Penulis: adakaltim

Tenggarong – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sri Muryani, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap peresmian Gerai PIJAR (Perempuan Inspiratif Jual Asa dan Rasa) yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar.

Menurutnya, gerai tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah kepada perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang selama ini menjadi tulang punggung dalam rumah tangga.

“Dengan adanya ini, perempuan kepala keluarga itu terbantukan untuk menitipkan produk-produk mereka ,” ungkap Sri Muryani saat menghadiri acara Peresmian Gerai Pijar di Jalan Imam Bonjol, Tenggarong, Sabtu (2/8/2025).

Ia menyebutkan bahwa keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif juga mencerminkan semangat keterwakilan, dengan komposisi 30 persen anggota dewan berasal dari kalangan perempuan.

Karenanya, ia merasa kegiatan seperti PIJAR sangat relevan dan seharusnya mendapat sambutan dari khalayak luas terutama perempuan.

Sri Muryani juga menyoroti makna simbolik dari gerai PIJAR yang bukan hanya sebagai ruang ekonomi, gerai ini menurutnya mencerminkan nilai-nilai penting yang harus dijunjung tinggi dalam pemberdayaan perempuan.

“Gerai PIJAR ini juga sebagai simbol atau lambang kepedulian, kemandirian, kekuatan, dan solidaritas antar perempuan. Jadi kita berharap ini terus bergulir, terus berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan di Kukar,” ujarnya.

Namun, ia juga menyampaikan catatan kritis terhadap dokumen perencanaan daerah.

Dalam RPJMD Bupati yang terakhir, ia mengaku kecewa karena isu pembangunan perempuan belum menjadi skala prioritas yang jelas.

Padahal, menurutnya, posisi dan peran perempuan sudah seharusnya diarusutamakan dalam pembangunan jangka menengah.

“Kemarin dalam RPJM Bupati, kami hadir dan saya mengapresiasi. Dari legislatif, artinya ini adalah pembangunan yang berkaitan dengan lima tahun ke depan, program Bupati. Tapi saya sangat menyayangkan dari program Bupati itu tidak menitikberatkan atau tidak menjadi skala prioritas pembangunan perempuan,” tegasnya.

Sri Muryani berharap ke depan, seluruh pemangku kebijakan dapat melihat pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dan menjadikannya bagian integral dari agenda pembangunan daerah. (ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terus memperkuat peran Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam roda ekonomi lokal.

Salah satu langkah konkret terbaru yakni peluncuran Gerai PIJAR (Perempuan Inspiratif Jual Asa dan Rasa) yang digelar di Jalan Imam Bonjol, Tenggarong, Sabtu (2/8/2025).

Gerai PIJAR merupakan implementasi dari program PEKKA Berkualitas dan Mandiri (PERKAKAS DIRI) yang dirancang untuk memberi ruang pemasaran dan distribusi hasil produksi anggota PEKKA.

Upaya ini menjadi simbol keberpihakan pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi bagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayitno, menyebut gerai ini hadir sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong pemasaran produk lokal perempuan Kukar.

Ia menyampaikan bahwa gerai ini terbuka untuk berbagai produk, mulai dari olahan makanan hingga kerajinan.

“Dengan adanya outlet ini, kami berharap perempuan-perempuan, khususnya anggota PEKKA, dapat menitipkan hasil produksinya seperti makanan dan produk lainnya untuk dipasarkan secara lebih luas,” ujar Hero usai peresmian.

Gerai pertama ini dibuka di Kelurahan Melayu, karena jumlah PEKKA di wilayah tersebut tergolong tinggi, yakni mencapai sekitar 480 orang.

Berdasarkan data DP3A, dari total 46.099 perempuan kepala keluarga di Kukar, sebanyak 2.130 di antaranya berada di Kecamatan Tenggarong.

Hero menyebutkan, selain mendirikan outlet milik pemerintah, DP3A Kukar juga menjajaki kolaborasi dengan berbagai pihak.

Langkah strategis dilakukan dengan menggandeng Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kukar dan perusahan ritel modern untuk memperluas akses pasar serta mempercepat proses perizinan usaha.

Tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan keluarga, DP3A juga berupaya mengintegrasikan program ini dengan penguatan gizi dan ketahanan keluarga.

“Kerja sama lintas sektor turut dilakukan, salah satunya dengan Dinas Perikanan untuk memanfaatkan ikan sebagai bahan baku produk olahan yang dijual di gerai PIJAR,” ungkapnya.

Ke depan, DP3A menargetkan pembangunan gerai serupa di seluruh 20 kecamatan se-Kukar sebagai bagian dari program berkelanjutan.

“Kami sudah berkomunikasi dengan camat dan para lurah agar bisa memfasilitasi penggunaan kantor-kantor kelurahan sebagai lokasi gerai,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kini menunjukkan perkembangan nyata.

Sejumlah proyek strategis mulai bergerak di lapangan, baik yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kabupaten Kukar.

Pemerintah kecamatan turut memastikan seluruh proses berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Camat Samboja, Damsik, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayahnya kini memasuki fase pengerjaan fisik di lapangan.

Ia memastikan bahwa proyek-proyek dari dua level pemerintahan provinsi dan kabupaten sedang berlangsung bersamaan.

“Alhamdulillah, untuk pembangunan di Kecamatan Samboja dari Kabupaten sendiri sudah berjalan, baik itu kegiatan fisik maupun perencanaan, semuanya progresif,” ungkap Damsik, Jumat (1/8/2025).

Ia menjelaskan, pembangunan jalan provinsi menjadi prioritas, khususnya di jalur yang menghubungkan Kelurahan Kuala Samboja ke Pemedas, serta Pemedas ke Handil Baru.

Damsik menyebut ruas tersebut krusial karena menjadi jalur vital aktivitas masyarakat dan roda ekonomi lokal.

Sementara itu, Pemkab Kukar juga tengah menangani pembangunan jalan lingkungan di beberapa titik desa seperti Beringin Agung dan Karya Jaya.

Meski masih dilakukan bertahap, proyek ini mulai menunjukkan kemajuan seiring penyelesaian tahapan teknis dari tim konsultan.

Damsik menyampaikan, keterpaduan antara pembangunan provinsi dan kabupaten memberikan dampak positif yang nyata.

Tak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, infrastruktur yang dibangun juga akan menunjang pelayanan publik dan kelancaran distribusi barang serta jasa.

“Pembangunan jalan provinsi ini sudah mulai dikerjakan, dan kami terus memantau langsung ke lapangan,” katanya.

Pihak pemerintah kecamatan terus berkoordinasi agar seluruh pekerjaan berjalan tepat waktu dan sesuai kualitas yang dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah daerah menaruh perhatian besar agar hasil pembangunan ini benar-benar dirasakan langsung oleh warga Samboja.

“Kami berharap semua pembangunan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas hidup dan kelancaran aktivitas harian,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Rendahnya gaji guru swasta dan honorer, terutama di tingkat PAUD hingga SMP, menjadi sorotan tajam Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham.

Ia menilai kondisi tersebut bukan hanya mencerminkan persoalan struktural di dunia pendidikan, tetapi juga menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap tenaga pendidik non-ASN.

Idham mengatakan, banyak guru yang saat ini harus bertahan hidup dengan penghasilan yang jauh dari kata layak.

Sebagian dari mereka bahkan menerima upah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok bulanan.

“Kalau kita lihat ada guru PAUD yang gajinya cuma Rp 200 ribu, bahkan ada yang Rp 100 ribu. Itu kan sangat memprihatinkan,” ucapnya ketika ditemui pada Kamis (31/7/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan. Pemerintah daerah perlu turun tangan secara langsung, tidak hanya menyerahkan tanggung jawab kesejahteraan guru swasta sepenuhnya kepada yayasan atau lembaga pendidikan.

Lebih lanjut, Idham mendorong agar ada pemerataan insentif serta kebijakan afirmatif bagi guru PAUD dan honorer di Kukar.

Ia menilai, keberadaan mereka sangat strategis dalam mencetak generasi muda berkualitas, sehingga harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

“Kita akan dorong pemerintah daerah agar memperhatikan ini. Jangan sampai guru-guru kita hidup dalam kondisi tidak layak,” katanya.

DPRD melalui Komisi IV saat ini tengah menjajaki kemungkinan untuk mendorong perubahan regulasi daerah, salah satunya terkait besaran insentif yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).

Tujuannya agar ada penyelarasan antara beban kerja dan kesejahteraan guru.

“Kami akan konsultasikan dulu dengan Bupati. Targetnya, kalau pun tidak bisa di perubahan tahun ini, paling tidak tahun depan insentif bisa bertambah,” jelas dia.

Idham menegaskan pentingnya menempatkan guru sebagai prioritas dalam pembangunan SDM Kukar.

“Kalau pendapatan guru masih seperti ini, bagaimana mereka bisa maksimal mengajar? Ini soal masa depan anak-anak Kukar juga,” pungkasnya. (ak/ko)