Penulis: adakaltim

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) resmi merilis daftar rekening dormant yang menyebabkan sebagian penerima belum mendapatkan pencairan Beasiswa Kukar Idaman tahap dua.

Dengan publikasi tersebut, Pemkab Kukar memastikan bahwa proses penyaluran yang tersisa dapat segera ditangani, sekaligus memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang terkendala untuk memperbaiki status rekening mereka agar pencairan berjalan tanpa hambatan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar, Dendi Irwan Fahriza, menyampaikan daftar rekening dormant dipublikasi melalui kanal resmi pemerintah daerah sebagai langkah percepatan penyelesaian.

Dari total 4.015 penerima Beasiswa Kukar Idaman, sebanyak 175 mahasiswa masih belum menerima dana karena rekening tidak aktif.

“Untuk rekening dormant, insyaallah hari ini suratnya kami siapkan dan akan diunggah di website serta media resmi Pemkab,” terangnya, Rabu (19/11/2025).

Daftar rekening dormant tersebut kini dapat diakses oleh publik melalui tautan resmi Pemkab Kukar di: https://api-prokom.kukarkab.go.id/documents/rn7nkmi5hdn69y68tycs7ma3.pdf.

Dokumen tersebut sekaligus memuat informasi mengenai penerima yang terdampak sehingga proses tindak lanjut bisa dilakukan dengan cepat.

Dendi juga menjelaskan bahwa surat pemberitahuan yang dirilis mencantumkan PIC (Person in Charge) yang bisa langsung dihubungi oleh mahasiswa yang masuk dalam daftar.

“PIC tersebut bertugas memberikan pendampingan teknis mulai dari aktivasi rekening hingga koordinasi penyelesaian. Silahkan menghubungi PIC yang telah ditentukan,” ujarnya.

Pemkab Kukar turut memberikan kelonggaran bagi penerima yang sedang berada di luar daerah.

Mereka diperbolehkan membuka rekening baru terlebih dahulu agar proses transfer tetap dapat diproses.

“Kalau sedang di luar daerah, boleh buka rekening baru dulu. Aktivasi fisiknya nanti dilakukan setelah mereka kembali,” lanjutnya.

Meski transfer dapat dilakukan, dana hanya bisa dicairkan setelah pemilik rekening melakukan aktivasi langsung di bank.

Karena itu, mahasiswa diminta untuk tidak menunda proses aktivasi agar rekening tidak kembali masuk status dormant.

“Semuanya menyesuaikan siklus keuangan. Batas akhirnya tanggal 25 Desember,” tegasnya.

Dendi memastikan bahwa persoalan ini akan menjadi fokus perbaikan pihaknya untuk tahun berikutnya.

“Akan kita evaluasi, termasuk apakah penerima prasejahtera perlu mendaftar atau cukup berbasis data,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memantapkan program jaga lingkungan dengan mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) di sejumlah kecamatan.

Langkah ini menjadi wujud komitmen Pemkab Kukar untuk memperkuat tata kelola sampah serta memastikan upaya pelestarian lingkungan berjalan secara berkelanjutan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kukar, Irawan, menjelaskan program ini berada langsung di bawah koordinasi DLHK Kukar dan merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kukar dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Ia menyebut, Bupati Kukar, Aulia Rahmad Basri melalui program jaga lingkungan lestari terus mendorong pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang lebih merata di tiap-tiap kecamatan.

Program ini yang nantinya akan memacu pengembangan TPS 3R sebagai sarana memperbaiki sistem penanganan sampah dari hulu ke hilir.

Irawan mengatakan, pembangunan TPS 3R telah menjadi agenda rutin sejak 2023 dengan target minimal satu unit setiap tahunnya.

Upaya ini merupakan kelanjutan dari Kukar Idaman Terbaik yang sebelumnya meneruskan arah kebijakan Pembangunan Kukar Idaman.

“Dulu kita punya program dedikasi Kukar peduli lingkungan, kemudian ditindaklanjuti dan diperkuat melalui program Kukar Jaga Lingkungan Sari,” ungkapnya, Rabu (19/11/2025).

Hingga sekarang, DLHK Kukar telah membangun lima TPS 3R yang tersebar di Kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, Muara Kaman, Muara Wis, dan Muara Muntai.

Fasilitas tersebut, lanjutnya, menjadi pondasi penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, sekaligus mendukung pola hidup bersih di masyarakat.

Penyebaran lokasi TPS 3R juga dinilai strategis, untuk menjangkau wilayah dengan kebutuhan penanganan sampah yang terus meningkat.

Ia mengungkapkan, pada 2025 ini DLHK Kukar kembali menambah tiga unit TPS 3R sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pengelolaan sampah.

Penambahan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan layanan pengolahan sampah berbasis 3R di seluruh kecamatan.

“Alhamdulillah, program ini terus berjalan dan memberikan dampak positif,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pemkab Kukar telah merencanakan pembangunan empat TPS 3R tambahan pada tahun 2026.

Pihaknya menargetkan seluruh kecamatan bisa terlayani secara bertahap melalui perluasan fasilitas pengolahan sampah.

“Harapannya, seluruh kecamatan bisa terlayani program ini, sesuai dengan dedikasi dan arahan Bupati,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap diberikan secara penuh meskipun pendapatan daerah mengalami penurunan tajam.

Komitmen ini ditegaskan sebagai jaminan bahwa kesejahteraan pegawai tidak akan menjadi korban penyesuaian fiskal yang terjadi tahun ini.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa pemerintah tidak menempatkan TPP sebagai objek penghematan.

Menurutnya, besaran tunjangan ASN di Kukar masih belum setinggi daerah lain di Kaltim, sehingga belum beralasan untuk dikurangi meskipun kondisi fiskal sedang menyusut.

“Ketika anggaran turun, TPP tetap berada pada batas maksimal belanja pegawai,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Ia memaparkan bahwa penurunan anggaran yang terjadi bukan dalam skala kecil. Dari sebelumnya lebih dari Rp11 triliun, kemampuan keuangan daerah kini turun hanya di kisaran Rp5,5 triliun sesuai gambaran terbaru dalam RKPD.

Sementara itu, daftar rencana kegiatan dari OPD jika tidak dirasionalisasi menembus kebutuhan hampir dua kali lipat dari kemampuan anggaran.

“Selama seminggu ini saya berusaha merasionalisasi kegiatan yang jumlahnya mencapai Rp9,6 triliun menjadi Rp6,3 triliun,” kata dia.

Meskipun berbagai kegiatan harus direvisi dan disesuaikan, belanja pegawai ditempatkan sebagai sektor yang tidak akan diganggu.

Pemerintah memastikan hak pegawai tetap berjalan normal sehingga kekhawatiran pengurangan tunjangan tidak perlu muncul.

“Yang paling penting bagi kita adalah menjaga komitmen. InsyaAllah ini menjadi kabar gembira bagi ASN, karena kita tetap berkomitmen untuk tidak mengurangi TPP,” tegasnya.

Sunggono mengungkapkan bahwa tekanan fiskal yang terjadi sekarang tidak datang tiba-tiba.

Ia mengakui sudah memperhitungkan kemungkinan penurunan kapasitas belanja sejak beberapa tahun lalu.

Dengan peringatan fiskal yang sudah diproyeksikan lebih awal, ruang belanja pegawai masih dapat dikontrol walaupun APBD turun pada batas tertentu.

“Sudah saya perkirakan sejak empat tahun lalu, bahwa jika anggaran Pemkab berada di bawah Rp9 triliun, belanja pegawai yang besar itu masih bisa diperbaiki,” tandasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan beasiswa tahap kedua segera dikirimkan ke rekening 4.015 mahasiswa penerima.

Proses administrasi penganggaran kini berada pada fase penyelesaian, sehingga transfer bantuan pendidikan tersebut diproyeksikan mulai bergerak dalam waktu dekat setelah mekanisme keuangan berlangsung sesuai ketentuan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan keterlambatan pencairan sebelumnya tidak terlepas dari prosedur anggaran yang hanya bisa berjalan setelah APBD Perubahan 2025 ditetapkan.

Setelah keputusan anggaran berlaku, setiap perangkat daerah harus menyusun ulang input keuangan sebelum proses pembayaran difinalisasi.

“Proses input RKA dan DPA di setiap OPD memerlukan waktu. Itu sebabnya pencairan baru bisa dijalankan setelah seluruh dokumen lengkap,” jelasnya, Senin (17/11/2025).

Pemkab Kukar, kata dia, menyiapkan alokasi dana sebesar Rp16 miliar guna menutup kekurangan pembayaran beasiswa tahap pertama.

Dana tersebut dialokasikan khusus untuk mahasiswa penerima Beasiswa Kukar Idaman yang masih belum mendapatkan hak penuh mereka pada pencairan sebelumnya.

Pada tahap pertama, penerima beasiswa hanya memperoleh Rp1,6 juta dari total hak yang seharusnya berjumlah Rp5 juta.

Karena itu, tambahan sebesar Rp3,4 juta per orang akan dikirimkan melalui pencairan tahap kedua agar setiap mahasiswa menerima nominal sesuai ketentuan program.

“Anggaran sudah tersedia dan sudah saya tandatangani untuk diproses pencairannya,” tuturnya.

Karena jumlah penerima beasiswa sangat banyak, dana tidak dapat ditransfer sekaligus dalam satu kali proses.

Penyaluran dilakukan lewat sistem pemindahbukuan bank secara bertahap hingga seluruh mahasiswa tercakup tanpa ada yang tertinggal.

Sunggono juga menyampaikan bahwa Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri secara khusus meminta pencairan dipercepat begitu anggaran dinyatakan siap dan kelengkapan dokumen terpenuhi, sehingga beasiswa tidak menunggu lebih lama dari jadwal yang seharusnya.

“Begitu anggaran siap dan administrasi lengkap, Bupati langsung memerintahkan percepatan pembayaran,” ujarnya.

Pencairan beasiswa ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin dukungan pendidikan bagi anak muda Kukar sebagai bagian dari penguatan SDM yang selaras dengan visi Kukar Idaman Terbaik. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperluas dukungan bagi rumah ibadah lintas agama dan pondok pesantren sebagai bagian dari pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik.

Langkah ini menjadi wujud komitmen Pemkab Kukar dalam memperkuat kehidupan keagamaan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan pembinaan moral masyarakat melalui bantuan yang dialokasikan secara merata di seluruh kecamatan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahreza mengatakan, program ini merupakan implementasi langsung dari visi Kukar Idaman yang menempatkan kesejahteraan spiritual sebagai salah satu prioritasnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Kukar memastikan setiap rumah ibadah dan pesantren yang memenuhi kriteria mendapatkan peluang yang sama untuk menerima bantuan.

“Bantuan tidak hanya untuk masjid atau mushola, tetapi juga gereja dan vihara. Program ini berjalan setiap tahun sesuai arahan pimpinan daerah,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Pada 2025 ini, kata dia, sejumlah rumah ibadah di Kecamatan Tenggarong dan sekitarnya telah menerima alokasi bantuan.

Di antaranya terdapat Yayasan Darussalam Kelurahan Maluhu dengan bantuan sebesar Rp330 juta, Mushola Al-Muhajirin Desa Rapak Lambur sebesar Rp500 juta, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jalan Maduningrat sebesar Rp500 juta, Masjid Ash-Shadr Loa Ipuh sebesar Rp500 juta, serta Vihara Buddhayana Buddhist Center Timbau yang juga menerima Rp500 juta.

Dendy menjelaskan, proses penyaluran hibah masih terus berjalan dan ditargetkan sekitar 16 hingga 17 rumah ibadah tambahan akan menerima bantuan serupa sebelum akhir 2025.

Ia menyebutkan, sejumlah proposal saat ini masih dalam proses verifikasi administrasi sebelum memasuki tahap pencairan.

Selain rumah ibadah, Pemkab Kukar juga sedang memperkuat dukungan terhadap pondok pesantren.

Hingga tahun ini, tercatat 50 pesantren yang telah masuk dalam daftar penerima manfaat, termasuk tiga pesantren yang memperoleh bantuan operasional senilai Rp100 juta yang diserahkan bertepatan dengan Hari Santri Nasional.

“Tahun depan program ini akan diekskalasi. Tidak hanya operasional, tapi juga bantuan pendidikan bagi santri,” kata dia.

Ia menuturkan bahwa banyak santri di Kukar masih membutuhkan dukungan untuk menutupi biaya pendidikan seperti SPP, sehingga intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan keagamaan.

Menurutnya, langkah ini penting dalam memperkuat pembinaan moral dan spiritual generasi muda.

Program bantuan keagamaan ini menjadi bagian menyeluruh dari misi Kukar Idaman Terbaik, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kehidupan rohani dan karakter masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa penguatan moral dan kehidupan rohani berjalan seiring dengan pembangunan daerah,” tutupnya. (adv/ak/ko)