DPRD Kukar Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Pencabulan di Ponpes Tenggarong Seberang

Tenggarong – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) secara resmi membentuk tim khusus untuk mengusut kasus pencabulan yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang.

Keputusan itu diambil setelah Rapat Dengar Pendapat (RRDP) yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD di ruang rapat Komisi I DPRD Kukar pada Selasa (19/8/2025).

Tim khusus dibentuk menyusul desakan publik yang menilai kasus ini telah mencoreng dunia pendidikan berbasis agama.

Dari forum ini, para wakil rakyat sepakat untuk membentuk tim Adhoc atau tim khusus untuk mengusut tuntas kasus yang telah mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

Tim adhoc ini diharapkan tak hanya mengurai benang kusut kasus, tetapi juga akan memberikan jawaban penting, apakah pondok pesantren yang dimaksud masih layak beroperasi atau justru harus ditutup.

Keputusan akhir itu nantinya akan didasarkan pada hasil investigasi yang melibatkan banyak pihak.

Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menegaskan kasus ini telah mencoreng dunia pendidikan dan membuat banyak pengelola pondok pesantren mendesak agar persoalan ini diusut tuntas demi menjaga marwah pesantren.

Ia menyebut, langkah pembentukan tim khusus ini merupakan jawaban atas keresahan tersebut. “Kasus ini sangat memprihatinkan dan mencoreng nama baik dunia pendidikan khususnya pondok pesantren. Sehingga banyak pengelola pondok pesantren menyampaikan aspirasi, untuk mengusut tuntas agar marwah pondok pesantren terjaga dengan baik,” ungkapnya saat ditemui awak media usai RDP.

Tim khusus yang baru terbentuk ini terdiri dari DPRD, DP3A, Dinas Sosial Kukar, Kementerian Agama, hingga psikolog.

Tim inilah, lanjutnya, yang nantinya akan menentukan langkah terbaik, termasuk menindaklanjuti masukan masyarakat yang meminta pondok pesantren itu segera ditutup.

“Melalui tim adhoc itu nantinya akan memutuskan hasil yang terbaik. Banyak masukan dari masyarakat bahwa pondok pesantren tersebut segera dilakukan penutupan,” kata dia.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa penutupan tidak bisa dilakukan secara sepihak, terdapat tahapan dan langkah-langkah yang perlu ditempuh, mulai dari pembetulan, pengawasan, hingga kemungkinan penutupan.

Menurutnya, kasus ini terjadi karena lemahnya pengawasan baik dari internal pondok maupun instansi terkait, dan hal itu tidak boleh terulang di Kukar.

Ia juga menekankan, pemulihan korban menjadi perhatian utama saat ini, dari informasi yang diterima, korban disebut mengalami trauma berat, sehingga tim harus memastikan adanya pendampingan psikologis.

“Semua santri dan santriwati di pondok pesantren tersebut akan dilakukan konseling, kita screaning. Sebab ini terindikasi adanya pelaku pelaku lainnya,” bebernya.

Andi Faisal menegaskan, DPRD Kukar akan mendorong lahirnya aturan baru agar tidak ada lagi lembaga pendidikan yang tertutup dan lepas dari pengawasan.

“Kedepan tidak ada lembaga pendidikan yang eksklusif seperti salah satu pondok pesantren yang terkena kasus ini. Untuk itu, kita akan membuatkan payung hukum. Semua sekolah harus terbuka, tidak ada yang eksklusif,” pungkasnya. (ak/ko)

Sengketa Tanah Warga Jonggon dan PT Niagamas Masih Belum Capai Titik Temu

Tenggarong – Sengketa tanah antara warga Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, dengan PT Niagamas Gemilang masih belum mencapai titik temu.

Mediasi dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Banmus DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) pada Selasa (19/8/2025).

RDP dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar dan dihadiri seluruh anggota Komisi I DPRD Kukar, perwakilan perusahaan, serta masyarakat terdampak.

Sebagai informasi, polemik yang berlarut ini semakin pelik karena warga menegaskan kepemilikan dokumen tanah, sementara perusahaan bersikukuh telah melakukan pembebasan lahan dengan legalitas yang mereka miliki.

Situasi itu membuat jalannya RDP berlangsung cukup tegang, meski tetap diarahkan pada penyelesaian lewat musyawarah.

Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto mengatakan, hasil rapat memutuskan memberi tambahan waktu selama dua minggu agar masyarakat dapat menimbang ulang skema yang ditawarkan PT Niagamas Gemilang.

“Kami beri waktu lagi dua minggu untuk masyarakat atau melalui desa memikirkan opsi-opsi yang disampaikan perusahaan,” ujarnya.

Menurut Desman, sejumlah tawaran ganti rugi memang telah diajukan perusahaan, tetapi masyarakat menilai nilainya masih jauh dari harapan.

“Sebagian besar warga yang hadir masih menolak, sehingga DPRD meminta pemerintah desa turut menyalurkan aspirasi warganya,” tuturnya.

Lahan yang disengketakan sendiri diperkirakan mencapai 20 hektare. Dari jumlah itu, kata Desman, sekitar 14 hektare sudah bersertifikat, sementara sisanya masih dalam proses.

Ia mengungkapkan, proses mediasi yang dilakukan sudah berlangsung cukup lama dan bahkan melewati lebih dari lima kali RDP.

Menurutnya, pertemuan kali ini menjadi salah satu yang paling panjang karena menguras banyak energi dan waktu, sementara agenda DPRD lainnya juga menunggu.

Meski begitu, Desman menilai pertemuan terbaru ini menunjukkan adanya perkembangan.

Ia menyebut mulai muncul skema dan opsi nilai yang sebelumnya tidak pernah ditawarkan.

Karena itu, ia berharap kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan tanpa harus membawa persoalan ini ke pengadilan.

“Harapannya ada kesepakatan atau musyawarah antara kedua belah pihak,” pungkasnya. (ak/ko)

Sani Bin Husain: Kemerdekaan Tak Boleh Sekadar Upacara, Tapi Harus Hadir di Meja Makan Rakyat

Samarinda – Bagi Anggota DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun ini bukan sekadar seremoni bendera. Lebih dari itu, ia menilai kemerdekaan sejati harus tercermin dari kesejahteraan rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini merdeka, jangan sampai di negara merdeka masyarakat justru susah mencari kerja,” ucap politisi PKS tersebut, Selasa (19/8/2025).

Menurutnya, kesejahteraan rakyat harus dilihat dari indikator nyata, seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya angka stunting.

Ia menyoroti bahwa hingga kini masih ada satu dari empat bayi yang lahir dengan kondisi kekurangan gizi.

“Untuk apa APBD tinggi kalau bayi yang lahir masih kekurangan gizi,” tegasnya.

Sani menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah memang baik, namun tidak serta-merta dapat menekan stunting. Sebab, stunting erat kaitannya dengan pemenuhan gizi sejak bayi hingga balita.

“Kalau MBG kan lebih ke anak usia sekolah. Padahal gizi paling menentukan justru di usia emas, dari bayi sampai balita,” jelasnya.

Sebagai jalan keluar, ia menawarkan skema bantuan tunai langsung kepada orang tua. Dengan begitu, mereka bisa menyiapkan makanan bergizi dari rumah sesuai kebutuhan anak.

“Lebih tepat kalau orang tua diberikan uang tunai, misalnya Rp15 ribu, untuk membuat makanan anaknya dari rumah, lalu dibawa ke sekolah,” sarannya. (adv/hr/ko)

Tiga Proyek Prioritas Samarinda: Dari Terowongan hingga Wajah Baru Pasar Pagi

Samarinda – Wajah Kota Tepian dipastikan akan banyak berubah dalam waktu dekat. DPRD Samarinda menegaskan tiga proyek strategis akan menjadi prioritas utama pembahasan anggaran, yakni pembangunan terowongan, revitalisasi Pasar Pagi, dan penataan Teras Samarinda.

Anggota DPRD Samarinda, Andriansyah, mengatakan proyek terowongan masih menjadi fokus utama. Meski sempat menimbulkan kekhawatiran warga akibat longsor yang terjadi, ia memastikan keamanan menjadi perhatian serius.

“Jangan khawatir, nanti akan ada tim yang menguji dulu kelayakannya. Kalau sudah terbit sertifikat layak operasi, baru bisa dioperasikan,” tegasnya, Selasa (19/8/2025).

Dukungan terhadap terowongan ini, kata Andriansyah, sudah dibicarakan secara intensif bersama pihak terkait. Ia optimistis proyek tersebut bisa rampung dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Tak hanya soal transportasi, DPRD juga menaruh perhatian pada dua pusat aktivitas masyarakat: Pasar Pagi dan kawasan Teras Samarinda.

Revitalisasi keduanya dinilai penting karena menyentuh langsung kehidupan sehari-hari warga, baik dari sisi ekonomi maupun ruang publik.

“Memang belum dibahas, tapi kita sudah tahu apa saja kebutuhannya. Itu jadi skala prioritas juga, termasuk Pasar Pagi dan Teras Samarinda,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Sekolah Rakyat Samarinda Dinilai Sebagai Perluasan Akses Pendidikan, Bukan Gambaran Kemiskinan

Samarinda – Kehadiran Sekolah Rakyat di Samarinda sempat dipandang sebagian kalangan sebagai cerminan masih banyaknya warga miskin. Namun, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai anggapan itu keliru.

Menurutnya, program ini justru bagian dari strategi pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Sekolah Rakyat adalah salah satu cara meningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing sesuai dengan RPJMD Kota Samarinda,” kata Puji, Senin (18/8/2025).

Puji menegaskan, ukuran utama kesejahteraan bukan soal ada atau tidaknya warga miskin, tetapi bagaimana pemerintah memberikan layanan terbaik, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat memberi kesempatan yang sama bagi semua anak di Samarinda untuk memperoleh pendidikan layak.

Diketahui, Sekolah Rakyat Samarinda resmi beroperasi sejak 15 Agustus 2025 untuk jenjang SMP dan SMA yang berlokasi di BPMP Kaltim. (adv/hr/ko)

DPRD Samarinda Ingatkan Pemerataan Pembangunan dan Pendidikan di Momentum HUT ke-80 RI

Samarinda – Upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Parkir GOR Segiri, Minggu (17/8/2025), menjadi momen refleksi bagi DPRD Kota Samarinda.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai usia 80 tahun kemerdekaan seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

“Masih banyak PR pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Novan menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Samarinda. Ia menilai pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan keadilan pembangunan antarwilayah.

Selain itu, ia mendorong Pemkot Samarinda membuka peluang investasi strategis agar lapangan kerja baru tercipta bagi generasi produktif.

“Dengan investasi akan ada lapangan pekerjaan, dan masyarakat lokal bisa berkontribusi untuk kota,” ujarnya.

Tak ketinggalan, sektor pendidikan juga menjadi sorotan. Novan menegaskan kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan, tidak hanya melalui pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pembelajaran yang mampu mencetak generasi kompetitif.

“Pemerintah harus benar-benar mengawal mutu pendidikan agar anak-anak kita siap menghadapi masa depan,” tegasnya.

Menurutnya, semangat peringatan HUT RI ke-80 harus menjadi dorongan untuk menjadikan Samarinda lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing. (adv/hr/ko)