Kutai Kartanegara – Sekitar 1.600 perangkat desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berpeluang mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar kini menjajaki kemungkinan penyelenggaraan program pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan rencana tersebut berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat kompetensi aparatur desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur tidak cukup hanya menyasar ASN, tetapi juga perlu mencakup kepala desa dan perangkat desa.
“Program peningkatan kompetensi tidak hanya terbatas bagi ASN. Kepala desa dan perangkat desa juga akan didorong agar memiliki kompetensi yang memadai sebagai pelayan masyarakat,” kata Arianto.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah masih perlu melakukan kajian untuk memastikan program pendidikan tersebut dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah bekerja sama dengan perguruan tinggi agar perangkat desa memiliki akses lebih luas untuk menempuh pendidikan formal.
“Jika hasil kajiannya memungkinkan dan sesuai kebutuhan, kami akan mencoba menggandeng perguruan tinggi untuk membuka kesempatan bagi perangkat desa melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana,” ujarnya.
Arianto menekankan, pendidikan yang direncanakan tidak boleh terlepas dari kebutuhan pekerjaan di lapangan. Karena itu, jurusan yang dipilih nantinya diharapkan memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan masyarakat.
“Ya, akan disesuaikan dengan profesi mereka sebagai pelayan masyarakat,” tuturnya.
Untuk mendukung rencana tersebut, DPMD Kukar membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi, terutama kampus yang berada di wilayah Kukar. Universitas Kutai Kartanegara menjadi salah satu perguruan tinggi yang diharapkan dapat menjajaki kemungkinan pembukaan kelas khusus bagi perangkat desa.
“Jika Unikarta bisa memfasilitasi kebutuhan tersebut, tentu akan lebih baik,” ungkap Arianto.
Ia menambahkan, pembahasan dengan perguruan tinggi masih perlu dilakukan untuk mengetahui bentuk program, sistem pembelajaran, dan kemungkinan pelaksanaannya. Opsi pembelajaran daring juga menjadi salah satu hal yang dapat dipertimbangkan dalam penjajakan tersebut.
“Saat ini kami masih menjajaki berbagai kemungkinan,” pungkasnya. (adv/ns/ko)
