Penulis: adakaltim

SAMARINDA – Genangan air di kawasan Jalan Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, kembali menuai sorotan dari DPRD Kota Samarinda.

Meski proyek drainase telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, kawasan tersebut tetap menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras mengguyur kota.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai persoalan itu tidak bisa diselesaikan dengan perbaikan saluran secara terpisah.

Ia menegaskan, sistem drainase di Suryanata harus dikoneksikan dengan alur air utama di Jalan Antasari, yang menjadi muara menuju Sungai Mahakam.

“Kalau kita bicara soal Suryanata, jangan hanya memperbaiki drainasenya saja. Harus ada koneksi dengan jalur air di Antasari, kalau tidak air tetap tertahan,” ujar Deni, Jumat (26/9/2025).

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, salah satu langkah strategis yang perlu segera dilakukan adalah membangun sodetan di Jalan Antasari agar aliran air dari Suryanata bisa langsung mengalir ke Sungai Mahakam.

Langkah ini dinilai lebih efektif dibanding sekadar memperdalam atau memperlebar drainase di lokasi genangan.

Selain itu, Deni juga menyoroti faktor curah hujan tinggi dan pasang Sungai Mahakam yang memperparah kondisi banjir. Karena itu, ia mendorong pemerintah agar melengkapi sistem drainase dengan pintu air atau pompa pengendali banjir yang mampu menyesuaikan arus air berdasarkan kondisi sungai.

Namun, Deni mengakui, realisasi program tersebut masih terkendala efisiensi anggaran daerah. Tahun ini, Pemkot Samarinda melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp150 miliar, sehingga sejumlah proyek drainase harus ditunda pelaksanaannya.

“Dengan kondisi anggaran seperti sekarang, pemerintah harus menentukan skala prioritas. Fokuskan pada titik banjir yang paling parah,” tegasnya.

Ia menambahkan, penanganan banjir di Samarinda membutuhkan perencanaan jangka panjang dan pelaksanaan terpadu. Menurutnya, proyek yang dilakukan secara terpisah hanya akan menjadi solusi sementara.

“Penanganan banjir tidak bisa tambal sulam. Harus ada desain besar yang terintegrasi agar hasilnya betul-betul dirasakan masyarakat,” pungkas Deni. (adv/hr/ko)

Samarinda – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyoroti pentingnya dukungan konkret bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisa berkembang lebih profesional dan berdaya saing.

Menurutnya, banyak pelaku UMKM di Samarinda yang memiliki produk potensial, namun belum memiliki kemampuan manajemen usaha yang kuat, terutama dalam hal pencatatan keuangan dan strategi pemasaran.

“Banyak UMKM kita sebenarnya punya produk yang sangat potensial. Tapi karena tidak didukung tata kelola yang baik, usaha mereka sulit berkembang,” ujar Helmi, Kamis (25/9/2025).

Helmi menilai, pembinaan pemerintah tidak cukup hanya pada pelatihan teknis seperti produksi atau pengemasan, tetapi juga harus mencakup aspek manajemen, pemasaran, dan digitalisasi usaha.

Di era modern, digitalisasi disebutnya menjadi langkah wajib agar UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

“Pemasaran digital sudah jadi kebutuhan. Kalau tidak diarahkan ke sana, UMKM kita akan tertinggal. Pemanfaatan media sosial, marketplace, sampai sistem pembayaran digital bisa meningkatkan daya saing mereka,” jelasnya.

Selain itu, Helmi menyoroti masalah klasik yang masih membelit pelaku UMKM, yakni keterbatasan akses permodalan. Banyak pelaku usaha terhambat karena kesulitan memenuhi syarat administrasi saat mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan.

“Pemerintah harus hadir. Bisa lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau skema pembiayaan lain yang lebih ramah bagi pelaku UMKM. Jangan sampai usaha mereka berhenti hanya karena terkendala modal,” tegasnya.

Untuk memperkuat ekosistem usaha lokal, Helmi mendorong agar Pemkot Samarinda menyusun program pendampingan terpadu yang melibatkan berbagai pihak, seperti perbankan, lembaga pelatihan, akademisi, dan komunitas bisnis.

“Kalau semua pihak bersinergi, saya yakin UMKM kita bisa naik kelas. Mereka tidak hanya mampu bertahan di tengah persaingan, tapi juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi kota dan menciptakan lapangan kerja baru,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Keterbatasan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Samarinda mulai menjadi persoalan serius. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat membuat ruang pemakaman semakin sulit ditemukan. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah sosial di masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa isu keterbatasan TPU tidak bisa lagi dianggap sepele. Ia menilai, pemerintah kota bersama masyarakat harus segera mencari solusi yang realistis dan berkelanjutan.

“Kalau masyarakat terus menolak pembukaan lahan, sementara kebutuhan makin mendesak, maka kita akan menghadapi krisis pemakaman. Cepat atau lambat, ini akan jadi beban bersama,” ujar Samri, Kamis (25/9/2025).

Menurutnya, Pemkot Samarinda perlu mulai mempertimbangkan konsep pemakaman modern, seperti TPU vertikal atau fasilitas krematorium, yang telah diterapkan di berbagai kota besar. Langkah tersebut dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi keterbatasan lahan.

“Kita harus realistis. Lahan di Samarinda terbatas. Selain membuka TPU baru, opsi pemakaman vertikal atau krematorium bisa jadi alternatif berkelanjutan,” jelasnya.

Samri juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait konsep pemakaman modern. Ia menilai, pemahaman publik yang masih konvensional sering kali menjadi kendala dalam pengembangan fasilitas publik seperti TPU.

“Perubahan pola pikir itu kunci. Ini soal kebutuhan dasar yang pasti dialami semua orang. Jangan sampai terhambat hanya karena minim dukungan atau miskomunikasi,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, DPRD Samarinda mendorong Pemkot untuk segera menyusun masterplan pemakaman kota yang melibatkan berbagai pihak mulai dari tokoh agama, akademisi, hingga masyarakat.

Dengan adanya perencanaan komprehensif dan visi jangka panjang, DPRD berharap persoalan keterbatasan TPU di Samarinda dapat diselesaikan secara modern, terarah, dan berkelanjutan, tanpa menimbulkan polemik di kemudian hari. (adv/hr/ko)

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah disediakan di 26 Puskesmas.

Menurutnya, layanan ini merupakan kesempatan emas bagi warga untuk menjaga kesehatan tanpa harus memikirkan biaya.

“Kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan. Kami juga mendorong anggota DPRD di setiap daerah pemilihan untuk ikut mensosialisasikan pentingnya cek kesehatan dan keikutsertaan BPJS,” ujar Celni, Kamis (25/9/2025).

Ia menyebut, masih banyak masyarakat yang belum memprioritaskan kesehatan. Bahkan, tak sedikit yang lebih memilih membeli rokok dibanding membayar iuran BPJS secara rutin.

Akibatnya, ketika sakit dan membutuhkan perawatan, banyak warga yang kesulitan karena klaim BPJS tidak dapat dilakukan akibat tunggakan.

Celni menegaskan pentingnya peran aktif perangkat daerah, mulai dari RT, kelurahan, hingga puskesmas, untuk memastikan informasi terkait program CKG sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

Ia percaya, jika sosialisasi dilakukan secara masif dan berkelanjutan, maka tingkat partisipasi warga akan meningkat.

Selain pemeriksaan kesehatan dasar, Celni juga mendorong agar program CKG dapat diperluas dengan fasilitas tambahan seperti layanan vaksinasi dan edukasi kesehatan masyarakat.

“Kalau program ini dikembangkan dan disosialisasikan dengan baik, masyarakat akan lebih terdorong untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Upaya ini juga bisa menekan risiko penyakit sejak dini,” pungkasnya. (adv/hr/ko)