Kematian Affan Kurniawan Jadi Tamparan Keras, Ojek Online Bukti Kegagalan Negara Mensejahterakan Rakyat

Oleh: Elmo Satria Nugraha, Mantan Ojek Online dan Jurnalis Muda Asal Kaltim

Malam tadi, Kamis, 28 Agustus 2025 diri ini merasa sangat resah dan geram. Saya baru saja beristirahat usai mengirim berita ke redaksi. Badan yang awalnya merasa letih, sontak terasa segar. Bercampur aduk emosi saya ketika membaca pelbagai pemberitaan mengenai Affan Kurniawan. Seorang ojek online (Ojol) di Jakarta yang meninggal dilindas mobil rantis Brimob.

Mengutip pemberitaan di Kompas.com, Affan meninggal dunia karena dilindas sebuah mobil rantis Brimob yang sedang melaju di Pejompongan, Jakarta Pusat. Terungkap dari rekan-rekannya, Affan hendak pulang usai mengantar orderan pada malam itu. Usai ditabrak, Affan sempat dilarikan ke RSCM. Namun sayang, nyawanya tidak terselamatkan.

Kematian Affan sejatinya adalah tragedi yang dapat dihindari. Melalui cuplikan video yang beredar di media sosial, Affan hendak menyeberangi jalan, namun justru ditabrak mobil rantis Brimob yang tengah melaju. Bukannya berhenti, mobil ini justru melanjutkan perjalanan hingga meremukkan Affan.

Amukan timbul, demonstran menyoraki mobil berlapis baja ini. Amarah pun dilampiaskan para massa demo, melemparkan berbagai barang hingga mengejar mobil. Kejadian naas ini memicu reaksi spontan seluruh bangsa. Dari keprihatinan hingga kemarahan; mengecam tindakan represif aparat penegak hukum dalam menghadapi aksi demonstrasi yang seharusnya dilindungi perundang-undangan.

Undang-Undang (UU) RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum telah mengatur aksi demonstrasi. Aksi di Jakarta sendiri dipicu oleh berbagai kegeraman masyarakat sipil. Mulai dari kenaikan tunjangan DPR, hingga keresahan buruh mengenai berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Aksi ini mungkin terletak jauh di ibukota Jakarta sana, apalagi saya sebagai penulis adalah warga Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun suasana mencekam sangat terasa dari layar smartphone. Kematian Affan ini seolah menjadi tamparan keras bagi seluruh elemen masyarakat.

Bagaimana tidak, ia baru saja menginjak umur 21 tahun. Ia hanya bekerja mencari rezeki untuk membantu menghidupi keluarganya, sama seperti ojol-ojol lainnya. Namun ia harus meregang nyawa di tengah bentrokan aparat dan sipil. Tamparan keras ini harus menjadi evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan negeri.

Saya sendiri adalah mantan ojol. Saya sangat paham betapa kerasnya bekerja sebagai ojol. Harus melalui panas, dingin, pagi, siang, sore dan malam. Hanya untuk mendapatkan penghasilan bersih dari Rp50 hingga 200 ribu per harinya. Sebelum menjadi seorang jurnalis, saya menggeluti dunia perojolan sejak tahun 2019, tepat setelah saya lulus sekolah menengah atas.

Jujur, saya terpaksa menjadi ojol. Saya mendaftar kuliah di universitas negeri namun tidak lulus, sekalipun saya lulus saya akan merasa tertekan. Perasaan tertekan ini timbul karena saya tidak tahu bagaimana hidup jika saya memiliki tanggungan kuliah, dengan perekonomian yang dihadapi di rumah. Sekalipun mendaftar kerja, saya mesti memiliki pengalaman kerja.

Satu-satunya solusi menghadapi ini adalah menjadi ojol. Waktu itu, ojol masih menjadi sebuah pekerjaan sampingan. Saat saya menginjak umur 17 tahun, saya membuat KTP dan SIM sekaligus. Bermodalkan motor Honda Beat, satu buah smartphone dan bekal kuat ingin kerja saya pun memulai pekerjaan ini.

Dari pekerjaan ini, saya bisa membayar kredit motor selama satu setengah tahun, sedikit membantu keuangan di rumah. Saat awal menjadi jurnalis pun, saya masih mengojol karena gaji tidak menutupi. Ujian dalam ngojol sangat berat, terlebih saat dihantam badai pandemi Covid-19 dari tahun 2020 hingga 2021.

Perlu pembaca yang terhormat ketahui, dalam menjalankan orderan, ojol paling minimal menghabiskan waktu sebanyak 15 menit dan paling maksimal bisa sampai dua jam. Tergantung orderannya, bisa saja dia menunggu makanan sedang dimasak dengan mengantri. Atau mengantar customer ke wilayah-wilayah jauh.

Satu kali orderan ini memiliki ongkos kirim (Ongkir) beragam. Dulu tahun 2019, ongkir minimum di platform Grab untuk pelayanan GrabBike dengan jarak 0 hingga 4 kilometer adalah Rp8 ribu. Terakhir saya ngojol ongkir minimum ini sudah mencapai Rp12 ribu, tidak tau sekarang. Angka ini belum dipotong lima persen dari pajak aplikator.

Karena potongan ini, driver harus mencapai target hingga sekitar 17 perjalanan untuk mendapat insentif dari aplikator. Sebuah target yang bukan main perlu upaya ekstra seperti berkeliling kota serta standby dari pagi di titik-titik ramai. Karena insentif ini dulu bisa mencapai Rp90 ribu jika mencapai target maksimal.

Namun sekitar dua tahun terakhir ini insentif bagi driver sudah menurun drastis. Meski tidak sepenuhnya mengerti, namun teman-teman saya di ojol mengungkapkan bahwa mereka saat ini hanya mengandalkan trip. Semakin banyak orderan, semakin banyak penghasilan, tidak melulu harus memenuhi target aplikator.

Sekiranya cerita ini adalah gambaran yang pembaca dapat mengerti, bahwa ojol bukan lah pekerjaan yang mudah. Mereka harus berpacu dengan waktu, menembus segala kondisi cuaca. Penuh resiko demi berkontribusi membantu keseharian dan kesibukan masyarakat dengan jasa antar mereka. Di lingkungan saya, ojol dipenuhi oleh para bapak-bapak pekerja dengan berbagai latar belakang.

Banyak dari mereka adalah korban PHK, honorer yang gajinya tidak mencukupi, pekerja swasta yang masih perlu tambahan, hingga mahasiswa. Saat menjadi ojol, termasuk saya, kami hanya menganggap bahwa pekerjaan ini hanya sampingan. Namun karena sulitnya mencari pekerjaan dan penghasilan mencukupi, ojol harus menjadi sebuah profesi.

Tiap kali mereka menginjakkan langkah kaki ke luar rumah, menarik gas motor. Ojol memiliki satu tujuan, menghidupi. Pagi hari saya dipenuhi dengan status kawan-kawan ojol yang mengecam tindakan aparat. Wajar saja mereka yang merupakan masyarakat kecil geram terhadap aparat dan negeri ini. Ojol adalah bukti dari kegagalan negara ini mensejahterakan masyarakatnya. Lepas dari sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Tidak dapat dipungkiri, kondisi negara ini sangat jauh dari kata baik. Buruh sudah demo dengan mahasiswa. Situasi ini sangat genting, dan kita tidak bisa abai. Tidak ada nyawa yang sepadan atas kebentrokan ini. Demokrasi sudah menggagalkan mereka sehingga menghilangkan nyawa seorang Affan Kurniawan.

Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keterangan resmi terhadap rasa belasungkawa pemerintah. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengunjungi korban dan meminta maaf langsung. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama mantan gubernur hingga wakil presiden juga ikut melayat ke makamnya.

Namun seorang ibu telah kehilangan anaknya, seorang kakak kehilangan adiknya, seorang adik kehilangan kakaknya, dan seseorang kehilangan sosok yang mereka sayangi. Di Samarinda, komunitas ojol setempat mengenakan pita hitam sebagai aksi solidaritas. Di Tenggarong, ojol setempat telah berkonsolidasi dan mengecam tindakan yang dilakukan aparat.

Tragedi Affan ini semestinya menjadi pengingat terhadap bobroknya sistem ini. Kematiannya adalah pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi ojol yang saat ini berstatus pekerja informal. Mereka harus diakui sebagai bagian dari sistem kerja nasional yang berhak mendapat perlindungan hukum, sosial, dan kesehatan.

Polri harus melakukan reformasi, jangan sampai peran mereka mengayomi masyarakat hancur. Institusi ini harus mengutamakan pelayanan humanis dan persuasif, bukan represif. Tidak ada nyawa yang sepadan dalam menertibkan keamanan.

Wakil rakyat harus bertanggung jawab secara moral. Jangan berlindung di balik ruangan ber-AC dan imunitas politik. Jawab duka dan keresahan rakyat. Perjuangkan mereka. Jangan sampai kematian Affan ini hanya menjadi sebuah angka.

Bagi rekan buruh, mahasiswa, ojol dan jurnalis di Jakarta yang sedang berjuang, utamakan keselamatan. Perjuangan kalian adalah hak kalian sebagai pembayar pajak. Menuntut keadilan sosial dalam kehidupannya di negara demokrasi. Untuk Affan, sampai jumpa. Namamu akan terus bersua di bangsa ini sebagai simbol kebangkitan. (*)

Persiapan Erau Kukar 2025 Dorong Kekompakan OPD di Setiap Lini

Tenggarong – Festival Adat Erau 2025 yang akan digelar pada 21 September mendatang diproyeksikan akan menjadi momentum penting untuk menguji kekompakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kutai Kartanegara (Kukar).

Ajang festival budaya tahunan ini menuntut koordinasi matang di setiap lini agar dapat terselenggara rapi dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Puji Utomo mengatakan, agar setiap OPD memaparkan kesiapan mereka mulai dari aspek teknis, logistik, hingga pengamanan.

“Koordinasi ini penting supaya tidak ada tumpang tindih tugas. Semua OPD punya perannya masing-masing agar Erau berjalan rapi,” ujarnya kepada adakaltim.com, Jumat (29/8/2025).

Puji menjelaskan sejumlah persiapan inti seperti kontrak penari dan kebutuhan acara sudah rampung.

Namun, ia menegaskan koordinasi tetap menjadi kunci utama suksesnya proses persiapan hingga pelaksanaan nanti.

“Secara teknis tahapan sudah berjalan, sekarang tinggal penyempurnaan. Yang terpenting semua pihak bergerak bersama,”tuturnya.

Menurutnya, Erau bukan hanya sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari warisan budaya yang harus dijaga bersama.

“Erau ini milik kita bersama, jadi tanggung jawabnya juga bersama,” katanya.

Sebagai informasi, Erau merupakan sebuh festival budaya di Kukar yang berakar dari tradisi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Festival ini identik dengan beragam upacara adat, kesenian tradisional, serta atraksi yang melibatkan masyarakat lokal hingga mancanegara.

Masyarakat sendiri menaruh harapan besar agar festival budaya yang sudah dikenal luas ini bisa kembali memberikan kebanggaan.

Dengan persiapan yang matang dan kekompakan OPD, pelaksanaan Erau 2025 diharapkan berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Semoga dengan kerja kolektif, pelaksanaan tahun ini berjalan lancar,” pungkasnya. (ak/ko)

Ketua DPRD Samarinda: UMKM Punya Peran Besar Majukan Ekonomi Daerah

Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan pentingnya peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu ia sampaikan saat membuka kegiatan Bazar dan Pasar Murah di halaman Kantor DPRD Samarinda, Kamis (28/8/2025).

“UMKM jangan putus asa, tidak harus ada event untuk bisa berjualan,” ujarnya.

Helmi menyebut kontribusi UMKM bahkan lebih besar dibandingkan perusahaan besar di Samarinda.

Menurutnya, banyak contoh usaha kecil yang berkembang pesat hingga meraup omzet puluhan juta rupiah per hari.

Ia menambahkan, pelaku UMKM tidak harus memiliki lapak permanen karena saat ini penjualan dapat dilakukan melalui media sosial. Bahkan, ada usaha sederhana seperti kayu bakar yang berhasil menembus pasar internasional.

“Hal-hal kecil bisa menjadi uang besar. UMKM terbukti sangat berkontribusi terhadap perputaran ekonomi,” tegasnya. (adv/hr/ko)

DPRD Samarinda Gelar Pasar Murah dan Bazar UMKM

Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar bazar dan pasar murah di halaman parkir Kantor DPRD, Jalan Basuki Rahmat, selama dua hari, 28–29 Agustus 2025.

Kegiatan yang bekerja sama dengan Sekretariat DPRD, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), serta pengusaha lokal itu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sejak pagi, stan pasar murah dipadati warga. Produk sembako seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan sayuran cepat ludes diborong. Selain itu, UMKM kuliner dan kerajinan lokal turut memamerkan produk mereka.

Sekretaris DPRD Samarinda, Agus Tri Sutanto, MT, mengatakan kegiatan ini bertujuan membantu kebutuhan warga sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM.

“Pasar murah ini memberi keringanan bagi rumah tangga dan membuka peluang lebih besar bagi UMKM Samarinda,” ujarnya. (adv/hr/ko)

DPRD Samarinda Soroti Parkir Semrawut dan Sampah di Kawasan Citra Niaga

Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti persoalan penataan parkir hingga kebersihan lingkungan di kawasan Citra Niaga.

Ia menilai kondisi saat ini masih jauh dari tertib sehingga perlu pengelolaan lebih optimal.

“Tempat parkirnya semrawut hingga memakan badan jalan. Ini harus diantisipasi,” ujar Puji, Rabu (27/8/2025).

Ia menjelaskan penggunaan bahu jalan yang penuh dijadikan lahan parkir, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, kerap menimbulkan kesulitan arus lalu lintas.

Selain parkir, Puji juga menyoroti masalah kebersihan. Meski fasilitas tempat sampah tersedia, masih banyak ditemukan sampah berserakan seperti tisu, botol, hingga kertas permen.

Menurutnya, perilaku membuang sampah sembarangan menjadi kendala utama menciptakan lingkungan yang bersih.

“Kembali ke kesadaran masyarakat, bagaimana kita menjaga dan peduli dengan lingkungan kita,” ucapnya.

Puji menegaskan pembenahan Citra Niaga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan peran aktif masyarakat.

“Harapannya kawasan Citra Niaga dapat menjadi pusat aktivitas yang tertib, nyaman, dan mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Samarinda,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Bekerjasama dengan Kejari, Pemkab Kukar Akan Hadirkan Gerakan Pangan Murah

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) akan menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar pada 28–29 Agustus 2025.

Kegiatan yang dipusatkan di Creative Park Tenggarong ini akan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA, dan menjadi pelaksanaan yang ketiga kalinya sepanjang bulan Agustus ini.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar, Ananias mengatakan, GPM di bulan Agustus telah digelar sebanyak dua kali sebelumnya.

Pertama pada 13-14 Agustus bekerja sama dengan Polres Kukar, kemudian pada 19-22 Agustus dalam rangka perayaan HUT RI ke-80.

“Dan yang terakhir di bulan ini nanti di tanggal 28-29 Agustus itu di Creative Park Tenggarong, kerja sama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kejaksaan Negeri Kukar,” jelasnya ketika dihubungi adakaltim.com, Rabu (28/7/2025)

Komoditas utama yang akan dijual dalam GPM kali ini adalah beras SPHP dari Bulog, Pemkab Kukar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah memberikan subsidi ongkos angkut, sehingga harga beras bisa dijual setara dengan harga gudang.

Selain itu, kata dia, tersedia juga berbagai macam beras lokal binaan Dinas Ketahanan Pangan, yang dijual lebih murah dari harga pasar setelah disubsidi pemerintah.

Ia mengatakan, GPM juga akan menyediakan berbagai kebutuhan bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, hingga sayur-mayur segar dari kelompok tani.

“Komoditas hortikultura dari KTNA dan KWT kita hadirkan langsung dari produsen ke konsumen, sehingga barang yang diterima segar dan harganya lebih terjangkau,” tuturnya.

Selain dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, penyelenggaraan GPM juga dimaksudkan untuk menekan harga beras yang tengah tinggi di pasaran.

Saat ini dari data yang ada, harga beras di tingkat masyarakat berkisar anyara Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram, sementara melalui GPM masyarakat dapat memperoleh beras SPHP seharga Rp11.700 per kilogram dan beras lokal Rp13.000 per kilogram.

Ananias berharap, program ini bisa membantu masyarakat menghadapi masa paceklik beras menjelang musim panen.

“Memang di akhir Agustus stok di petani sangat menipis, sehingga pemerintah perlu hadir untuk meringankan beban masyarakat,” pungkasnya. (ak/ko)