Penulis: adakaltim

Samarinda – DPRD Kota Samarinda terus mendorong terciptanya dunia kerja yang adil dan inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Hal ini menjadi perhatian utama Komisi IV, seiring pelaksanaan Job Fair Samarinda 2025 yang diikuti puluhan perusahaan dari berbagai sektor.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Herminsyah, menegaskan pentingnya keterbukaan perusahaan dalam memberikan kesempatan kerja bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

“Kami selalu mendorong agar perusahaan membuka ruang bagi penyandang disabilitas. Mereka juga memiliki kemampuan dan potensi yang layak dihargai,” ujarnya.

Ia mengapresiasi sejumlah perusahaan yang telah memberi peluang kerja kepada penyandang disabilitas dan mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota Samarinda. Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut layak dijadikan contoh.

Herminsyah menambahkan bahwa kegiatan seperti Job Fair tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan harus diiringi dengan pengawasan dan evaluasi menyeluruh.

“Komisi IV akan mengawal berapa banyak pelamar yang benar-benar diterima kerja, dan apakah prosesnya berjalan secara adil dan transparan,” katanya.

Ia berharap pelaksanaan Job Fair dapat menjadi jembatan nyata antara masyarakat dan dunia usaha, terutama bagi kelompok yang selama ini kurang mendapatkan akses terhadap lapangan kerja. (Adv)

Samarinda – Sebagai ibu kota provinsi, sudah seharusnya Samarinda menjadi contoh dalam pengelolaan limbah domestik. Namun realita berkata lain. Kota ini justru tertinggal dari kota tetangga seperti Balikpapan dan Bontang dalam menata sistem limbah rumah tangga.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Kamaruddin, mengungkapkan keprihatinannya. Menurutnya, sistem pengelolaan limbah di Samarinda masih semrawut dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya limbah domestik sangat rendah.

“Banyak warga belum paham bahwa limbah domestik itu bukan hanya sampah, tapi juga mencakup kotoran manusia dan septic tank. Ini sangat serius,” katanya.

Kamaruddin menilai, hanya sedikit kawasan perumahan di Samarinda yang menerapkan sistem pengelolaan limbah yang layak kebanyakan berada di bawah pengembang besar seperti CitraLand. Sementara sebagian besar permukiman rakyat masih belum tertata.

“Kalau bukan pengembang profesional, hampir pasti tidak memenuhi standar. Ini jadi masalah besar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketertinggalan Samarinda dibandingkan Balikpapan dan Bontang yang sudah punya Perda khusus limbah domestik dan mulai melakukan pembenahan secara sistematis.

“Kita harus jujur, sebagai ibu kota provinsi kita justru memalukan dalam hal ini. Ini bukan hanya masalah infrastruktur, tapi juga pola pikir,” tandasnya.

Raperda Pengelolaan Limbah Domestik ditargetkan tuntas pada 2025. Namun menurut Kamaruddin, tantangan sebenarnya bukan pada regulasi, melainkan pada pelaksanaan dan keseriusan semua pihak dalam menjaga lingkungan. (Adv)

Samarinda – Delapan bulan berlalu sejak Rusel (60), warga Desa Muara Kate, Kabupaten Paser, ditemukan tewas. Namun hingga kini, penegakan hukum atas kasus pembunuhannya masih gelap. Keadilan yang tak kunjung datang membuat warga bergerak.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menjadi salah satu suara keras yang mendesak aparat penegak hukum segera bertindak. Ia mengingatkan, lambannya penanganan bisa menggerus kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

“Jangan sampai timbul anggapan di masyarakat kita bahwa aparat ini gak bisa dipercaya lagi. Tunjukkanlah bahwa aparat ini kerja,” kata Iswandi, dengan nada tegas.

Lebih mengecewakan, menurutnya, adalah fakta bahwa kunjungan Wakil Presiden RI ke rumah keluarga korban pun belum membuahkan hasil konkret. Janji pengawalan proses hukum tinggal janji.

Akibat ketidakjelasan ini, warga Muara Kate memilih jalan protes. Mereka menutup akses jalan hauling tambang batu bara, sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan kerusakan akses desa yang terus mereka alami.

“Ini harus kita suarakan terus. Terutama media massa. Jangan sampai kasus ini kembali menguap begitu saja,” imbuh Iswandi.

Bagi warga Muara Kate, aksi blokade bukan sekadar bentuk amarah, tapi juga seruan untuk keadilan yang telah lama mereka nantikan. (Adv)

Samarinda – Gagasan pendirian Sekolah Rakyat oleh Pemerintah Kota Samarinda mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai konsep tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh, terutama terkait tujuan, sasaran, dan urgensinya.

Menurut Anhar, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda seharusnya memiliki konsep pendidikan yang relevan dan terukur. Ia mempertanyakan hakikat dari istilah Sekolah Rakyat yang dianggapnya membingungkan.

“Saya mempertanyakan hakikat Sekolah Rakyat itu apa. Semua sekolah memangnya bukan untuk rakyat? Lalu untuk siapa? Kalau dilihat dari namanya saja sudah ambigu,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti jika sekolah tersebut ditujukan untuk masyarakat miskin ekstrem, maka harus didasarkan pada data yang valid. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi Samarinda tidak lagi relevan untuk program berbasis kemiskinan ekstrem.

“Kalau mengikuti syarat utamanya, berarti masih banyak warga miskin ekstrem di Samarinda. Padahal pemerintah sendiri sering menyebutkan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem terus menurun. Ini kontradiktif,” tegasnya. (Adv)