BERITA TERBARU

Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menyoroti lemahnya promosi kegiatan pariwisata dan budaya di Kota Tepian.

Menurutnya, meskipun Samarinda memiliki banyak agenda menarik, informasi tentang kegiatan tersebut kerap tidak tersebar luas dan luput dari perhatian publik.

“Kita banyak event, tapi sayangnya promosi masih kurang. Apalagi budaya lokalnya belum cukup ditonjolkan,” ujar Viktor.

Ia menilai perlunya strategi promosi yang lebih sistematis melalui penyusunan calendar of event atau kalender kegiatan tahunan yang dapat diakses publik.

Kalender ini diharapkan bisa dipasang di berbagai ruang publik seperti hotel, kafe, pusat perbelanjaan, hingga kantor-kantor pelayanan umum.

“Bukan cuma di kantor wali kota, tapi juga di tempat yang dikunjungi orang. Kalau bisa, setiap pengunjung kota tahu, minggu ini ada event apa saja di Samarinda,” tegasnya.

Viktor menyebut contoh daerah seperti Yogyakarta yang dinilainya berhasil mengemas promosi wisata melalui pendekatan budaya secara terstruktur.

Ia berharap Samarinda bisa belajar dari strategi serupa, namun tetap menyesuaikan dengan karakter dan potensi lokal yang dimiliki.

Lebih lanjut, Viktor menekankan bahwa kemajuan sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kreativitas dalam penyampaian informasi.

“Kalender event bisa menjadi jembatan antara penyelenggara acara dan masyarakat luas,” tambahnya.

Ia juga membuka peluang untuk mendorong regulasi atau kebijakan yang mewajibkan penyebaran kalender event secara luas di ruang-ruang publik melalui DPRD.

Dengan strategi promosi yang lebih terbuka dan terarah, Viktor optimistis kunjungan wisatawan ke Samarinda akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.

“Jangan tunggu orang datang dulu, baru kita promosikan. Justru kita yang harus jemput bola,” pungkasnya. (Adv)

Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, menekankan pentingnya kepastian hukum atas status kepemilikan lahan sebagai syarat utama kelancaran berbagai proyek pembangunan di kota ini.

Ia menyoroti bahwa sengketa lahan yang belum terselesaikan menjadi hambatan serius, salah satunya dalam proyek pengendalian banjir di kawasan Bengkuring.

Menurut Aris, klaim warga terhadap lahan yang sejatinya telah dibayar pemerintah sejak 2006 menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Lahan itu sudah dibayar pemerintah sejak 2006. Jadi tidak mungkin dilakukan pembayaran ulang di lokasi yang sama,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa perbedaan data antara dokumen kepemilikan milik warga dan arsip pemerintah menjadi akar masalah yang memicu sengketa.

Upaya mediasi telah dilakukan oleh Komisi I DPRD, namun tidak membuahkan hasil karena permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan informal.

“Tanpa ada putusan pengadilan, tidak ada kepastian hukum yang bisa dijadikan dasar untuk melanjutkan pembangunan,” tegasnya.

Aris juga mengingatkan bahwa ketidakpastian status lahan tidak hanya berdampak pada proyek di Bengkuring, tetapi juga berpotensi mengganggu proyek-proyek publik lainnya di Samarinda yang menyangkut aset tanah pemerintah.

DPRD, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dalam penyelesaian persoalan ini, baik dengan mendampingi masyarakat maupun pemerintah, termasuk turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi di lapangan.

“Selama status lahan belum jelas secara hukum, proyek publik apa pun akan terganggu. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” pungkasnya. (Adv)