BERITA TERBARU

Samarinda – Aktivitas reklamasi yang berlangsung di sungai alami wilayah Samarinda kembali menjadi sorotan publik.

Anggota DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dibenarkan apabila tidak disertai dengan kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin resmi dari instansi terkait.

Joha mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak aspirasi dari warga yang merasa terdampak oleh proyek reklamasi tersebut. Warga menduga, reklamasi menjadi salah satu penyebab banjir besar yang melanda wilayah Samarinda beberapa waktu lalu.

“Warga meminta agar aktivitas reklamasi segera dihentikan karena diduga memperparah kondisi banjir di kawasan mereka. Jangankan reklamasi, mengubah bentangan sungai saja harus melalui prosedur yang ketat,” tegas Joha kepada awak media, Senin (26/5/2025).

Politikus Partai NasDem ini turut menyampaikan apresiasi kepada pihak perusahaan yang telah merespons keluhan masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan komitmen di atas kertas tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang ada. “Yang paling penting adalah bagaimana persoalan banjir ini bisa diselesaikan secara nyata, bukan hanya janji,” ujarnya.

Lebih lanjut, Joha menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Menurutnya, investasi harus tetap memperhatikan aspek sosial dan tidak boleh merugikan masyarakat sekitar.

“Perusahaan diharapkan bisa berkontribusi positif, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adv)

Samarinda – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, memberikan tanggapan terkait polemik yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial menyusul kritik yang dilontarkan influencer sekaligus politikus muda Partai NasDem, Abdul Giaz, mengenai kondisi jalan rusak di Kota Tepian.

Menurut Arie, pernyataan yang disampaikan Abdul Giaz tidak sepatutnya dianggap sebagai kritik langsung terhadap Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Ia menegaskan bahwa kritik tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk masukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur.

“Sebenarnya Pak Andi Harun dan Abdul Giaz itu berteman saja. Hanya saja, kemarin Pak Andi Harun langsung menanggapi, padahal menurut saya tidak perlu. Abdul itu bukan mengkritik secara personal, tapi lebih kepada memberikan masukan terkait hasil pekerjaan dinas,” kata Arie Wibowo, Senin (26/5/2025).

Arie menambahkan bahwa yang disoroti Abdul Giaz adalah kualitas pekerjaan dari perangkat daerah, bukan kepemimpinan Wali Kota yang selama ini dinilainya cukup baik.

“Dia lebih menegur OPD yang bertanggung jawab atas infrastruktur jalan di Samarinda, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Yang dipermasalahkan itu hasil pekerjaan di lapangan, bukan kinerja Pak Wali secara keseluruhan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Arie mengapresiasi peran konten kreator seperti Abdul Giaz yang dianggap mampu menyuarakan aspirasi masyarakat melalui media sosial. Ia bahkan mendorong lebih banyak anak muda untuk turut aktif memberikan masukan kepada pemerintah.

“Kita perlu lebih banyak orang seperti Abdul Giaz yang mau berbicara dan memberi masukan kepada pemerintah. Tapi kalau bisa, jangan hanya protes saja, sebaiknya juga memberikan solusi,” ujarnya.

Terkait kondisi jalan yang menjadi sorotan, DPRD Kota Samarinda berencana memanggil dinas terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek infrastruktur tahun anggaran 2024.

“Kami ingin tahu pekerjaan apa saja yang sudah selesai, mana yang masih dalam tahap pengerjaan, dan mana yang hasilnya belum memuaskan. Kami akan memberikan masukan kepada dinas terkait agar ke depannya lebih baik,” tutup politikus muda Partai Golkar itu. (adv)

Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, menegaskan pentingnya regulasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai langkah awal dalam melindungi masyarakat dari potensi bencana akibat pembangunan yang tidak sesuai aturan.

Ia menyoroti masih maraknya pembangunan rumah tanpa izin, khususnya di kawasan rawan seperti lereng dan perbukitan, yang mencerminkan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap tata ruang yang aman dan berkelanjutan.

“Instansi pemerintah saja butuh kajian lingkungan sebelum memberi izin, apalagi masyarakat umum. Aturannya jelas, ada kajian yang harus dipenuhi,” ujarnya, Senin (26/5/2025).

Markaca menyayangkan kebiasaan sebagian warga yang lebih dulu membangun rumah sebelum mengurus perizinan. Menurutnya, peninjauan lahan sebelum pembangunan sangat penting untuk mencegah dampak buruk seperti tanah longsor dan banjir.

“Kalau ini terus dibiarkan, kesalahan dalam penataan ruang bisa mengancam keselamatan warga,” tegasnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga menekankan bahwa pembangunan di wilayah dengan potensi risiko tinggi harus melalui prosedur perizinan yang ketat, termasuk kajian lingkungan dari instansi teknis terkait.

Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk konsisten menegakkan aturan PBG dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar regulasi ini benar-benar dipahami dan dijalankan. “Izin itu penting agar masyarakat juga aman,” pungkas Markaca. (adv)