Penulis: adakaltim

Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk segera membenahi fasilitas ruang terbuka hijau (RTH), khususnya yang ramah bagi anak penyandang disabilitas.

Menurut Novan, hingga saat ini masih banyak taman kota yang belum dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai bagi anak berkebutuhan khusus.

Kondisi ini, kata dia, menjadi perhatian serius, apalagi Samarinda tengah mengejar predikat Kota Layak Anak (KLA).

“Yang menjadi perhatian adalah beberapa tempat belum menyediakan layanan bagi anak berkebutuhan khusus,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa salah satu dari lima klaster penilaian KLA berkaitan erat dengan pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, kekurangan ini bisa menjadi hambatan dalam mewujudkan kota yang benar-benar ramah anak.

Legislator dari Partai Golkar ini pun menyarankan agar Pemkot Samarinda lebih memperhatikan penyediaan fasilitas bermain bagi anak disabilitas, baik di kawasan pusat kota maupun di wilayah pinggiran.

“Ini masih menjadi kekurangan, taman bermain anak disabilitas tidak disediakan, padahal ini yang menjadi penilaian,” tegasnya.

Novan berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap seluruh ruang bermain anak yang ada, untuk mengidentifikasi mana saja yang belum memenuhi standar inklusivitas.

“Ini menjadi catatan bersama, bagaimana kita bisa membenahi fasilitas umum maupun taman yang ada di kota,” pungkasnya. (Adv)

Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti kembali beroperasinya Big Mall Samarinda pasca insiden kebakaran yang terjadi pada 3 Juni 2025 lalu.

Ia menegaskan bahwa pihak DPRD belum menerima informasi resmi terkait hasil investigasi penyebab kebakaran tersebut.

“Belum ada update info terkini. Yang pasti kita masih menunggu hasil laporan dari investigasi,” ujar Deni saat ditemui.

Deni juga mempertanyakan apakah seluruh gerai di pusat perbelanjaan tersebut telah kembali dibuka atau hanya area yang tidak terdampak kebakaran.

Ia mengingatkan pentingnya mengisolasi lokasi kebakaran untuk menghindari risiko yang membahayakan pengunjung.

“Apakah mall beroperasi keseluruhan atau area tertentu saja, kami belum tahu pastinya. Tetapi area kebakaran belum tuntas semua,” jelasnya.

Tak hanya itu, Deni juga menyoroti lemahnya sistem keselamatan gedung saat insiden terjadi. Ia menyebutkan bahwa sistem hydrant dan sprinkler di dalam gedung tidak berfungsi dengan optimal saat kebakaran berlangsung.

“Perlu dievaluasi lebih jauh. Sistem keamanan tidak bekerja dengan optimal, baik hydrant maupun sprinkler,” tegasnya.

Komisi III DPRD Samarinda memastikan akan terus memantau hasil investigasi untuk menjamin keselamatan publik di kemudian hari.

Evaluasi menyeluruh terhadap sistem kedaruratan dan standar keselamatan gedung disebutnya menjadi keharusan sebelum pusat perbelanjaan tersebut beroperasi penuh kembali. (Adv)

Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menyoroti lemahnya promosi kegiatan pariwisata dan budaya di Kota Tepian.

Menurutnya, meskipun Samarinda memiliki banyak agenda menarik, informasi tentang kegiatan tersebut kerap tidak tersebar luas dan luput dari perhatian publik.

“Kita banyak event, tapi sayangnya promosi masih kurang. Apalagi budaya lokalnya belum cukup ditonjolkan,” ujar Viktor.

Ia menilai perlunya strategi promosi yang lebih sistematis melalui penyusunan calendar of event atau kalender kegiatan tahunan yang dapat diakses publik.

Kalender ini diharapkan bisa dipasang di berbagai ruang publik seperti hotel, kafe, pusat perbelanjaan, hingga kantor-kantor pelayanan umum.

“Bukan cuma di kantor wali kota, tapi juga di tempat yang dikunjungi orang. Kalau bisa, setiap pengunjung kota tahu, minggu ini ada event apa saja di Samarinda,” tegasnya.

Viktor menyebut contoh daerah seperti Yogyakarta yang dinilainya berhasil mengemas promosi wisata melalui pendekatan budaya secara terstruktur.

Ia berharap Samarinda bisa belajar dari strategi serupa, namun tetap menyesuaikan dengan karakter dan potensi lokal yang dimiliki.

Lebih lanjut, Viktor menekankan bahwa kemajuan sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kreativitas dalam penyampaian informasi.

“Kalender event bisa menjadi jembatan antara penyelenggara acara dan masyarakat luas,” tambahnya.

Ia juga membuka peluang untuk mendorong regulasi atau kebijakan yang mewajibkan penyebaran kalender event secara luas di ruang-ruang publik melalui DPRD.

Dengan strategi promosi yang lebih terbuka dan terarah, Viktor optimistis kunjungan wisatawan ke Samarinda akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.

“Jangan tunggu orang datang dulu, baru kita promosikan. Justru kita yang harus jemput bola,” pungkasnya. (Adv)

Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, menekankan pentingnya kepastian hukum atas status kepemilikan lahan sebagai syarat utama kelancaran berbagai proyek pembangunan di kota ini.

Ia menyoroti bahwa sengketa lahan yang belum terselesaikan menjadi hambatan serius, salah satunya dalam proyek pengendalian banjir di kawasan Bengkuring.

Menurut Aris, klaim warga terhadap lahan yang sejatinya telah dibayar pemerintah sejak 2006 menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Lahan itu sudah dibayar pemerintah sejak 2006. Jadi tidak mungkin dilakukan pembayaran ulang di lokasi yang sama,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa perbedaan data antara dokumen kepemilikan milik warga dan arsip pemerintah menjadi akar masalah yang memicu sengketa.

Upaya mediasi telah dilakukan oleh Komisi I DPRD, namun tidak membuahkan hasil karena permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan informal.

“Tanpa ada putusan pengadilan, tidak ada kepastian hukum yang bisa dijadikan dasar untuk melanjutkan pembangunan,” tegasnya.

Aris juga mengingatkan bahwa ketidakpastian status lahan tidak hanya berdampak pada proyek di Bengkuring, tetapi juga berpotensi mengganggu proyek-proyek publik lainnya di Samarinda yang menyangkut aset tanah pemerintah.

DPRD, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dalam penyelesaian persoalan ini, baik dengan mendampingi masyarakat maupun pemerintah, termasuk turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi di lapangan.

“Selama status lahan belum jelas secara hukum, proyek publik apa pun akan terganggu. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” pungkasnya. (Adv)