Penulis: adakaltim

Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat paripurna untuk membahas perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025.

Dalam rapat ini, DPRD Kukar menekankan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan pembayaran tunggakan serta memastikan alokasi anggaran bagi program-program wajib.

Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kukar pada Senin (15/9/2025).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani mengatakan, pandangan fraksi sangat dibutuhkan agar pembahasan menghasilkan perbaikan yang realistis.

Ia menegaskan, DPRD memiliki kewenangan penuh untuk melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap rancangan yang diajukan pemerintah daerah.

“DPRD akan menggunakan otoritas penganggarannya dalam menyikapi KUA-PPAS yang disampaikan eksekutif,” ujarnya saat ditemui akhir rapat.

Ia menjelaskan, nilai dalam rancangan KUA dan PPAS masih bersifat sementara sehingga berpotensi berubah setelah melalui pembahasan bersama.

Menurutnya, koreksi dapat dilakukan oleh anggota DPRD maupun Badan Anggaran sesuai kebutuhan daerah.

“Bisa saja nilainya berkurang atau bertambah, karena semua itu menyesuaikan,” katanya.

Ahmad Yani juga menyoroti keterlambatan penyampaian rancangan tersebut. Ia mengingatkan, mestinya KUA dan PPAS sudah disampaikan pada Agustus, namun baru masuk pertengahan September.

Padahal, lanjutnya, APBD Perubahan harus sudah disetujui sebelum akhir bulan agar tidak mengganggu tahapan penyusunan APBD tahun berikutnya.

“Kalau lewat September, maka APBD tidak diperkenankan lagi,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan agar pemerintah memastikan pembayaran seluruh utang tahun sebelumnya, termasuk tunggakan dan rasionalisasi transfer dana.

Ia juga menyinggung kepastian pencairan beasiswa, belanja wajib seperti gaji guru, tunjangan tenaga kesehatan, serta penyelesaian infrastruktur pendidikan.

“Seluruh kewajiban daerah terhadap pihak ketiga maupun program prioritas harus jelas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani mengatakan, angka APBD Perubahan yang dikoreksi menjadi sekitar Rp11,3 triliun harus benar-benar dipastikan akurat.

Menurutnya, hal ini penting agar tidak menimbulkan masalah keuangan baru di kemudian hari.

“Angka Rp11,3 triliun itu harus dipastikan jangan sampai kurang atau lebih,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Mayat seorang nelayan yang hilang sejak Agustus lalu akhirnya ditemukan di perairan Danau Melintang, Daerah Jingga 2, Desa Jantur Baru, Kecamatan Muara Muntai, Sabtu (13/9/2025) sekitar pukul 07.00 Wita.

Korban diketahui berinisil MN (21), warga Desa Jantur Baru, Kecamatan Muara Muntai.

Kapolsek Muara Muntai IPTU Wahid, SH, menjelaskan bahwa penemuan ini berawal dari seorang nelayan bernama Jasnan yang mencium bau tidak sedap saat mencari ikan.

Setelah ditelusuri, ia menemukan sesosok mayat tergantung di dahan pohon dengan leher terikat sabuk hitam.

“Kondisi korban saat ditemukan sudah tinggal kulit dan tulang,” terangnya, Senin (15/9/2025).

Ia mengatakan, di sekitar lokasi juga ditemukan pakaian berwarna hitam abu-abu, parang, dan senter.

“Barang-barang itu dikenali orang tua korban sebagai milik anaknya. Berdasarkan keterangan keluarga, korban berangkat mencari ikan di Danau Jempang sejak 10 Agustus 2025 dan tidak kembali,” ungkap Kapolsek.

Pihak keluarga bersama warga telah berusaha melakukan pencarian selama dua minggu namun tanpa hasil.

Wahid menyebut, setelah dilakukan evakuasi bersama tenaga medis Puskesmas dan masyarakat, keluarga korban membuat pernyataan resmi bahwa kejadian tersebut dianggap musibah dan menolak dilakukan otopsi.

“Jenazah kemudian dimandikan secara fardu kifayah di lokasi, dikafani, disalatkan di rumah korban, dan dimakamkan,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Sebanyak 85 sekolah jenjang SMP di Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti sosialisasi program Beasiswa Kukar Idaman yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Serbaguna Disdikbud Kukar pada Sabtu (13/9/2025), dengan peserta terdiri atas kepala sekolah dan operator sekolah.

Plt Kabid SMP Disdikbud Kukar, Emy Rosana Saleh, menjelaskan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada sekolah mengenai mekanisme, alur pengusulan, serta kriteria penerima beasiswa.

“Beasiswa ini merupakan salah satu program dedikasi Bupati Kukar. Program ini sudah berjalan sejak periode sebelumnya dan tetap dilanjutkan hingga sekarang,” ungkapnya kepada adakaltim.com.

Jumlah sekolah yang diundang cukup banyak karena antusiasme masyarakat terhadap beasiswa terus meningkat setiap tahun.

Ia berharap pada 2025 ini, keterserapan anggaran dapat tersalurkan secara maksimal. “Tahun-tahun sebelumnya sempat ada kendala, tapi pada tahun lalu serapan sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas rencana perubahan Peraturan Bupati (Perbup) terkait program beasiswa, meski masih dalam tahap proses.

Emy menekankan, jalur afirmasi tetap akan menjadi prioritas bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Namun, lanjutnya, jika kuota jalur tersebut telah terpenuhi, sisa kuota akan dialihkan untuk siswa jalur prestasi maupun kategori lainnya.

Ketika di tanya terkait jumlah penerima, pihaknya masih belum bisa memastikan karena mekanismenya berbasis usulan dari sekolah.

“Sekolah akan mengajukan nama-nama siswa, kemudian berkasnya diverifikasi oleh Disdikbud,” kata Emy.

Selain fokus pada beasiswa, Bidang SMP Disdikbud Kukar juga menggandeng beberapa perangkat daerah lain untuk memperkuat pelaksanaan program.

Diskominfo dilibatkan dalam pengembangan aplikasi untuk memudahkan proses verifikasi data, sementara Dinas Sosial berperan dalam validasi kondisi ekonomi keluarga penerima.

“Harapan kami, Beasiswa Kukar Idaman ini dapat membantu meringankan beban orang tua, khususnya mereka yang tergolong tidak mampu,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Sijago merah melanda kawasan pemukiman warga di Desa Tanjung Harapan, RT 09, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumat (12/9/2025) malam.

Peristiwa ini tidak hanya menghanguskan tiga rumah dan merusak dua bangunan lain, tetapi juga menyebabkan seorang warga mengalami luka bakar serius hingga 80 persen.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kukar, Fida Hurasani, menuturkan bahwa laporan pertama diterima dari seorang warga bernama Amat tidak lama setelah api mulai membesar.

“Begitu mendapat laporan, kami langsung mengerahkan personel dari Pos Pattimura Tenggarong dan Redkar Senoni ke lokasi kejadian,” ujarnya ketiak di hubungi pada Sabtu (13/9/2025).

Mendapati laporan tersebut, tim Disdamkarmatan Kukar langsung mengerahkan dua unit kendaraan pemadam, yakni mobil Gundam 3500 dan mobil brandweer.

Dalam proses pemadaman material bangunan yang sebagian besar berbahan kayu membuat api dengan cepat menjalar dan sempat menyulitkan proses pemadaman.

“Api berhasil kami kendalikan setelah upaya pemadaman yang cukup intens. Namun tiga rumah habis terbakar, sementara satu rumah mengalami rusak sedang dan satu lainnya rusak ringan,” jelasnya.

Dalam kejadian tersebut terdapat korban yang mengalami luka bakar hingga 80 persen.

“Korban langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif,” ungkapnya.

Mengenai sumber api, Fida menjelaskan tim masih melakukan penyelidikan bersama pihak kepolisian.

Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan lokasi kejadian juga diperiksa untuk mencari titik awal munculnya api.

Ia pun mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga lingkungan tempat tinggal, khususnya di kawasan padat penduduk yang mayoritas rumahnya terbuat dari kayu.

“Pastikan instalasi listrik aman dan selalu berhati-hati,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji mengungkapkan strategi besar untuk mewujudkan tiga kali panen padi dalam setahun saat menghadiri panen raya di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kukar, Jumat (12/9/2025).

Panen raya ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan Demonstration Plot (Demplot) padi “LEISA” serta aplikasi digital farming melalui pemanfaatan drone sprayer agriculture.

Acara panen turut didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim, Budi Widihartanto dan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.

Dalam kegiatan ini, Seno Aji menegaskan bahwa mekanisasi pertanian menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas petani.

“Ini mekanisasi pertanian, alat-alat modern yang sebenarnya sudah kita jalankan sejak beberapa tahun lalu, tapi sekarang akan kita intensifkan. Setiap kelompok tani akan menggunakan hal yang sama, sehingga pertama akan mengurangi waktu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dukungan dari BI dan Pemerintah Kabupaten Kukar menjadi penting guna semakin memperkuat program tersebut.

Bahkan, kata dia, BI bersama Politeknik Pertanian Negeri (Politani) Samarinda menghadirkan teknologi bio-infigurasi berupa bakteri yang mampu meningkatkan kualitas tanah dan hasil panen.

Menurutnya, kolaborasi ini menjadi tonggak awal modernisasi pertanian di Kukar.

Seno Aji mengungkapkan, hasil panen dari demplot seluas 10 hektare menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Dari semula hanya 3,5 sampai 4 ton per hektare, kini bisa mencapai 6,2 ton. Ia berharap teknologi tersebut nantinya dapat diterapkan secara luas di seluruh kabupaten.

Dengan lahan sawah aktif mencapai 13.000 hektare, Kukar disebut memiliki potensi besar menuju swasembada pangan.

Seno Aji menyebut, jika produktivitas mencapai 6 ton per hektare dengan tiga kali panen dalam setahun, maka hasil panen dari 33 ribu hektare sawah di Kaltim bisa memenuhi kebutuhan pangan daerah bahkan lebih.

“Dengan teknologi ini, jika bisa menghasilkan 6 ton per hektare, ditambah tiga kali panen dalam setahun, maka kita bisa mencapai swasembada pangan,” tegasnya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya pembangunan irigasi sebagai penopang utama infrastruktur pertanian.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Kementerian PUPR tengah membahas percepatan pembangunan jaringan irigasi sawah.

Ia meyakini, ketersediaan irigasi akan menjadi faktor penentu keberhasilan program panen tiga kali setahun.

“Setelah irigasi tersedia, kami yakin tiga kali panen setahun akan tercapai,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan pihaknya akan memperjuangkan keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026 yang terancam dipangkas hingga 77 persen dari alokasi normal.

Ia memastikan akan mengawal langsung persoalan tersebut dengan Menteri Keuangan RI yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, agar kebijakan transfer pusat tidak merugikan daerah penghasil.

“Kita sudah berkoordinasi di tingkat Provinsi Kaltim. Kemarin para kepala daerah dipimpin Pak Gubernur Rudi Masud sudah bertemu dan sepakat. Rencananya, kami bersama 10 kepala daerah akan datang ke Kemenkeu untuk memperjuangkan DBH,” ujar Aulia saat ditemui wartawan adakaltim.com pada Jumat (12/9/2025).

Dari simulasi kebijakan Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani, Kukar hanya akan menerima sekitar 23 persen dari porsi normal.

Dengan kondisi tersebut, dana transfer pusat yang semestinya mencapai Rp 5,7 triliun, berpotensi turun menjadi Rp 1,3 triliun.

Aulia mengatakan, pemangkasan anggaran sebesar itu akan sangat membebani keuangan daerah.

“Kalau APBD kita turun drastis, tentu akan memengaruhi roda perekonomian daerah. APBD itu kan motor utama pembangunan. Inilah yang menjadi fokus kita,” tegasnya.

Menurutnya, APBD Kukar menjadi sumber utama pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik.

Penurunan signifikan akan berdampak langsung pada tertundanya proyek pembangunan sekaligus menurunkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Karena itu, kata dia, Pemkab Kukar menaruh harapan besar agar Menkeu Purbaya untuk meninjau kembali kebijakan pembagian DBH.

Daerah penghasil, menurut Aulia berhak mendapatkan porsi lebih adil demi menjaga keseimbangan pembangunan nasional.

“Harapan kami ada perubahan kebijakan, supaya pembangunan dan pelayanan publik di Kukar tidak terganggu,” tutupnya. (ak/ko)