Kutai Kartanegara – Sejumlah pekerjaan rumah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membutuhkan dukungan pembiayaan besar. Kondisi tersebut mendorong Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, bersama jajaran pemerintah daerah untuk mencari berbagai alternatif pendanaan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Aulia mengungkapkan, Pemkab Kukar telah melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan dan SMI. Langkah ini juga didukung anggota DPR RI Budi Satrio Djiwandono untuk mendorong penyelesaian persoalan dana kurang salur dari pemerintah pusat.
“Kami sudah beraudiensi dengan Kementerian Keuangan dan SMI. Insyaallah untuk mengatasi keuangan kita, dibantu juga oleh anggota DPR RI Bapak Budi Satrio Djiwandono untuk mendorong bagaimana dana kurang salur yang ada di pusat itu bisa disalurkan dengan baik melalui beberapa skema,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan pembiayaan tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur yang selama ini memerlukan anggaran besar. Beberapa di antaranya meliputi Jalan Sebelimbingan, Jalan Muara Wis–Kota Bangun, jalan menuju Ibu Kota Kecamatan Kota Bangun Darat, hingga pembangunan Jembatan Sebulu.
Selain itu, terdapat pula sejumlah ruas jalan lain yang masuk dalam perhatian pemerintah daerah, seperti jalur Salo Celak–Batu-Batu serta Jalan Santan Ulu dan Santan Ilir.
“Ini lagi kami lanjutkan. Mudah-mudahan bisa berhasil sehingga kita bisa menyelesaikan PR-PR besar kita seperti Jalan Sebelimbingan, Jalan Muara Wis–Kota Bangun, Jalan Ibu Kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, kemudian jalan antara Salo Celak dan Batu-Batu, serta Jalan Santan Ulu dan Santan Ilir,” ungkapnya.
Aulia menegaskan, berbagai proyek tersebut membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Karena itu, pemerintah daerah berupaya membuka berbagai peluang pendanaan agar pembangunan tidak hanya bergantung pada kemampuan APBD.
Tak hanya infrastruktur jalan dan jembatan, kata dia, penanganan kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk juga menjadi perhatian. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, kebutuhan anggaran untuk penanganan persoalan tersebut ternyata cukup besar, bahkan mencapai puluhan miliar rupiah.
“Termasuk juga penanganan kebakaran di wilayah-wilayah padat penduduk. Ternyata setelah kita buka lebih dalam, biaya yang kita butuhkan cukup besar, puluhan miliar, dan ini sudah kita dorong juga dengan skema SMI,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi perubahan kondisi iklim. Aulia menyebutkan, berdasarkan informasi BMKG yang diterima pemerintah daerah, terdapat potensi fenomena La Niña pada tahun mendatang yang perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi pola curah hujan dan musim.
Karena itu, pemerintah daerah mulai mengidentifikasi sejumlah void bekas tambang yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber air untuk mendukung pengairan lahan pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan saluran agar air dapat dialirkan menuju persawahan masyarakat.
“Void-void yang sudah kita identifikasi untuk bisa melakukan pengairan di sawah-sawah kita, itu akan kita lakukan treatment untuk pembangunan saluran sehingga air-air tersebut bisa mengalir ke sawah-sawah kita,” pungkasnya. (adv/ns/ko)
