Penulis: adakaltim

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi melalui penandatanganan surat pernyataan kepala perangkat daerah untuk pelaksanaan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan sosialisasi Audit Charter dan digelar di Aula BPKAD Kukar, Tenggarong pada Rabu (6/8/2025).

Penandatanganan tersebut turut dihadiri Sekertaris Daerah Kukar, Sunggono, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-kukar.

Penandatanganan MCSP menjadi bagian penting dari penguatan sistem pengawasan berbasis digital, yang terintegrasi melalui platform Jaga.id milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah ini juga mencerminkan keseriusan daerah dalam meningkatkan skor MCP (Monitoring Center for Prevention), sebagai tolok ukur efektivitas pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa pihaknya tidak sekadar mengejar nilai, tetapi ingin memastikan seluruh instrumen pencegahan berjalan secara baik dan terukur.

Ia menekankan agar seluruh perangkat daerah harus bekerja sungguh-sungguh, agar 2025 Kukar dapat keluar dari zona kuning dan masuk kategori wilayah hijau yang minim risiko korupsi.

“Target kita adalah masuk ke wilayah hijau dengan nilai minimal 78 persen. Zona hijau artinya aman dan minim risiko korupsi,” ujarnya.

Aulia menjelaskan, penyusunan dokumen eviden menjadi elemen kunci dalam proses ini, upaya melengkapi seluruh dokumen MCSP disebutnya sebagai bentuk konkret dari keseriusan daerah.

Ia juga mengungkapkan, menjelang tanggal 19 Agustus 2025 mendatang, dirinya bersama dengan jajaran juga dijadwalkan untuk mempresentasikan langsung ke KPK mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan di Kukar.

“Presentasi itu akan menjadi momen strategis untuk menunjukkan kesiapan dan kemajuan daerah dalam implementasi MCSP,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kukar, H. Heriansyah, mengakui bahwa nilai kepatuhan MCSP Kukar pada dua tahun terakhir sempat berada di bawah target karena sejumlah kendala teknis maupun situasional, termasuk tahun politik.

Pada 2025 ini, pihaknya optimistis Kukar dapat mempertahankan zona hijau.

Hal itu didukung sinergi lintas perangkat daerah dalam melengkapi bukti eviden pada sistem Jaga.id yang dikelola langsung oleh KPK.

“Seluruh OPD menyatakan kesanggupan menyediakan dokumen evidence. Bahkan mereka juga telah menetapkan tanggal penyelesaian komitmen dan bersedia menerima sanksi bila target tidak tercapai,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan konflik batas wilayah antara Desa Sidomulyo dan Desa Tabang Lama, Kecamatan Tabang.

Ia menilai permasalahan tersebut telah terlalu lama berlarut yang berpotensi dapat menimbulkan ketegangan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Ahmad Yani mengatakan bahwa polemik ini tidak bisa terus digantung tanpa arah penyelesaian yang jelas oleh Pemkab Kukar.

Menurutnya, konflik semacam ini justru memicu ketegangan horizontal dan melemahkan tata kelola administrasi desa.

“Kalau memang itu wilayah Sidomulyo, ya harus ditegaskan. Kalau masuk Tabang Lama, harus diakui juga. Tidak boleh ada status ganda atau tarik-menarik wilayah yang terus diperdebatkan,” ujarnya, Selasa (5/8/2025).

Ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian batas, tetapi juga mulai mempertimbangkan opsi pemekaran desa sebagai solusi jangka panjang, khususnya bagi desa yang jumlah penduduk dan kepala keluarganya terus meningkat.

“Daripada terus konflik, lebih baik dimekarkan. Itu bisa jadi solusi jangka panjang,” ujarnya.

Ahmad Yani juga menyoroti keraguan sebagian pihak terhadap legalitas administratif Desa Tabang Lama.

Namun menurutnya, saat ini bukan saatnya memperdebatkan eksistensi desa, melainkan memastikan batas wilayahnya tidak menimbulkan konflik.

“Tabang Lama ini sudah ada. Tinggal bagaimana menyelesaikan batasnya. Jangan sampai masyarakat di lapangan yang bingung, sementara di atas justru diam,” katanya.

Ia mengingatkan, pembangunan tidak akan berjalan maksimal bila sengketa batas desa terus berlarut.

Menurutnya, langkah penyelesaian yang cepat dan adil adalah kunci agar masyarakat di kedua desa dapat hidup berdampingan dengan damai.

“Yang penting sekarang adalah bagaimana kedua desa bisa hidup berdampingan tanpa konflik,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi hambatan besar, terutama soal akses data dan mekanisme koordinasi antarinstansi.

Pembahasan tersebut menjadi topik utama dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat kabupaten yang digelar di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Selasa (5/8/2025).

Rapat ini difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, dan dihadiri camat serta perwakilan kecamatan se-Kukar.

Sekretaris Kesbangpol Kukar, Sutrisno, menyebut pengawasan tidak akan efektif tanpa data yang akurat dan keterbukaan informasi dari berbagai pihak.

Menurutnya, banyak perusahaan masih enggan melaporkan keberadaan TKA secara rutin, padahal pelaporan itu merupakan bagian dari kewajiban hukum.

“Kami akui, data mengenai tenaga kerja asing di Kukar sangat terbatas. Tidak semua perusahaan rutin melapor, padahal itu kewajiban,” ujarnya saat ditemui usai acara.

Sutrisno mengungkapkan, sektor pertambangan menjadi penyumbang terbanyak TKA di Kukar, namun informasi detail mengenai identitas, status, dan aktivitas para pekerja asing tersebut sangat sulit dijangkau oleh pihak pengawasan di daerah.

Ia menyebut kondisi ini sangat tidak ideal untuk membangun sistem pengawasan yang kuat.

Ia menyoroti pula perubahan regulasi yang membuat peran pemerintah daerah menjadi lebih terbatas.

Kini, kata Sutristo, pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan tak bisa lagi dilakukan sebebas dulu karena harus melalui jalur koordinasi formal dengan pihak Imigrasi.

“Dulu kami bisa turun langsung bersama Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi untuk mengawasi, tapi sekarang sejak perubahan aturan, koordinasi harus melalui Imigrasi sebagai pimpinan Timpora,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut kerap kali pihaknya hanya menjadi penonton saat perusahaan atau instansi vertikal menutup akses informasi.

Bahkan untuk meminta data dasar, mereka harus menunggu petunjuk dari level pusat.

Forum Timpora, kata Sutrisno, seharusnya menjadi ruang terbuka untuk menyamakan persepsi, menjalin komunikasi, dan menghindari ego sektoral.

Ia berharap, sinergi bisa dibangun kembali agar tidak ada celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Ia juga mengingatkan potensi ancaman bisa datang sewaktu-waktu, meski saat ini belum ada kasus besar.

Ia merujuk pada satu kasus lama yang sempat menyita perhatian, ketika seorang TKA asal Tiongkok terlibat kasus pembunuhan dan proses pelacakannya sempat tersendat karena lemahnya data pendukung.

“Ini menyulitkan pengawasan di lapangan. Karena itu, kami berharap forum ini bisa menjadi titik temu agar koordinasi lebih efektif,” ucapnya.

Sutrisno menegaskan bahwa semua pihak perlu bergerak lebih proaktif dan tidak menunggu masalah besar terjadi.

Pengawasan terhadap keberadaan orang asing, katanya, merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kepentingan daerah.

“Pengawasan harus terus ditingkatkan, jangan menunggu ada kejadian baru kita bergerak. Data yang akurat dan kerja sama semua pihak adalah kuncinya,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Ratusan warga dari delapan desa dan dua kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, tumpah ruah memenuhi halaman Kantor Bupati Kukar pada Senin (28/7/2025) pagi.

Di bawah langit yang perlahan menghitam dan gerimis, mereka berdiri dalam satu suara menyuarakan keresahan, kemarahan, sekaligus harapan yang lama dipendam.

Aksi ini bukan sekadar kerumunan massa, melainkan jeritan hati masyarakat yang merasa tanah dan kehidupannya dirampas secara perlahan oleh aktivitas PT Budi Duta Agromakmur (BDA).

Dengan membawa spanduk, poster, dan pengeras suara, massa menyampaikan tuntutan mereka terhadap keberadaan perusahaan yang dianggap telah melakukan perusakan terhadap kebun, tanaman, pondok-pondok warga, hingga area pemakaman.

Mereka mendesak agar Izin Usaha Perkebunan (IUP) milik PT BDA segera dicabut oleh Pemkab Kukar, karena aktivitas land clearing masih terus berlanjut di atas tanah yang mereka klaim sebagai milik masyarakat.

Koordinator lapangan aksi, Thomas, menyebut bahwa kerugian yang dialami warga sangat besar dan telah berlangsung sejak lama.

“Warga masyarakat yang ada di lingkar HGU ini mengalami kerugian yang sangat besar. Karena lahan mereka itu digusur oleh PT BDA. Kebun-kebun mereka digusur tanpa ada satu pun yang diperhitungkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perusahaan tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga mencederai rasa keadilan warga yang telah mengelola lahan tersebut selama puluhan tahun.

Thomas juga menegaskan bahwa masyarakat tidak asal mengklaim, mereka mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 4/DA.1981, surat dari Kementerian Transmigrasi Nomor 882/500.18.2/06/2024, serta informasi dari ATR/BPN yang menyatakan bahwa HGU milik PT BDA telah berakhir sejak 21 September 2023.

“Kami meminta kepada Pemda Kukar untuk mencabut IUP PT Budi Duta. Banyak pelanggaran yang dilakukan, termasuk lahan yang dibiarkan terlantar selama belasan hingga lebih dari 20 tahun, yang kemudian dikuasai oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia pun menjelaskan akar konflik ini bermula dari perusahaan pendahulu, PT Haspam yang dinilai tidak menuntaskan pembayaran ganti rugi secara menyeluruh.

“Dulu, hanya sekitar 200 hektare yang dibayar tanam tumbuhnya. Sisanya tidak pernah dilanjutkan. Karena lahan dibiarkan, masyarakat pun menarik kembali klaim atas tanah tersebut,” jelasnya.

Kini, warga telah menguasai sekitar 4.000 hektare lahan yang tersebar di wilayah Jahab, Sungai Payang, Jonggon, Loa Ipuh Darat, Margahayu, hingga Jembayan.

Thomas menyebut aksi ini bukan tindakan sepihak, melainkan respons atas janji-janji yang tidak ditepati.

“Dalam syarat penerbitan HGU, status tanah harus clear and clean. Kalau lahan masih bermasalah, seharusnya HGU itu tidak bisa diterbitkan. Status hukum HGU 01 dan 09 masih bermasalah, dan seharusnya tidak dilanjutkan,” tuturnya.

Thomas juga mengungkapkan, rekomendasi dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan DPD RI sudah jelas, yakni menghentikan aktivitas land clearing di HGU 01 Sungai Payang.

“Tapi kenyataannya, kegiatan itu masih terus berjalan. Ini bentuk pembangkangan terhadap hasil RDP,” ucapnya.

Ia menyebut DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus), sementara DPD RI berencana menurunkan tim investigasi ke lapangan.

Warga menegaskan akan tetap bertahan di halaman Kantor Bupati Kukar hingga IUP PT BDA resmi dicabut. “Kami tidak akan pergi sebelum hak kami dikembalikan,” pungkasnya. (ak/ko)