kepada nelayan terkait pentingnya izin kapal. Proses pengukuran akan dilakukan oleh ahli pengukur dari KSOP sebagai bagian dari penerbitan izin resmi,” kata dia.

Serangkaian langkah tersebut diyakini mampu memperkuat fondasi sektor perikanan Kukar, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi keluarga nelayan.

Asli bilang melalui program nelayan tangguh, Pemkab Kukar berharap terciptanya ekosistem di sektor perikanan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

“Program Nelayan Tangguh bukan hanya tentang bantuan sarana, tapi juga tentang membangun sistem perikanan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan komitmennya untuk tetap melanjutkan program keagamaan unggulan di tahun 2025.

Dua di antaranya ialah Program Da’i Masuk Desa dan Satu Desa Satu Tahfidz, yang menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan umat sekaligus pemerataan tenaga keagamaan di seluruh wilayah Kukar.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setkab Kukar, Dendi Irwan Fahriza, mengatakan kedua program tersebut sejalan dengan visi besar Kukar Idaman yang kini dikembangkan menjadi “Kukar Idaman Terbaik”.

Menurutnya, keberlanjutan program bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi merupakan bentuk konsistensi Pemkab Kukar dalam membangun sumber daya manusia yang religius dan berakhlak mulia.

“Program Da’i Masuk Desa dan Satu Desa Satu Tahfidz insyaallah akan tetap berlanjut. Kami sedang menyiapkan pola rekrutmennya dan mudah-mudahan seleksi bisa mulai berjalan pada November nanti,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

Ia menjelaskan, pelaksanaan program akan lebih difokuskan pada kecamatan, kelurahan, dan desa yang selama ini belum memiliki tenaga da’i atau tahfidz.

Melalui pendataan dan pemetaan ulang, Pemkab Kukar ingin memastikan tidak ada lagi wilayah yang kekurangan tenaga pengajar agama.

Dendi menuturkan, selama lima angkatan pelaksanaan program, masih terdapat beberapa daerah yang belum terjangkau.

Karena itu, Pemkab Kukar akan mengundang seluruh camat dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membahas strategi pemerataan.

“Pada pertemuan nanti, kami akan memaparkan data desa dan kelurahan yang dari angkatan pertama sampai kelima belum ada perwakilan da’i dan tahfidznya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan program ini juga menjadi wadah pembinaan karakter masyarakat melalui dakwah dan pendidikan Al-Qur’an.

Selain memperkuat nilai-nilai religius di masyarakat, para peserta program juga disiapkan agar dapat berperan aktif sebagai tenaga pengajar di sekolah maupun lembaga pendidikan agama di daerah masing-masing.

Hingga kini, total sudah ada sekitar 250 da’i dan tahfidz yang ditempatkan di 193 desa, 44 kelurahan, dan 20 kecamatan di Kukar.

“Setiap kegiatan safari subuh kepala daerah, seperti di Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, dan Kota Bangun, para imam dan petugasnya berasal dari program Da’i dan Tahfidz ini,” pungkasnya. (adv/ak/ko)