BERITA TERBARU

Tenggarong – Program Da’i Masuk Desa kembali dilanjutkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai bagian dari implementasi visi Kukar Idaman Terbaik, yang menempatkan pembinaan keagamaan sebagai salah satu pilar pembangunan masyarakat.

Memasuki angkatan ke-6, Pemkab mulai membuka proses seleksi dan bimbingan bagi calon da’i dari berbagai kecamatan, dengan fokus memperluas jangkauan dakwah dan mengisi desa-desa yang masih kekurangan pendamping spiritual.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Dendi Irwan Fahriza, mengungkapkan bahwa total 51 peserta dari 15 kecamatan turut ambil bagian dalam proses seleksi.

Seluruh peserta merupakan utusan resmi dari desa atau kelurahan, sehingga setelah dinyatakan lolos mereka dapat kembali mengabdi di wilayah asal masing-masing.

“Agenda hari ini terkait seleksi dan bimbingan teknis Program Da’i Masuk Desa Angkatan ke-6,” jelasnya, Rabu (26/11/2025).

Penilaian dilakukan oleh tim seleksi yang melibatkan unsur MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia hingga Kementerian Agama.

Keterlibatan banyak lembaga dilakukan agar kualitas peserta benar-benar terukur dan sesuai kebutuhan desa.

“Untuk seleksi ada tiga materi utama yang diuji, yaitu Al-Qur’an, fikih dan dakwah,” ungkapnya.

Pemkab Kukar menargetkan sebanyak 50 da’i dan da’iah dapat melaksanakan tugas setelah seleksi dan pembinaan selesai.

Penempatan dilakukan mengikuti daerah pengusul, sehingga peserta yang lulus langsung dipulangkan untuk membantu penguatan kehidupan keagamaan di desa masing-masing.

“Program ini menargetkan menghasilkan 50 da’i dan da’iah,”tuturnya.

Namun begitu, kebutuhan nyata masih cukup besar. Berdasarkan pemetaan terbaru, dari 193 desa di Kukar, sekitar 20 persen wilayah belum memiliki pendamping dakwah tetap.

Desa-desa dengan komposisi penduduk non-Muslim lebih dominan, seperti sebagian titik di Kenohan dan Kota Bangun Darat, menjadi wilayah dengan tantangan pemenuhan paling tinggi.

Selain itu, keterbatasan peserta yang dapat diutus juga membuat beberapa desa belum terlayani optimal.

Dendi menilai dengan hadirnya da’i yang berasal dari sekitar wilayah tersebut, ruang pembinaan tetap dapat berjalan sekalipun jumlah tenaga belum sepenuhnya terpenuhi.

“Harapan kami, dengan penugasan da’i yang berdomisili dekat desa-desa ini, kebutuhan tetap bisa terpenuhi,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat fasilitas transportasi pelajar sebagai upaya membuka akses pendidikan seluas mungkin bagi siswa di berbagai wilayah.

Peningkatan layanan ini dilakukan melalui penambahan dan pengoperasian armada angkutan khusus pelajar, baik di jalur darat maupun sungai, sehingga anak-anak di kawasan daratan hingga pesisir dapat menempuh perjalanan sekolah dengan lebih mudah, aman, dan terjangkau.

Kepala Dinas Perhubungan Kukar, Ahmad Junaidi, menjelaskan saat ini terdapat sembilan armada angkutan pelajar yang telah beroperasi.

Armada tersebut terdiri dari tujuh bus dan dua kapal pelajar, yang dioperasikan menyesuaikan kebutuhan geografis dan karakter wilayah masing-masing kecamatan.

“Program angkutan pelajar ini merupakan bagian dari Kukar Idaman Terbaik. Kami memastikan akses pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh pelajar,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Untuk wilayah darat, bus pelajar beroperasi di empat kecamatan yang memiliki intensitas pergerakan siswa cukup tinggi, yakni Tenggarong, Loa Kulu, Kembang Janggut, dan Kota Bangun.

Penempatan ini menjadi prioritas karena jarak tempuh antara permukiman dan sekolah terbilang jauh, sehingga armada pelajar dianggap mampu meringankan biaya transportasi orang tua sekaligus mengurangi risiko pelajar terlambat sekolah.

Selain layanan jalur darat, Pemkab Kukar juga menggulirkan transportasi sungai sebagai moda penunjang pendidikan bagi daerah pesisir.

Kecamatan Anggana menjadi salah satu wilayah yang mendapat dukungan kapal pelajar, mengingat akses air masih menjadi moda utama mobilitas masyarakat.

Kombinasi bus dan kapal pelajar ini dirancang untuk memastikan bahwa siswa dari wilayah daratan maupun bantaran sungai memiliki kesempatan belajar yang sama, tanpa terhambat infrastruktur atau topografi daerah.

Secara keseluruhan, komposisi angkutan pelajar saat ini berjumlah 7 bus pelajar dan 2 kapal pelajar, dan pemerintah memastikan program ini akan terus berkembang untuk menjangkau kecamatan lain secara bertahap.

Junaidi menegaskan bahwa dukungan layanan tidak hanya berhenti pada pengadaan armada.

Pemkab Kukar juga mulai menyiapkan peningkatan kualitas operasional, termasuk evaluasi trayek, kenyamanan, hingga aspek keselamatan untuk memastikan pelayanan yang lebih optimal.

“Kami berharap semakin meningkatkan kualitas layanan transportasi pelajar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara,” pungkasnya.

Melalui penguatan layanan angkutan pelajar, Pemkab Kukar menegaskan komitmennya menghadirkan pendidikan yang dapat dijangkau semua anak, bukan hanya yang tinggal dekat sekolah, tetapi juga mereka yang berada jauh dari pusat layanan pendidikan.

Program ini bergerak seiring dengan visi pemerataan pendidikan dalam Kukar Idaman Terbaik, sehingga tidak ada lagi siswa yang terhambat hanya karena akses transportasi. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Mulai tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) akan membangun dan memperbaiki infrastruktur sekolah berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan.

Hal itu ditegaskan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dalam peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80, dimana ia menyampaikan setiap sekolah memiliki kondisi berbeda sehingga pembangunan harus diarahkan sesuai prioritas masing-masing wilayah.

Aulia menjelaskan, selama ini masih banyak sekolah yang menghadapi persoalan mendasar dalam proses pembelajaran, mulai dari ruang kelas panas, atap bocor, hingga toilet yang tidak sebanding dengan jumlah murid.

“Kami melihat langsung ada sekolah muridnya dua ratus, tapi toiletnya cuma dua. Ini sudah tentu tidak layak,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Bupati menuturkan bahwa penerapan pembangunan berbasis kebutuhan sekolah merupakan langkah strategis yang selaras dengan arah Program Kukar Idaman Terbaik, yang menekankan pemenuhan layanan dasar terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh bersifat seragam, melainkan harus menyesuaikan dengan urgensi masing-masing sekolah.

“Kebutuhan sekolah A tidak sama dengan sekolah B, jadi pemerintah harus menyesuaikan kebijakannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aulia menyampaikan bahwa mulai 2026 bantuan operasional sekolah akan diarahkan secara lebih fleksibel, sehingga sekolah dapat menentukan sendiri bagian mana yang perlu diprioritaskan.

Ia mencontohkan sekolah yang WC-nya rusak harus difokuskan pada perbaikan itu terlebih dahulu, sementara sekolah lain bisa mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki ruang belajar atau perabot.

“Kami ingin setiap sekolah punya ruang untuk menentukan apa yang paling penting bagi mereka,” kata dia.

Aulia juga menekankan, pengelolaan anggaran perbaikan sarana prasarana harus dilakukan secara transparan dan melibatkan guru. Karena, guru adalah pihak yang paling memahami kondisi asli di lapangan.

“Yang tahu persis apa yang terjadi di sekolah itu adalah Bapak Ibu guru, jadi mereka harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” ucapnya.

Aulia kemudian mengingatkan agar sekolah tidak hanya fokus pada administrasi penggunaan anggaran, namun harus tetap mengutamakan kualitas proses belajar-mengajar.

Menurutnya, perbaikan sarana prasarana harus selalu membawa dampak langsung terhadap kenyamanan guru dan murid.

“Jangan sampai sibuk mengelola anggaran, tapi melupakan hakikatnya, yaitu meningkatkan mutu pembelajaran,” tuturnya.

Pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan mendukung proses belajar.

Ia memastikan arah pembangunan pendidikan akan terus diperkuat secara bertahap. “Insya Allah pendekatan kita tahun 2026 adalah pendekatan sekolah,” pungkasnya. (adv/ak/ko)