Kutai Kartanegara – Besarnya wilayah dan panjangnya jaringan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tidak hanya dituntut membangun infrastruktur baru, tetapi juga harus memastikan jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang sudah tersedia tetap berfungsi dengan baik.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat adalah besarnya kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur. Selama ini, pembangunan kerap dipersepsikan sebatas proyek fisik yang menghasilkan jalan, jembatan, atau bangunan baru.
“Hal yang harus kita pahami, teman-teman sekalian, bahwa di Pemkab Kukar kita punya jalan yang sangat luas, bangunan yang sangat banyak, yang mana itu semua harus kita pelihara,” ungkapnya.
Ia menilai, pekerjaan pemeliharaan sering kali tidak mendapatkan perhatian yang sama dengan pembangunan baru karena hasilnya tidak selalu terlihat secara langsung. Padahal, pemeliharaan merupakan kebutuhan penting agar infrastruktur yang sudah dibangun tidak mengalami kerusakan lebih parah.
Salah satu contoh yang disampaikan Aulia adalah penanganan titik-titik longsor di sejumlah ruas jalan di Kukar. Pemerintah daerah telah melakukan perhitungan terhadap kebutuhan anggaran untuk menangani persoalan tersebut dan hasilnya membutuhkan biaya lebih dari Rp100 miliar.
“Hari ini untuk menangani titik longsor saja di Kukar, kita sudah menghitung membutuhkan Rp100 miliar lebih. Karena kalau ini tidak ditangani, maka jalan-jalan kita akan patah,” tegasnya.
Menurut Aulia, kondisi tersebut perlu dipahami masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur daerah. Penanganan longsor bukan sekadar pekerjaan tambahan, melainkan langkah untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan menjaga akses transportasi masyarakat.
Ia juga mengakui bahwa perubahan kemampuan fiskal daerah turut memengaruhi ruang gerak pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. APBD Kukar yang sebelumnya berada pada kisaran Rp11 triliun hingga Rp14 triliun kini mengalami penurunan, bahkan diproyeksikan berada pada rentang Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun pada 2027.
“Penyesuaian penurunan pendapatan kita itu berdampak atau berefek pada kemampuan belanja kita. Nah, di luar kebutuhan minimum fiskal pemerintah daerah, barulah kita bicara terkait dengan perspektif pembangunan-pembangunan lainnya,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Kukar harus melakukan pengaturan belanja secara lebih cermat. Belanja pegawai dan operasional organisasi pemerintahan menjadi kebutuhan yang harus diperhitungkan sebelum menentukan ruang anggaran untuk pembangunan lainnya.
Aulia menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan efisiensi belanja operasional dari kisaran Rp1,1 triliun menjadi sekitar Rp400 miliar. Penghematan sekitar Rp700 miliar tersebut menjadi bagian dari strategi menyesuaikan pengeluaran pemerintah dengan kemampuan fiskal yang tersedia.
“Dari tahun sebelumnya kisaran Rp1,1 triliun, di tahun 2026 nantinya itu hanya sekitar Rp400 miliar saja. Artinya terjadi penghematan sekitar Rp700 miliar,” paparnya.
Ia berharap, masyarakat dapat memahami bahwa pembangunan daerah tidak selalu identik dengan penambahan proyek fisik baru. Menjaga infrastruktur yang sudah ada, memperbaiki kerusakan, dan memastikan fasilitas publik tetap bisa digunakan juga merupakan bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Mami meminta jajaran ASN Pemkab Kukar lebih aktif menjelaskan kondisi dan prioritas pembangunan kepada masyarakat. Komunikasi yang baik diperlukan agar berbagai pekerjaan pemerintah, termasuk pemeliharaan infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar, dapat dipahami secara lebih menyeluruh,” pungkasnya. (adv/ns/ko)
